Pemerintah Diminta Cermat dalam Memenuhi Kebutuhan Daging Nasional di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Diminta Cermat dalam Memenuhi Kebutuhan Daging Nasional di Tengah Wabah PMK

JAKARTA – Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak sapi di Indonesia saat ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama terkait konsumsi daging impor. Di tengah situasi ini, rencana impor daging sebesar 180 ribu ton oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dari negara-negara seperti India dan Selandia Baru menimbulkan berbagai reaksi serta sorotan dari berbagai pihak, termasuk legislator.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi Soeharto, yang akrab dikenal sebagai Titiek Soeharto, mengingatkan pemerintah agar lebih teliti dan berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan daging nasional, khususnya ketika Indonesia sedang berjuang melawan wabah PMK. "Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK," ungkap Titiek Soeharto dalam pernyataan yang diberikan kepada media pada Rabu, 5 Februari 2025.

Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran luas bahwa langkah impor yang tidak terkontrol dapat memperburuk situasi wabah dan menambah beban pada perekonomian serta kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan adanya ancaman dari daging impor yang potensial membawa virus PMK, kewaspadaan harus ditingkatkan, terutama dalam menentukan asal impor daging.

Prioritas Pengendalian Wabah PMK

Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan signifikan dalam mengendalikan penyebaran wabah PMK. Pemerintah, bersama dengan dinas terkait, telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi wabah ini agar tidak semakin menyebar dan menurunkan populasi ternak di Indonesia.

Titiek Soeharto mendesak agar proses seleksi negara asal impor daging dilakukan secara ketat guna mencegah masuknya PMK yang dapat memperparah kondisi yang ada. "Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada," tutupnya.

Dari sisi kebijakan, langkah-langkah yang diambil pemerintah tidak hanya berkaitan dengan impor, tetapi juga pemberian vaksin dan penguatan biosekuriti di area peternakan. Titiek menekankan pentingnya kebijakan yang komprehensif serta koordinasi antarinstansi untuk memastikan solusi krisis PMK dapat berjalan dengan efektif.

Sumber Impor Daging dan Risiko yang Dihadapi

Salah satu poin perhatian adalah asal daging impor yang direncanakan. Negara seperti India dan Selandia Baru memang memiliki reputasi dalam memasok kebutuhan daging di berbagai pasar dunia, tetapi tetap memerlukan pemerintah Indonesia untuk menjalankan inspeksi ketat dan memastikan keamanan serta kualitas impor daging tersebut. Beberapa langkah mungkin perlu diterapkan, seperti karantina dan tes kesehatan yang lebih ketat sebelum daging bisa disebarluaskan di pasar Indonesia.

Pandangan Ahli dan Praktisi

Praktisi di bidang peternakan dan pakar kesehatan hewan juga menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap keputusan impor ditengah wabah PMK. Dalam forum diskusi yang diadakan di Jakarta, Dr. Budi Santoso, seorang ahli kesehatan hewan dari Universitas Indonesia, menjelaskan, "Penguatan pengawasan serta prosedur yang ketat terhadap daging yang diimpor adalah kunci untuk menghindari ancaman baru yang bisa memperparah wabah PMK di Indonesia."

Sebagaimana yang menjadi perhatian utama dari pelbagai sisi, pengawasan yang lemah dan belum adanya standar protokol kesehatan hewan yang ketat dapat berpotensi membawa dampak negatif bagi upaya pemerintah menuntaskan wabah PMK di dalam negeri.

Langkah Jangka Panjang dalam Ketahanan Pangan

Di luar krisis yang dihadapi saat ini, Titiek Soeharto maupun para ahli umumnya sepakat bahwa perlu adanya strategi jangka panjang dalam kebijakan terkait ketahanan pangan, terutama dalam sektor peternakan. Pengembangan peternakan lokal menjadi kunci dalam membangun ketahanan daging nasional agar tidak terlalu bergantung pada impor, terlebih di saat situasi global yang tidak menentu.

Menurut pengamat ekonomi pangan, Mira Permata, “Investasi di sektor peternakan lokal perlu lebih digalakkan, termasuk pengenalan teknologi modern yang mampu meningkatkan produksi daging secara berkelanjutan serta aman.” Hal ini juga sejalan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, dari peternak hingga pelaku usaha di industri pengolahan daging.

Kebijakan impor daging tetap menjadi komponen penting dalam memenuhi kebutuhan daging nasional, tetapi harus diimbangi dengan pertumbuhan industri peternakan lokal yang kuat dan berdaya saing. Dengan kebijakan yang tepat, pengembangan peternakan nasional dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan membantu negara ini melewati krisis seperti wabah PMK secara tangguh.

Kebutuhan daging nasional yang dipenuhi melalui impor hendaknya diawasi secara hati-hati mengingat potensi penyebaran wabah PMK yang mengancam kesehatan ekonomi dan publik. Dengan langkah tegas dalam pengendalian serta pembangunan ketahanan pangan nasional, diharapkan Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan daging yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah, legislatif, serta para pelaku industri diharapkan dapat saling bahu-membahu menghadapi tantangan ini demi kesejahteraan bersama.