Menteri ATR/BPN dan PT Pertamina Jalin Kerja Sama Strategis: Dorong Swasembada Energi Melalui MoU

Menteri ATR/BPN dan PT Pertamina Jalin Kerja Sama Strategis: Dorong Swasembada Energi Melalui MoU

JAKARTA—Langkah strategis pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mempercepat tercapainya visi swasembada energi nasional semakin nyata. Pada Senin, 23 Desember 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Pertamina (Persero) di Grha Pertamina, Jakarta. Penandatanganan ini menekankan pentingnya sinergi antara kedua pihak dalam bidang pertanahan dan tata ruang, sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

Kerja sama ini tidak hanya merupakan formalitas belaka, tetapi sebuah komitmen konkrit untuk mengatasi berbagai tantangan di sektor energi dan tata ruang. Nusron Wahid menyatakan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menargetkan swasembada energi dan mengoptimalkan hilirisasi di sektor pertambangan dan energi. Pertamina, sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar, bermain peranan krusial dalam menjawab tantangan ini.

"Dalam MoU ini, kami menyepakati bahwa terdapat 192 perusahaan yang akan mengajukan izin dan pelayanan kepada Kementerian ATR/BPN. Pelayanan ini mencakup berbagai hal, antara lain sertipikasi tanah, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), penyelesaian sengketa dan konflik, pertimbangan teknis pertanahan (PERTEK), serta pengadaan tanah," ungkap Nusron Wahid. Ia menegaskan pentingnya pelayanan maksimal dari aparat Kementerian ATR/BPN sebagai wujud nyata dari komitmen dalam MoU tersebut.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menilai bahwa kerja sama ini adalah langkah penting dalam memperkuat sinergi antara instansi pemerintah dan BUMN. Dalam pernyataannya, Simon menegaskan bahwa dukungan dari Kementerian ATR/BPN sangat berharga untuk membantu Pertamina mencapai tujuan ketahanan dan swasembada energi nasional.

“Kerja sama ini adalah wujud nyata komitmen kami dalam mendukung program-program nasional, khususnya dalam pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan,” ujar Simon Aloysius Mantiri. Ia mengapresiasi langkah proaktif dari Kementerian ATR/BPN yang memberikan dukungan penuh kepada Pertamina.

Lebih lanjut, dalam acara penandatanganan, Nusron Wahid juga menyerahkan 26 Sertifikat Elektronik berupa Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT Pertamina (Persero). Sertifikat ini ditujukan untuk jalur pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menghubungkan Fuel Terminal Kabupaten Boyolali dengan Fuel Terminal Pengapon di Kota Semarang, Jawa Tengah, sepanjang 81,5 km. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat jaringan distribusi BBM dan meningkatkan efisiensi distribusi energi di wilayah tersebut.

Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Direktur Jenderal Tata Ruang, Dwi Hariyawan, serta beberapa pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN. Dari pihak Pertamina, hadir pula Komisaris Utama dan jajaran Dewan Komisaris, yang menunjukkan komitmen kuat kedua belah pihak untuk mencapai tujuan kerja sama ini.

Selain peran dalam peningkatan infrastruktur energi, kerja sama ini juga diharapkan dapat menangani masalah-masalah pertanahan yang kerap menjadi penghambat dalam pengembangan proyek infrastruktur. Melalui proses sertifikasi dan penyelesaian konflik pertanahan yang lebih cepat dan efisien, proyek-proyek Pertamina dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu.

Sebagai langkah ke depan, Nusron Wahid memastikan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus menjalankan reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan industri energi. "Kita harus memastikan bahwa dukungan kita kepada BUMN seperti Pertamina, benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat luas melalui peningkatan layanan dan kepastian hukum," tambah Nusron.

Dengan adanya MoU ini, diharapkan bahwa bukan saja tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan sektor industri, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui langkah-langkah praktis dalam bidang energi. Kerja sama strategis ini menjadi salah satu dari banyak langkah yang harus diambil dalam perjalanan panjang mewujudkan kemandirian energi Indonesia.

Keberhasilan dari langkah ini akan menjadi tolak ukur penting bagi Kementerian ATR/BPN dan PT Pertamina dalam mewujudkan cita-cita besar Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat secara energi. Langkah ini sekaligus menjawab tantangan masa depan, di mana kebutuhan akan energi yang handal dan efisien menjadi sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat Indonesia.