Menko Zulhas Tegaskan Ketahanan Pangan Nasional Makin Kuat Tanpa Impor
JAKARTA - Situasi pangan nasional kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah memastikan pasokan beras dan jagung berada dalam kondisi yang sangat aman.
Dalam konteks itulah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu melakukan impor beras maupun jagung sepanjang tahun ini.
Penegasan tersebut bukan hanya sekadar klaim optimistis, tetapi didasarkan pada data produksi dan stok yang dinilai mencukupi kebutuhan nasional. Melalui pernyataan tersebut, pemerintah ingin menunjukkan bahwa upaya swasembada pangan kini berada pada jalur yang lebih kuat berkat serangkaian langkah kolaboratif berbagai pihak.
Baca JugaSinergi Tiga Kementerian Perkuat Pengelolaan Aset Stadion Nasional
Ketersediaan Stok Dipastikan Aman Sepanjang Tahun
Dalam keterangannya di Lampung Selatan, Zulhas mengungkapkan bahwa dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto menjadi faktor utama yang memperkokoh ketahanan pangan nasional. Menurutnya, komitmen Presiden dalam memperkuat sektor pangan membuat Indonesia dapat menjaga produksi tetap stabil. Situasi tersebut memungkinkan Indonesia memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa harus menambah impor satu butir beras pun.
“Dukungan Presiden yang luar biasa, kita saudara-saudara tahun ini tidak impor beras lagi, walaupun satu butir,” ujar Zulhas.
Zulhas memaparkan bahwa stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai sekitar 4 juta ton. Angka itu menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi indikator bahwa ketahanan pangan nasional berada pada kondisi yang jauh lebih baik. Peningkatan kapasitas tersebut dinilai sebagai hasil nyata dari berbagai program penguatan produksi, baik melalui perluasan lahan, intensifikasi pertanian, maupun perbaikan sistem distribusi pangan.
Peran Polri dan TNI Perkuat Ekosistem Produksi
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas menekankan bahwa keberhasilan menjaga stok nasional tidak dapat dilepaskan dari kontribusi Polri dalam mempercepat perluasan tanam jagung. Menurutnya, langkah tersebut berdampak nyata terhadap meningkatnya produksi jagung, yang kini semakin siap memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri.
Selain Polri, TNI juga disebut memiliki peran sangat besar dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Keterlibatan mereka mencakup pembukaan sawah baru, penguatan akses distribusi, serta pendampingan langsung kepada petani di berbagai daerah. Seluruh upaya tersebut membuat rantai pasok tetap stabil meskipun menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu.
Zulhas menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti kekuatan gotong royong seluruh komponen bangsa. Tanpa dukungan lintas sektor, sulit bagi Indonesia mencapai kondisi produksi yang kuat dan surplus seperti saat ini.
“Apa buktinya? Tahun lalu kita impor beras 4,5 juta ton, tahun ini impornya nol. Beras kita di gudang Bulog ada 4 juta ton. Jadi, kita sekarang jagung dan beras tahun ini tidak impor lagi,” tegasnya.
Indikator Kesejahteraan Petani Turut Menguat
Selain memastikan ketersediaan pangan, pemerintah juga melihat peningkatan indikator kesejahteraan petani. Salah satunya adalah kenaikan nilai tukar petani (NTP) dari 116 menjadi 124 berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini dinilai sebagai bukti bahwa petani semakin merasakan manfaat dari perbaikan sistem produksi dan stabilitas harga pangan.
Kenaikan NTP menunjukkan bahwa pendapatan petani lebih besar dibandingkan biaya produksi yang mereka keluarkan. Pemerintah menilai kondisi ini penting untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan nasional, mengingat kesejahteraan petani adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas pangan negara.
Kebijakan Tegas Tolak Impor Beras
Pernyataan Zulhas sejalan dengan langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang sebelumnya menegaskan bahwa beras impor tidak boleh masuk ke Indonesia, meskipun harga internasional sedang turun. Kebijakan ini dijalankan untuk memperkuat komitmen swasembada pangan secara berkelanjutan dan melindungi petani dari tekanan harga luar negeri.
“Satu liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” ujar Mentan Amran.
Sikap tegas tersebut bukan hanya sebatas pernyataan, tetapi turut diikuti dengan tindakan nyata. Mentan Amran melaporkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk menyegel beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh, pada 23 November 2025. Sehari berikutnya, penyegelan kembali dilakukan terhadap 40 ton beras impor ilegal di Batam, Kepulauan Riau. Penyitaan dilakukan karena seluruh beras tersebut tidak memiliki izin impor dari pemerintah pusat.
Tindakan penyegelan itu disebut selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mewujudkan kemandirian pangan nasional tanpa bergantung pada impor. Pemerintah menilai swasembada bukan hanya target jangka pendek, tetapi menjadi strategi jangka panjang untuk menjaga kedaulatan pangan.
Kolaborasi Nasional Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan
Secara keseluruhan, pesan yang ingin disampaikan pemerintah melalui berbagai pernyataan tersebut adalah bahwa ketahanan pangan nasional kini berada pada jalan yang semakin kuat. Dengan stok beras mencapai jutaan ton, produksi jagung meningkat, distribusi yang stabil, serta kesejahteraan petani yang terus berkembang, pemerintah yakin Indonesia dapat melangkah menuju swasembada yang berkelanjutan.
Zulhas menyampaikan bahwa alasan utama di balik capaian ini adalah kolaborasi. Dengan peran aktif Polri, TNI, petani, dan semua unsur pemerintah, ekosistem pangan nasional dapat terus diperkuat dari hulu hingga hilir. Pemerintah berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan, sehingga Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga mampu menjaga stabilitas harga dan perlindungan bagi petani.
Rekomendasi
