GINSI Soroti Perbaikan Kinerja Bea Cukai yang Butuh Pendalaman

GINSI Soroti Perbaikan Kinerja Bea Cukai yang Butuh Pendalaman

JAKARTA - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) memberikan pandangan menyeluruh mengenai rencana perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang tengah menjadi sorotan publik.

Alih-alih menilai wacana pembekuan sebagai solusi instan, GINSI justru menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan tidak bisa dilakukan secara mendadak dan membutuhkan waktu untuk pendalaman. Perspektif ini menjadi penting mengingat peran Bea Cukai yang begitu strategis dalam proses impor dan aktivitas perdagangan nasional.

Ketua Umum GINSI, Subandi, menekankan bahwa setiap kekurangan dalam pelayanan Bea Cukai sudah sewajarnya dibenahi tanpa harus mengarah pada upaya pembekuan lembaga. 

Baca Juga

Pemerintah Percepat Distribusi Benih Bagi Petani yang Terdampak Banjir di Sumatera

“Kalau ada kekurangan dari Bea Cukai hendaknya dan sudah sewajarnya diperbaiki, bukan malah ingin dibekukan,” ujar Subandi dalam keterangannya di Jakarta. Pernyataan tersebut sekaligus merespons wacana tegas yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait evaluasi kinerja Bea Cukai.

Sorotan Menkeu dan Wacana Pengembalian Sistem ke Era Orba

Pernyataan GINSI muncul setelah Menkeu Purbaya mengeluarkan ultimatum keras kepada Bea Cukai. Ia meminta DJBC melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kualitas pelayanan, dan jika tidak ada perubahan signifikan, pemerintah akan mempertimbangkan mengembalikan sistem kepabeanan pada skema yang digunakan pada masa Orde Baru. Ancaman tersebut bukan sekadar peringatan, tetapi gambaran risiko nyata yang dapat menimpa institusi tersebut apabila pembenahan tidak dijalankan dengan baik.

Pada era Orde Baru, sistem pemeriksaan dan verifikasi perdagangan internasional dilakukan oleh Societe Generale de Surveillance (SGS), sebuah perusahaan inspeksi dan sertifikasi asal Swiss yang memiliki rekam jejak panjang dalam pengawasan kualitas. 

Dalam sistem tersebut, PT Surveyor Indonesia bersama SGS mengambil alih fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan langsung oleh pegawai Bea Cukai. Dampaknya, sejumlah pegawai harus dirumahkan karena peran mereka digantikan oleh pihak eksternal.

Wacana penggunaan SGS kembali disebut Menkeu sebagai opsi cadangan yang bisa diterapkan apabila perbaikan internal Bea Cukai tidak berjalan secara maksimal. Menurut Purbaya, wacana ini justru meningkatkan semangat jajaran Bea Cukai karena mereka menyadari besarnya risiko kehilangan kewenangan utama yang selama ini menjadi bagian penting dari tugas institusi tersebut. Pemerintah menilai opsi ini layak dipertimbangkan apabila pembenahan internal tidak menunjukkan hasil memadai.

Penilaian GINSI terhadap Kinerja Layanan Bea Cukai

Di tengah munculnya diskusi publik mengenai kemungkinan perubahan sistem, GINSI menyampaikan pandangan objektif mengenai pelayanan Bea Cukai saat ini. Menurut Subandi, pelayanan yang diberikan oleh Bea Cukai pada dasarnya sudah cukup responsif, terutama terkait proses importasi. Kecepatan penyelesaian dokumen dan penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) menjadi bukti bahwa perbaikan pelayanan selama ini sudah terasa di lapangan.

Ia menyebutkan bahwa kendala yang sering terjadi biasanya bersifat teknis atau kasuistik, bukan karena lambatnya pelayanan petugas. “Yang kami rasakan selama ini layanan Bea Cukai sudah sangat cepat dari mulai pengajuan dokumen sampai jadi surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) impor. Terutama yang kami rasakan di Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Subandi juga menyoroti bahwa hambatan yang muncul biasanya terkait masalah sistem, seperti ketika sistem Ceisa mengalami error. Gangguan teknis semacam ini merupakan persoalan klasik yang juga terjadi pada banyak institusi digital lainnya. Ia menilai bahwa memperbaiki sistem dan meningkatkan stabilitas operasional merupakan langkah lebih tepat dibanding melontarkan wacana pembekuan lembaga.

Kebutuhan Pendalaman dan Evaluasi Menyeluruh

GINSI menilai bahwa perbaikan kinerja Bea Cukai bukan sekadar perkara mempercepat pelayanan, tetapi juga memperdalam evaluasi sehingga akar masalah dapat ditemukan secara akurat. Pendalaman diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan baru dapat diterapkan secara efektif tanpa mengganggu kelancaran arus barang. Penguatan sistem, peningkatan kompetensi SDM, perbaikan SOP, dan pemutakhiran teknologi menjadi bagian dari proses jangka panjang yang harus dilakukan secara terukur.

Menurut GINSI, kebijakan pembekuan bukanlah pendekatan yang tepat untuk mengatasi kelemahan. Yang dibutuhkan adalah mekanisme pembinaan dan perbaikan bertahap sehingga pelayanan dapat semakin optimal tanpa menimbulkan gejolak pada sektor perdagangan. Dengan posisi impor sebagai penopang penting rantai pasok nasional, stabilitas layanan Bea Cukai menjadi sangat krusial agar aktivitas ekonomi tidak terganggu.

GINSI turut mengapresiasi respons cepat Bea Cukai dalam banyak kasus layanan, namun tetap menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pada aspek-aspek yang sering menjadi kendala. Pendekatan konstruktif dianggap lebih efektif daripada langkah-langkah drastis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian di lapangan.

Harapan Transformasi Layanan Bea Cukai yang Lebih Efisien

Diskusi mengenai perbaikan kinerja DJBC dan wacana pengembalian sistem pemeriksaan ke pola lama membuka ruang lebih luas bagi pembenahan menyeluruh. GINSI berharap proses evaluasi ini menghasilkan peningkatan layanan yang benar-benar berdampak bagi pelaku usaha, bukan sekadar perubahan struktural.

Melalui dialog konstruktif antara pemerintah, Bea Cukai, dan para pemangku kepentingan, diharapkan sistem pelayanan kepabeanan semakin efisien, transparan, dan modern. Meski membutuhkan waktu, transformasi yang dilakukan secara konsisten dinilai akan memberikan hasil lebih baik bagi keberlanjutan perdagangan nasional.