Pemulihan Pascabencana Belum Merata, 17 Daerah di Sumatera Masih Perlu Perhatian Khusus Pemerintah

Pascabencana Banjir dan Longsor, Pemerintah Catat 17 Daerah di Sumatera Masih Perlu Percepatan Pemulihan

JAKARTA - Pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera belum sepenuhnya rampung. 

Meski sebagian daerah mulai berangsur normal, pemerintah pusat menilai masih ada sejumlah kawasan yang membutuhkan perhatian khusus agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal. Evaluasi lapangan menunjukkan tantangan terbesar masih berkutat pada banjir dan tanah longsor yang berdampak luas terhadap permukiman warga dan infrastruktur dasar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, berdasarkan pemantauan langsung dan laporan satuan tugas, terdapat 17 daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang hingga kini memerlukan atensi lebih serius pascabencana. Daerah-daerah tersebut dinilai belum sepenuhnya pulih dan membutuhkan percepatan penanganan lintas sektor.

Baca Juga

Kemenhub Percepat Pemanfaatan Bioavtur Demi Transportasi Udara Rendah Emisi

“Ada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi. Nah, ada yang sudah normal, ada yang mendekati normal, ada yang perlu atensi,” ujar Tito.

Evaluasi Lapangan Jadi Dasar Penetapan Daerah Prioritas

Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito menegaskan bahwa penetapan 17 daerah tersebut bukan tanpa dasar. Hasil evaluasi di lapangan memperlihatkan masih adanya genangan lumpur, kerusakan rumah warga, hingga terganggunya akses infrastruktur utama.

Menurut Tito, kondisi wilayah terdampak sangat beragam. Ada daerah yang sudah memasuki tahap pemulihan lanjutan, namun ada pula yang masih berada pada fase tanggap darurat transisi. Oleh karena itu, pemerintah pusat memandang perlu adanya diferensiasi penanganan agar sumber daya dapat digunakan secara tepat sasaran.

Selain faktor geografis, curah hujan tinggi dan kondisi sungai yang belum sepenuhnya dinormalisasi turut memperlambat proses pemulihan di sejumlah wilayah dataran rendah.

Daftar 17 Daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Dari hasil pemantauan tersebut, pemerintah mencatat 17 daerah yang masih membutuhkan perhatian pascabencana. Di Provinsi Aceh, terdapat delapan kabupaten yang masuk dalam daftar, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.

Sementara itu, di Sumatera Utara terdapat lima daerah, meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, serta Kota Sibolga. Adapun di Sumatera Barat, empat daerah yang masih memerlukan perhatian khusus adalah Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan.

Daerah-daerah tersebut dinilai masih menghadapi persoalan sisa lumpur, kerusakan hunian, serta infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat yang belum sepenuhnya berfungsi normal.

Fokus Penanganan: Normalisasi Sungai dan Hunian Warga

Dalam upaya mempercepat pemulihan, Tito mendorong percepatan pembersihan lumpur, khususnya di Aceh Tamiang dan wilayah dataran rendah lainnya. Selain itu, normalisasi sungai menjadi agenda penting untuk mencegah banjir berulang, seperti di Sungai Aceh Tamiang dan Sungai Merdu di Pidie Jaya.

Tak hanya soal infrastruktur, perhatian pemerintah juga diarahkan pada aspek hunian warga terdampak. Tito menyarankan agar pengungsian berbasis tenda mulai dikurangi secara bertahap, terutama bagi warga yang rumahnya hanya mengalami kerusakan ringan atau sedang.

“Yang rumahnya alami kerusakan ringan agar diberikan Rp 15 juta. Sedangkan, yang rumahnya rusak sedang diberikan Rp 30 juta,” ujar Tito.

Adapun bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara (huntara) atau dana tunggu hunian. “Yang lainnya rusak berat dan hilang jadi huntara, hunian sementara, atau diberikan dana tunggu hunian yang nilainya tiga bulan adalah Rp 1,8 juta, supaya dia bisa sewa atau tinggal di rumah keluarganya,” lanjutnya.

Anggaran Besar Disiapkan untuk Infrastruktur dan Perumahan

Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan anggaran besar untuk mempercepat pemulihan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, estimasi kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,8 triliun.

Estimasi tersebut disampaikan AHY dalam rapat koordinasi Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. “Sedangkan untuk alokasi atau estimasi dari anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur dasar berdasarkan laporan Menteri PU sekitar Rp 51,8 triliun,” ujar AHY.

Selain itu, pemerintah juga memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp 8,2 triliun untuk pembangunan dan perbaikan rumah warga terdampak bencana. Dana tersebut akan digunakan untuk menangani 238.783 unit rumah di tiga provinsi tersebut.

Aceh menjadi provinsi dengan jumlah kerusakan rumah terbanyak, mencapai 208.693 unit. Sumatera Utara mencatat 24.294 unit rumah rusak, sementara Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit. “Tentunya kita bisa mengkalkulasi paling tidak ini estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah warga tersebut kurang lebih sekitar tercatat di sini Rp 8,2 triliun,” kata AHY.

Dengan langkah percepatan rehabilitasi, normalisasi sungai, serta dukungan anggaran yang signifikan, pemerintah berharap pemulihan pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.