Kemenperin Tegaskan Industri Hijau Jadi Kunci Daya Saing Ekspor Indonesia
JAKARTA - Transformasi industri nasional menuju prinsip ramah lingkungan kini menempati posisi strategis dalam menjaga daya saing ekspor Indonesia.
Di tengah ketatnya standar hijau global dan penerapan pajak karbon di berbagai negara, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan bahwa dekarbonisasi dan ekonomi sirkular merupakan fondasi penting agar pelaku industri tetap mampu bersaing di pasar internasional.
Dalam konteks tersebut, arah kebijakan industri tidak lagi sebatas mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi harus bergerak menuju keberlanjutan. Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Muhammad Taufik, yang menegaskan perlunya percepatan implementasi industri hijau sebagai langkah adaptif menghadapi krisis lingkungan global.
Baca JugaGINSI Soroti Perbaikan Kinerja Bea Cukai yang Butuh Pendalaman
Tantangan Lingkungan yang Memengaruhi Daya Saing Industri
Dalam paparannya pada acara "ESG Symposium 2025" di Jakarta, Taufik menjelaskan bahwa dunia saat ini menghadapi tiga krisis lingkungan yang saling berkaitan, yakni krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Kondisi tersebut mendorong negara-negara untuk menetapkan standar keberlanjutan yang semakin ketat, termasuk dalam perdagangan internasional.
Di sisi lain, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai net zero emission pada 2060 dan terus memperbarui dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) guna memperkuat pengurangan emisi.
“Dekarbonisasi industri bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan masa depan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” tegas Taufik.
Peran Penting Industri Manufaktur dalam Ekonomi Nasional
Industri manufaktur Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, dengan porsi mencapai sekitar 17,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, sektor ini juga menyumbang sekitar 80 persen ekspor nasional atau senilai 167 miliar dolar AS, serta menyerap kurang lebih 20 juta tenaga kerja.
Melihat besarnya peran tersebut, transformasi menuju industri hijau tidak hanya bertujuan memenuhi standar luar negeri, tetapi juga mendorong efisiensi dan daya saing domestik. “Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita perlu bertransformasi, tetapi seberapa cepat dan seberapa kolaboratif dunia usaha bisa bergerak sambil tetap menjaga daya saing,” ujar Taufik.
Kerangka Transformasi Industri Hijau yang Disiapkan Kemenperin
Untuk menjawab berbagai tantangan global, Kemenperin mengembangkan kerangka pembangunan industri hijau yang terdiri atas lima pilar utama. Pilar pertama adalah penguatan kebijakan dan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan industri hijau. Selanjutnya, penerapan prinsip ekonomi sirkular didorong melalui praktik pengurangan, penggunaan kembali, serta daur ulang dalam rantai nilai industri.
Pilar berikutnya mencakup inovasi teknologi rendah karbon, peningkatan standardisasi serta infrastruktur mutu, hingga pengembangan skema pembiayaan hijau untuk mendukung investasi pada teknologi bersih dan proses produksi efisien energi.
Kemenperin juga menekankan bahwa BSKJI berperan dalam memperkuat standar dan sistem sertifikasi agar produk nasional mampu memenuhi tuntutan pasar global yang kian ketat terhadap aspek ramah lingkungan.
Penerapan Ekonomi Sirkular dalam Rantai Produksi
Pada aspek ekonomi sirkular, Kemenperin mendorong optimalisasi prinsip 3R di seluruh proses industri. Upaya tersebut meliputi pemanfaatan limbah sebagai bahan baku industri lain, pengembangan waste to energy, hingga penerapan proses produksi yang lebih efisien dan minim limbah.
Melalui pendekatan ini, industri tidak hanya dapat menekan biaya produksi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi nasional. Bagi perusahaan yang bergantung pada pasar ekspor, penerapan ekonomi sirkular merupakan langkah strategis untuk mempertahankan akses ke negara-negara dengan regulasi lingkungan yang ketat.
Komitmen Pemerintah untuk Mendorong Inklusivitas dalam Transisi Hijau
Dalam transformasi menuju industri hijau, Taufik menekankan pentingnya aspek inklusivitas. Ia menegaskan bahwa transisi ini tidak hanya diperuntukkan bagi industri besar, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerja, perempuan, generasi muda, dan masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Kita ingin transisi industri hijau tidak meninggalkan siapa pun. Semua pihak harus mendapat manfaat dari udara, air, dan lingkungan yang lebih baik,” ujarnya.
Penyesuaian Industri terhadap Peta Jalan Dekarbonisasi
Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan bahwa saat ini baru sekitar 30–40 persen perusahaan industri yang mulai menyesuaikan diri dengan peta jalan dekarbonisasi yang telah disiapkan pemerintah. Kemenperin menargetkan seluruh sektor industri mengikuti peta jalan tersebut pada 2050.
Agar target itu tercapai, pemerintah tengah merumuskan skema insentif serta dukungan pembiayaan guna membantu perusahaan dalam berinvestasi pada teknologi bersih dan efisiensi energi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat transformasi industri, sekaligus memastikan daya saing ekspor Indonesia tetap terjaga dalam lanskap perdagangan global yang menghargai keberlanjutan.
Rekomendasi
