Subsidi Besar untuk LPG 3 Kg: Pemerintah Kucurkan Rp 80,2 Triliun untuk Tahun 2024

Subsidi Besar untuk LPG 3 Kg: Pemerintah Kucurkan Rp 80,2 Triliun untuk Tahun 2024

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memberikan perhatian besar terhadap kebutuhan energi masyarakat kecil dengan mengalokasikan subsidi yang signifikan untuk LPG 3 kilogram. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa LPG 3 kg merupakan salah satu komoditas energi yang mendapatkan subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Harga jual di masyarakat untuk tabung berisi gas melon ini hanya Rp 12.750, jauh di bawah harga asli sebesar Rp 42.750 per tabung. Ini berarti setiap tabung disubsidi sebesar Rp 30.000, atau sekitar 70 persen dari harga asli. "LPG 3 kg ini sangat besar, harga sesungguhnya tabung LPG 3 Kg adalah Rp 42.750 per tabung. Namun harga di masyarakat adalah Rp 12.750 per tabung," ujar Suahasil Nazara Selasa, 4 Februari 2025.

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa realisasi subsidi yang dialokasikan untuk LPG 3 kg mencapai Rp 80,2 triliun sepanjang tahun 2024. Angka ini mencerminkan komitmen besar pemerintah dalam memastikan energi terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam penjelasannya, subsidi ini dinikmati oleh sekitar 40,3 juta pelanggan, termasuk rumah tangga dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Itu sebabnya realisasi belanja subsidi LPG 3 kg mencapai Rp 80,2 triliun di 2024, cukup besar kalau kita lihat dibanding yang lain ini digunakan oleh sekitar 40,3 juta pelanggan atau digunakan UMKM dan juga rumah tangga," ungkapnya.

Namun, tantangan terjadi di tingkat pengecer. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku bahwa pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan harga di tingkat pengecer, di mana LPG 3 kg sering kali dijual di atas Rp 20 ribu. "Dari Pertamina, masuk ke agen. Agen masuk ke pangkalan, pangkalan baru masuk ke pengecer. Kalau dari agen ke pangkalan itu masih bisa dikontrol secara teknologi. Berapa yang dijual, harganya berapa itu masih clear," jelas Bahlil.

Di tengah tantangan ini, langkah Pertamina untuk mendata pelanggan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) terus berjalan. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyampaikan bahwa per Januari 2025, tercatat sekitar 60-an juta NIK telah terdata di sistem Merchant Application Pertamina (MAP). Sistem ini digunakan di seluruh pangkalan LPG 3 kg di Indonesia. "Saat ini sudah sekitar 60-an juta NIK tercatat di aplikasi," kata Heppy Wulansari.

Kebijakan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP telah diterapkan sejak Juni 2024, sebagai upaya memastikan distribusi yang tepat sasaran. "Kalau di pangkalan sejak Juni tahun lalu kan memang di data KTP-nya. Tercatat secara digital di pangkalan melalui aplikasi Merchan Apps Pertamina," tambah Heppy.

Langkah-langkah strategis ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran akan penerapan kebijakan yang terarah dalam menjaga keseimbangan kebutuhan dasar energi bagi masyarakat. Subsidi LPG 3 kg tidak hanya tentang harga terjangkau, tetapi juga tentang memastikan akses energi yang adil di masyarakat.

Dengan realisasi subsidi yang mencapai angka triliunan rupiah, pemerintah menyadari bahwa upaya menjaga kestabilan harga dan mengatur distribusi diperlukan untuk menghindari kebocoran ataupun penyalahgunaan. Pendataan melalui teknologi dan pemantauan distribusi dari tingkat agen hingga pengecer diharapkan dapat meminimalkan masalah harga di pasaran.

Menyongsong tahun 2025, baik pemerintah maupun Pertamina terus berupaya menegakkan kebijakan yang lebih jelas dan transparan, dengan mengedepankan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kecil, khususnya dalam pemanfaatan LPG 3 kg. Subsidi yang diberikan bukan semata demi menjaga harga tetap murah, tetapi memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat dari program ini. Sebagaimana dinyatakan oleh Suahasil Nazara dan Bahlil Lahadalia, perhatian terhadap regulasi dan pengawasan distribusi akan menjadi kunci dalam mendukung pencapaian tujuan ini.