Pemerintah Tancap Gas Salurkan Beras SPHP, Kuota Pembelian Warga Naik Dua Kali Lipat
JAKARTA - Pemerintah semakin mengencarkan langkah stabilisasi pangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kebijakan ini ditempuh sebagai respons atas kebutuhan menjaga harga beras tetap terkendali sekaligus memastikan ketersediaan pasokan di berbagai daerah.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa upaya stabilisasi tidak hanya dilakukan melalui penambahan volume distribusi, tetapi juga dengan melonggarkan batas pembelian beras SPHP bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat beras SPHP dapat dirasakan lebih luas.
Baca JugaHarga Pangan Hari Ini 19 Januari 2026Terpantau Stabil, Telur Ayam Ras Naik Tipis
Batas Pembelian Beras SPHP Akan Dilipatgandakan
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan bahwa pemerintah berencana menaikkan batas maksimal pembelian beras SPHP Perum Bulog secara signifikan. Jika sebelumnya masyarakat hanya dapat membeli maksimal 2 pak atau 10 kilogram per konsumen, ke depan batas tersebut akan dinaikkan menjadi 5 pak atau 25 kilogram.
Kebijakan ini merupakan bagian dari pemutakhiran dan penajaman petunjuk teknis penyaluran beras SPHP yang akan diberlakukan pada tahun 2026.
“Semula batas maksimal pembelian sebanyak 2 pak per konsumen atau 10 kilogram. Ke depan, direncanakan batas maksimal pembelian beras SPHP tahun 2026 dapat berada di 5 pak per konsumen atau 25 kg,” kata Sarwo.
Penyaluran Dibuka untuk Seluruh Lapisan Masyarakat
Sarwo menjelaskan bahwa penyaluran beras SPHP tidak dibatasi hanya untuk kelompok tertentu. Pemerintah telah membuka distribusi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui berbagai jenis pengecer dan lembaga yang ditunjuk.
Ia menyebutkan bahwa beras SPHP tersedia di pasar tradisional, pasar modern, hingga instansi-instansi yang melaksanakan program SPHP. Gerai ritel modern juga menjadi bagian dari sasaran distribusi agar jangkauan beras SPHP semakin merata.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat peredaran beras SPHP di tingkat konsumen sekaligus menekan potensi lonjakan harga di pasar.
Sisa Alokasi 2025 Masih Terus Disalurkan
Selain menyiapkan kebijakan baru untuk 2026, pemerintah juga masih melanjutkan penyaluran sisa alokasi beras SPHP tahun 2025. Penyaluran tersebut dilakukan hingga target distribusi benar-benar tercapai.
“Kebijakan Kementerian Keuangan melalui Badan Pangan Nasional dan Bulog, beras SPHP 2025 masih dapat diperpanjang sampai dengan 31 Januari 2026," terangnya.
Dengan perpanjangan tersebut, masyarakat tetap dapat mengakses beras SPHP sembari menunggu dimulainya alokasi baru tahun depan.
Alokasi Beras SPHP 2026 Capai 1,5 Juta Ton
Untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan alokasi beras SPHP dalam jumlah besar. Sarwo menyebutkan bahwa penyaluran baru akan dimulai pada Februari dengan total alokasi mencapai 1,5 juta ton.
Menurutnya, penyaluran beras SPHP harus terus dilakukan guna memberikan efek penekan terhadap harga beras umum di pasaran. Upaya ini juga didukung oleh proyeksi peningkatan produksi beras nasional.
Produksi Beras Diproyeksikan Meningkat di Awal Tahun
Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, Bapanas mencatat bahwa produksi beras nasional pada Januari diperkirakan mencapai 1,79 juta ton. Angka tersebut diproyeksikan meningkat pada Februari menjadi 2,98 juta ton.
“Sementara puncak panen raya diperkirakan di Maret dan April yang dapat mencapai hingga 5 juta ton untuk masing-masing bulannya,” pungkasnya.
Peningkatan produksi ini menjadi salah satu faktor pendukung utama keberlanjutan penyaluran beras SPHP.
Bulog Siapkan Skema Beras SPHP Satu Harga Nasional
Di sisi lain, Perum Bulog juga tengah merancang kebijakan baru berupa penerapan satu harga eceran tertinggi (HET) untuk beras SPHP di seluruh wilayah Indonesia. Skema ini bertujuan menciptakan kesetaraan harga dari Sabang hingga Merauke.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa kebijakan satu harga hanya berlaku untuk beras SPHP, bukan untuk beras premium.
“Kami sudah menghitung untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP-nya, bukan beras premium, ya,” kata Rizal.
Harga Beras SPHP Direncanakan Rp12.500 per Kilogram
Rizal menjelaskan bahwa harga eceran tertinggi beras SPHP yang akan dijual kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp12.500 per kilogram. Sementara itu, harga di tingkat pengecer dari gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp11.000 per kilogram.
“Keluar gudang itu dari gudang bulog, jadi para pengecer itu mendapat keuntungan Rp1.500,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa secara prinsip kebijakan tersebut telah mendapat lampu hijau dari jajaran kementerian hingga Presiden Prabowo Subianto.
Bulog Tunggu Kepastian Margin Penugasan Pemerintah
Meski demikian, Bulog masih menunggu arahan lebih lanjut, khususnya terkait peningkatan margin fee penugasan serapan pemerintah yang saat ini berada di angka 7%. Kepastian margin ini akan menentukan mekanisme subsidi silang dalam penerapan beras SPHP satu harga.
Sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan skema satu HET beras pada 2026, menggantikan sistem tiga zona harga yang selama ini berlaku.
Pinjaman Lunak Rp39,1 Triliun Perkuat Serapan Pangan
Untuk mendukung target pengadaan pangan nasional, Perum Bulog mendapatkan suntikan dana berupa pinjaman lunak senilai Rp39,1 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan 4 juta ton beras dan 1 juta ton jagung.
“Tambahan dana Bulog untuk pengadaan beras 4 juta ton, dan 1 juta ton jagung itu mendapat dukungan Rp39,1 triliun dengan skema pinjaman OIP [operator investasi pemerintah] dengan bunga rendah,” kata Rizal.
Ia menjelaskan bahwa bunga pinjaman hanya sebesar 2%, jauh lebih rendah dibandingkan bunga perbankan komersial.
Target Panen Raya Lebih Awal dan Stok 4 Juta Ton
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan panen raya padi nasional dapat berlangsung lebih awal, yakni pada Februari 2026. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP).
“Diperkirakan produksinya lebih tinggi dari pada tahun 2025, sekitar 5-10% lebih tinggi lagi,” kata Zulhas.
Pemerintah menargetkan stok beras di gudang Bulog dapat dipertahankan pada angka 4 juta ton setiap tahun hingga 2029. Untuk mendukung target tersebut, pembangunan 100 gudang Bulog baru akan dilaksanakan pada tahun ini.
Rekomendasi
Berita Lainnya
