Pemerintah Bedakan Subsidi EV Berbasis Nikel, BYD Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bedakan Subsidi EV Berbasis Nikel, BYD Tunggu Aturan Resmi
BYD Indonesia mencatat penjualan lebih dari 54.000 unit (FOTO: NET)

JAKARTA - Pemerintah memiliki rencana untuk kembali menyalurkan insentif bagi kendaraan listrik dengan skema yang diklasifikasikan berdasarkan teknologi baterainya.

Mobil listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel diproyeksikan akan mendapatkan besaran insentif yang lebih tinggi. 

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa kebijakan subsidi ini dikhususkan bagi kendaraan listrik murni dan tidak mencakup model hibrida.

Baca Juga

Resahkan Warga, Warung Miras di Tigaraksa Segera Dibongkar Polisi

Salah satu poin pokok dalam bantuan ini adalah Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung oleh pemerintah, yang saat ini regulasi teknisnya tengah dikaji secara mendalam.

Purbaya menjelaskan bahwa pembedaan nominal subsidi tersebut dilakukan guna menyesuaikan jenis teknologi baterai yang digunakan pada kendaraan terkait.

"Itu untuk yang utamanya EV. Bukan hybrid. Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Tapi yang itu nanti (dijelaskan) Menteri Perindustrian," tambahnya.

Langkah memberikan keistimewaan pada baterai nikel ini selaras dengan agenda hilirisasi industri nasional, mengingat posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel yang sangat besar.

"Kenapa saya pakai nikel yang besar subsidinya, karena supaya baterai kami kepakai," jelas Purbaya.

Menyikapi hal tersebut, pihak BYD sebagai produsen yang mengadopsi teknologi baterai LFP menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap teknologi memiliki tujuan yang senada.

Luther Panjaitan, selaku Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, memaparkan bahwa pihaknya masih menantikan aturan resmi terkait kebijakan tersebut.

"Saya belum bisa memberi tanggapan karena belum ada informasi resmi terkait hal tersebut. Tapi saya percaya tentunya intensi dari pemerintah untuk kami bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi mengurangi subsidi bahan bakar. Apalagi dengan uncertainty dan situasi geopolitik sekarang menjadi semakin kompleks untuk tetap bergantung pada ekosistem. Dan kami memang berharap salah satunya melalui teknologi baru, apa pun dari teknologi baterainya walaupun nikel, walaupun LFP itu dua-duanya sama-sama mendukung niat baik pemerintah tersebut. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah untuk menentukan," kata Luther, Selasa (12/5/2026).

Luther melengkapi bahwa BYD telah menyusun strategi jangka panjang dan memandang insentif sebagai bagian dari dinamika pasar.

"Dan kami juga berharap memang ini adalah booster dari pencapaian penjualan. Tapi tujuan utamanya adalah memang bagaimana produk-produk BYD ini mampu mendukung keseluruhan keinginan dari transisi energi tersebut," sebut Luther.

Talita Malinda

Talita Malinda

Energika.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.

Rekomendasi

Berita Lainnya

PetroChina Jemput Bola ke UNJA, Prioritaskan Mahasiswa Lokal Jambi

PetroChina Jemput Bola ke UNJA, Prioritaskan Mahasiswa Lokal Jambi

ESDM: Cadangan Batu Bara 143 Miliar Ton Sokong Energi Nasional

ESDM: Cadangan Batu Bara 143 Miliar Ton Sokong Energi Nasional

Kasus Tambang Emas Ilegal, 2 Direktur PT SJU Jadi Tersangka

Kasus Tambang Emas Ilegal, 2 Direktur PT SJU Jadi Tersangka

Kenaikan Royalti Tambang Ditunda, Purbaya Ikuti Arahan Menteri ESDM

Kenaikan Royalti Tambang Ditunda, Purbaya Ikuti Arahan Menteri ESDM

IPA Convex 2026: Kemitraan Global Kunci Ketahanan Energi Nasional

IPA Convex 2026: Kemitraan Global Kunci Ketahanan Energi Nasional