Pemerintah Didesak Tata Ulang Dana Subsidi BBM, Listrik, dan LPG Sebesar Rp395 Triliun untuk Tahun Depan

Pemerintah Didesak Tata Ulang Dana Subsidi BBM, Listrik, dan LPG Sebesar Rp395 Triliun untuk Tahun Depan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia perlu menata ulang dana subsidi yang akan dikeluarkan tahun depan sebesar Rp395 triliun, yang dialokasikan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan LPG. Penataan ini dinilai penting agar anggaran tersebut lebih tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menyatakan bahwa jumlah dana sebesar Rp395 triliun adalah angka yang sangat besar, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang lebih cermat dan berbasis data akurat. "Gini, totalnya untuk tahun depan itu Rp395 triliun, memang itu angka yang besar. Saya kira pemerintah perlu menatanya kembali. Dalam artian bahwa penataan itu berbasis data yang akurat," ujar Eddy Soeparno saat ditemui di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 23 Desember 2024.

Lebih lanjut, Eddy menyoroti perlunya penilaian terhadap efektivitas dana subsidi tersebut, mengingat alokasi untuk BBM dan LPG 3 kg sangat besar dibandingkan dengan listrik yang hanya mendapatkan Rp83 triliun. Menurutnya, perlu ada upaya agar subsidi yang diberikan bisa lebih tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Sehingga kita bisa mengetahui sesungguhnya berapa yang betul-betul efektif dan mengena kepada mereka yang berhak untuk menerima,” lanjut Eddy, menegaskan pentingnya evaluasi dalam penyaluran subsidi.

Dalam kajiannya, Eddy menyarankan beberapa langkah strategis untuk menata ulang dana subsidi tersebut. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan pengurangan alokasi untuk LPG 3 kg. "Saya kira banyak anggaran dari subsidi LPG 3 kg bisa dikurangi untuk yang lain, untuk makan siang bergizi, bantalan sosial bertambah,” kata Eddy, mengisyaratkan bahwa dana yang dihemat bisa digunakan untuk program sosial lainnya.

Eddy juga menekankan pentingnya monitoring dan penetapan payung hukum terkait dana subsidi ini agar penggunaannya lebih terkontrol dan sesuai dengan tujuan. Khusus untuk BBM, Eddy menyebutkan bahwa payung hukumnya sudah ada, hanya perlu merevisi Perpres 191 tahun 2014 agar sesuai dengan kondisi saat ini.

“Dan khusus untuk LPG 3 kg, itu perlu ada wacana, Apakah diberikan langsung subsidi-nya kepada penerima atau tetap seperti yang sekarang,” tegas Eddy. Menurutnya, memberikan subsidi langsung bisa saja merupakan solusi yang lebih efektif dalam menjangkau masyarakat miskin.

Pendekatan penyaluran subsidi langsung kepada penerima LPG 3 kg ini masih dalam tahap pengkajian, namun Eddy berharap solusi ini bisa segera direalisasikan demi kebaikan masyarakat. "Kita sedang mempelajari dan mudah-mudahan kalau memang solusi untuk memberikan subsidi itu langsung kepada penerima LPG 3 kg,” imbuhnya, menekankan optimisme atas perubahan mekanisme ini.

Pentingnya evaluasi distribusi subsidi ini juga terkait dengan kebutuhan agar dana besar tersebut tidak terbuang percuma dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat strata bawah. Subsidi seperti BBM dan LPG 3 kg secara tradisional memang memerlukan perhatian serius karena langsung mempengaruhi pengeluaran sehari-hari masyarakat.

Dengan adanya perhatian dari legislator seperti Eddy Soeparno, harapannya pemerintah bisa mengelola dana subsidi yang besar ini secara lebih efektif dan efisien. Penataan ulang ini bukan hanya soal angka, tapi juga tentang bagaimana caranya agar subsidi bisa mendorong kesejahteraan dan membantu mengurangi beban hidup masyarakat miskin di berbagai daerah di Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya langkah ini juga perlu didukung oleh seluruh elemen bangsa. Dari pihak legislatif hingga eksekutif, semua perlu bersinergi dan bekerja sama agar distribusi subsidi tepat sasaran. Langkah ini juga diharapkan bisa membantu pemerintah mempertahankan stabilitas ekonomi dan sosial, terutama ketika kondisi global masih penuh tantangan dan membutuhkan ketahanan dari berbagai sektor ekonomi.