Jakarta - Aksi unjuk rasa terjadi di depan Kantor Badan Bank Tanah (BBT) pada Senin, 3 Februari 2025, dengan puluhan warga yang terdampak proyek pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut kejelasan terkait pelaksanaan Reforma Agraria (RA). Ketegangan di sana merefleksikan harapan masyarakat akan adanya solusi konkret terhadap masalah yang mereka hadapi.
Menanggapi aksi unjuk rasa ini, Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, memberikan pernyataan resmi. Parman menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan oleh warga. Namun, ia juga menjelaskan bahwa peran BBT dalam implementasi Reforma Agraria fokus pada persiapan lahan. "Lahan tersebut sudah 100 persen siap. Bahkan, kami sudah mengeluarkan biaya untuk membuat badan jalan bagi subjek yang akan mendapatkan reforma," ungkap Parman dalam keterangan resminya, Senin, 3 Februari 2025. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa langsung memaksimalkan tanah tersebut untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan.
Parman juga memaparkan bahwa BBT bekerja sama dengan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL) BBT sesuai ketentuan yang berlaku. "Kami terus mengupayakan yang terbaik agar bisa segera diserahkan kepada masyarakat yang menjadi subjek RA. Kami semua tentu tidak mau ini menjadi janji belaka," tegasnya, Selasa, 4 Februari 2025.
Di tempat yang sama, Team Leader Project PPU Syafram Zamzami turut memberikan konfirmasi mengenai situasi unjuk rasa yang berlangsung. Menurutnya, aksi warga tersebut berjalan secara kondusif. "Kami sampaikan terima kasih telah menciptakan kondusifitas dalam penyampaian aspirasi. Kami menerima kehadiran mereka dan jelaskan berkaitan dengan tuntutan sebagaimana tugas dan fungsi BBTN dalam RA," ungkap Syafram.
Lebih lanjut, Syafram menambahkan bahwa BBT telah melakukan sosialisasi kepada calon subjek Reforma Agraria, khususnya yang terdampak pembangunan Bandara IKN. Dalam sosialisasi tersebut, kesepakatan bersama telah dicapai untuk mendukung proses pelaksanaan RA di atas HPL BBT. "Kami berkomitmen untuk terus mengupayakan yang terbaik. Koordinasi juga terus dilakukan dengan stakeholder terkait dalam hal ini GTRA, Forkopimda, dan Kementerian ATR/BPN," tutup Syafram.
Para demonstran, yang sebagian besar adalah warga lokal, menuntut aksi cepat dari pemerintah dalam memenuhi hak-hak mereka. Mereka mengkhawatirkan nasib dan masa depan pemanfaatan lahan mereka yang terpengaruh oleh pembangunan skala besar di wilayah tersebut. Unjuk rasa ini menjadi sinyal tegas bahwa masyarakat menantikan tindakan nyata dari pemerintah serta pihak terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan agraria yang telah bertahun-tahun menunggu penyelesaian.
Dalam upaya menciptakan Ibu Kota Nusantara yang modern dan terencana, pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan antara pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Reforma Agraria diharapkan menjadi solusi nyata dan tidak hanya sekedar wacana. Keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi upaya serupa di daerah lain di Indonesia.
Koordinasi antara berbagai instansi seperti BBT, GTRA, Kementerian ATR/BPN, dan Forkopimda merupakan kunci dalam percepatan dan kesuksesan pelaksanaan Reforma Agraria. Sebagaimana yang telah diupayakan oleh Badan Bank Tanah dan mitra terkait, diharapkan segala upaya dapat memberikan hasil yang terbaik untuk masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran mereka melalui pemanfaatan lahan yang optimal.
Aksi unjuk rasa ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi, komunikasi yang efektif, serta tindakan nyata dalam menangani isu-isu agraria yang krusial. Bagi masyarakat lokal, tanah bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari identitas dan kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, penanganan setiap kasus harus dilakukan dengan hati-hati dan berkeadilan.