Percepatan Reforma Agraria di Penajam Paser Utara: Badan Bank Tanah Pastikan Ketersediaan Lahan

Percepatan Reforma Agraria di Penajam Paser Utara: Badan Bank Tanah Pastikan Ketersediaan Lahan

Jakarta - Penajam Paser Utara menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi reforma agraria yang dilakukan Badan Bank Tanah Indonesia. Dalam upaya melaksanakan mandat pemerintah, Badan Bank Tanah menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan lahan yang akan dialokasikan untuk subjek reforma agraria, khususnya bagi masyarakat yang terdampak pembangunan Bandara Ibu Kota Negara (IKN) dan jalan tol IKN seksi 5B. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 yang mengharuskan Badan Bank Tanah menyediakan minimal 30 persen lahannya untuk reforma agraria.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menekankan keterbukaan lembaganya terhadap aspirasi masyarakat. “Lahan tersebut sudah 100 persen siap. Bahkan kami sudah mengeluarkan biaya untuk membuatkan badan jalan bagi subjek yang akan mendapatkan reforma. Sehingga, mereka bisa langsung memaksimalkan tanah tersebut untuk menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan,” kata Parman di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

Memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan sesuai rencana, Badan Bank Tanah tidak sendiri. Koordinasi terus dilakukan bersama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Kami terus mengupayakan yang terbaik agar ini bisa segera diserahkan kepada masyarakat yang menjadi subjek Reforma Agraria. Kami semua tentu tidak mau ini menjadi janji belaka,” tambah Parman.

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan salah satu dari tiga wilayah yang dialokasikan untuk reforma agraria. Dengan luas lahan sekitar 1.873 hektar, PPU menjadi wilayah dengan kesiapan paling tinggi apabila dibandingkan dengan Cianjur, Jawa Barat (203 Ha), dan Poso, Sulawesi Tengah (1.550 Ha). Untuk tahap pertama, Badan Bank Tanah telah menyiapkan sekitar 400 hektar lahan di PPU, menargetkan masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur strategis tersebut.

Penduduk PPU telah menunjukkan reaksi terkait pelaksanaan reforma agraria melalui aksi unjuk rasa di kantor Badan Bank Tanah pada Senin (3/2). Mereka menyampaikan keresahannya terkait kepastian pelaksanaan program ini. Syafram Zamzami, Team Leader Project PPU Badan Bank Tanah, mengapresiasi cara penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib. “Kami sampaikan terima kasih telah menciptakan kondusifitas dalam penyampaian aspirasi. Kami menerima kehadiran mereka dan kami jelaskan berkaitan dengan tuntutan mereka sebagaimana tugas dan fungsi Badan Bank Tanah dalam reforma agraria,” ujarnya.

Syafran melanjutkan bahwa pihaknya telah mengadakan beberapa sesi sosialisasi kepada masyarakat terdampak, terutama yang terkait dengan pembangunan Bandara IKN. "Dalam sosialisasi tersebut, telah disepakati bersama bahwa semua pihak mendukung proses pelaksanaan reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah," jelas Syafran. Menurutnya, komitmen untuk terus mengupayakan yang terbaik tidak kendur. Bahkan, koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria ini tidak hanya sekadar memenuhi aturan, tetapi juga benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat sekita.

Berhasilnya program reforma agraria di Penajam Paser Utara akan menjadi contoh bagi wilayah lain yang berada di bawah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah. Dengan koordinasi yang baik dan persiapan lahan yang matang, Parman berharap reforma agraria bukan hanya langkah memenuhi ketentuan pemerintah, tetapi juga menjadi titik awal peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan dukungan terhadap pengembangan kawasan di sekitarnya, terutama kawasan strategis IKN.

Badan Bank Tanah bertekad memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel, dengan harapan seluruh pihak terlibat dan bekerja sama dalam menciptakan kemakmuran bersama di Penajam Paser Utara. Narasi ini sejalan dengan misi besar reforma agraria, yaitu menata kembali struktur agraria demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.