JAKARTA - Dalam situasi ekonomi yang terus berkembang, harga elpiji menjadi salah satu perhatian utama masyarakat. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi penting terkait penjualan elpiji 3 kilogram (kg) atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang dipantau ketat. Langkah ini datang sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan elpiji bagi masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan banyak orang.
Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), instruksi Presiden tersebut disampaikan pada pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025. "Presiden telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan," ungkap Dasco. Langkah ini diambil untuk memastikan agar distribusi elpiji 3 kg tetap berjalan lancar dan dapat diakses dengan harga yang wajar oleh masyarakat yang membutuhkan.
Penertiban Harga Elpiji 3 Kg
Pemerintah menyadari bahwa adanya variasi harga di pasaran menjadi keluhan banyak konsumen. Oleh karena itu, aturan-aturan yang ada akan ditegakkan untuk menertibkan harga elpiji subsidi di tengah masyarakat. Dengan demikian, para pengecer akan diatur lebih ketat terkait harga jual elpiji 3 kg agar tidak melebihi batas wajar.
Harga elpiji subsidi 3 kg, sesuai ketentuan, seharusnya berada di kisaran Rp 12.750. Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan, harga yang beredar bisa mencapai antara Rp 18.000 hingga Rp 22.000, tergantung lokasi dan tempat pembelian. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk biaya distribusi dan kelangkaan pasokan di beberapa daerah.
Sri, seorang konsumen dari Blitar, mengeluh, "Harganya sekarang Rp 22.000. Sebelumnya sempat turun jadi Rp 20.000, tapi enggak sampai sebulan naik lagi," katanya. Di Jakarta, harga elpiji 3 kg juga mengalami fluktuasi. Dony, warga Sawah Besar, Jakarta Pusat, membagikan pengalamannya, "Harga elpiji Rp 20.000-21.000 di warung-warung Madura. Kalau di agen resmi Rp 18.000, kemarin saya beli dua langsung, tapi sekarang stoknya sedikit."
Kelangkaan dan Dampaknya
Kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa daerah mengundang kekhawatiran, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada bahan bakar ini. Salah satu yang terimbas adalah para pedagang gorengan yang mengaku terancam libur berjualan karena sulitnya mendapatkan elpiji.
Nasib para pedagang ini menjadi perhatian pemerintah, karena mereka merupakan salah satu penggerak ekonomi kerakyatan. Kebijakan yang tepat diharapkan bisa segera menuntaskan persoalan ini, dengan tetap memperhatikan distribusi yang merata dan harga yang terjangkau.
Harga Elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg
Terkait dengan elpiji ukuran lainnya, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, memastikan bahwa harga elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg pada Februari 2025 tetap stabil dan tidak mengalami perubahan dari bulan sebelumnya. Kestabilan ini diharapkan dapat mengurangi beban konsumen yang menggunakan ukuran ini, terutama untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil-menengah yang bergantung pada elpiji non-subsidi.
Strategi Penguatan Distribusi
Memastikan distribusi yang merata dan pengawasan ketat terhadap harga merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menanggulangi kelangkaan elpiji di lapangan. Pihak ESDM bersama Pertamina diharapkan dapat bekerja sama dengan lebih efektif, meningkatkan sinergi, dan membuat sistem distribusi yang mampu menjangkau hingga ke pelosok daerah dengan cepat.
Pengawasan oleh aparat terkait di tingkat lokal juga menjadi faktor penting untuk meminimalkan praktik penimbunan atau spekulasi harga yang dapat merugikan konsumen. Pendidikan dan sosialisasi kepada pengecer juga diharapkan meningkatkan efektivitas dari kebijakan ini.
Harapan Kedepannya
Dalam situasi sekarang, kerjasama dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan elpiji di berbagai daerah. Konsistensi dalam penerapan kebijakan dan tindakan cepat dalam penanganan masalah distribusi menjadi harapan masyarakat.
Kedepannya, pemerintah diharapkan dapat menetapkan regulasi yang lebih jelas dan terencana untuk distribusi elpiji, pengawasan harga, serta memberdayakan pengecer agar ikut menjaga tata niaga elpiji yang sehat dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo beserta jajarannya ini diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.