JAKARTA - Upaya pemerintah mengalirkan tambahan likuiditas ke sistem perbankan mulai menunjukkan arah yang lebih jelas di sektor manufaktur.
Kalangan pengusaha menilai program penyaluran kredit dari dana likuiditas Rp200 triliun yang digelontorkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlahan mulai terserap industri, meski realisasinya tidak dapat berlangsung seketika. Momentum ini dipandang dapat memberi napas tambahan bagi dunia usaha di tengah kebutuhan pembiayaan ekspansi dan stabilisasi kapasitas produksi.
Dalam perkembangan tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang bahwa banyak perusahaan manufaktur kini mulai mengakses pembiayaan tersebut. Namun demikian, proses penyerapan dianggap memerlukan waktu karena ekspansi industri membutuhkan analisis mendalam sebelum direalisasikan. Meski begitu, geliat penyaluran kredit dari perbankan nasional disebut telah mulai berjalan dan diapresiasi oleh pelaku usaha.
Penyerapan Dana Berlangsung Bertahap
Wakil Ketua Apindo Bidang Manufaktur, Adhi S. Lukman, menjelaskan bahwa sebagian dana yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah mulai dimanfaatkan pelaku industri. Ia menegaskan, alur penyerapan pembiayaan tidak bisa berlangsung cepat karena proses ekspansi memerlukan kajian kelayakan yang matang.
“Untuk penambahan atau ekspansi kan harus ada feasibility study. Saya dapat info dari kementerian, dari Himbara ya. Itu kebanyakan mereka sudah mulai menyalurkan dan sebagian ke BUMN, sebagian ke swasta,” ujar Adhi.
Menurut Adhi, pembiayaan yang berjalan secara bertahap tetap memberikan dampak positif, terutama bagi perusahaan yang membutuhkan dukungan modal untuk menjaga kapasitas produksi. Ia mengatakan manufaktur sedang menghadapi peningkatan permintaan sehingga akses pembiayaan menjadi krusial untuk menjaga ritme suplai pasar.
“Tapi memang tidak mudah untuk menambah atau menyerap itu dalam waktu singkat,” jelasnya.
Tantangan Pelaku Usaha Daerah dan UMKM
Meski penyaluran kredit ke industri mulai bergerak, sejumlah asosiasi menilai penyerapan dana likuiditas oleh pelaku usaha, terutama di daerah dan sektor UMKM, masih menghadapi tantangan besar. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti bahwa implementasi kebijakan pemerintah tersebut belum sepenuhnya dirasakan merata.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyampaikan bahwa likuiditas Rp200 triliun yang dititipkan pemerintah kepada Himbara membutuhkan perhatian ekstra agar dapat benar-benar dirasakan pelaku usaha di seluruh wilayah. Menurutnya, para pengusaha daerah memegang peran vital dalam menggerakkan roda ekonomi karena menjadi motor utama aktivitas perdagangan dan produksi.
“Misalnya, ada sekitar Rp200 triliun dari Kementerian Keuangan yang diharapkan dapat benar-benar terasa hingga ke daerah karena merekalah mesin yang menggerakkan ekonomi,” kata Anindya.
Kadin mengingatkan bahwa pada berbagai episode krisis, mulai dari krisis moneter 1998, krisis global 2008, hingga pandemi Covid-19 pada 2019, sektor UMKM terbukti menjadi kelompok usaha yang paling disiplin dalam pembayaran kredit. Namun, situasi kini berbalik karena justru UMKM kini menghadapi peningkatan risiko kredit macet.
“Ini yang harus kita pikirkan baik-baik karena mereka [UMKM] adalah 90% penyerap tenaga kerja dan banyak tersebar di daerah. Kita ingin Indonesia yang stabil dan aman,” jelasnya.
Kebutuhan Harmonisasi Kebijakan dan Respons Perbankan
Perbedaan kondisi di lapangan antara sektor industri besar dan pelaku UMKM membuat kebutuhan harmonisasi kebijakan menjadi semakin penting. Penyaluran dana likuiditas yang difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit produktif dinilai perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih inklusif dari perbankan.
Dalam konteks industri besar, pembiayaan cenderung lebih mudah terserap karena perusahaan telah memiliki struktur bisnis yang mapan serta kebutuhan ekspansi yang terukur.
Namun, bagi UMKM, tantangannya lebih kompleks, mulai dari kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi, rekam jejak kredit, hingga kondisi pasar yang masih berfluktuasi.
Kondisi tersebut membuat proses penyaluran likuiditas ke UMKM memerlukan pendalaman lebih lanjut agar manfaat yang diharapkan dapat dirasakan lebih luas.
Sinyal Positif bagi Industri Nasional
Meski penyerapan masih bertahap, pelaku usaha menyambut baik kehadiran dana likuiditas dari pemerintah. Dorongan tambahan tersebut dianggap sebagai sinyal positif bagi industri manufaktur yang tengah berupaya meningkatkan kapasitas produksi di tengah permintaan yang sedang tumbuh. Industri berharap pembiayaan ke depan dapat mengalir lebih lancar sehingga dampaknya terhadap perekonomian lebih optimal.
Kebijakan ini juga dinilai dapat membantu stabilitas ekonomi nasional, terutama saat kebutuhan modal kerja dan pembiayaan investasi meningkat. Dengan dukungan pemerintah dan respons cepat dari Himbara, dunia usaha berharap pemulihan dan ekspansi dapat berlangsung lebih cepat.