Dahnil Anzar Beberkan Sosok Dibalik Praktik Kartel Haji

JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak memaparkan bahwa prosedur kartel dalam operasional ibadah haji masih menjadi masalah krusial.

Menurut pandangannya, tindakan tersebut bukan sekadar asumsi, melainkan realita yang dijumpai pada bermacam sektor penyelenggaraan haji.

"Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ingin saya katakan, saya dimarahi banyak ormas, ulama. Saya sering menggunakan istilah ada kartel haji. Memang iya, Pak. Bapak sekalian mau marah saya sebutkan ada kartel haji, itu ada faktanya. Kartel haji itu fakta, Pak. Hampir di semua lini itu ada kartelnya," kata Dahnil dalam kegiatan Rapat Kerja Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Jakarta, Rabu (9/7/2026).

Menurut pandangannya, hal yang paling meresahkan bukan sekadar keberadaan kartel tersebut, tetapi juga individu yang dicurigai berperan di dalamnya.

Dahnil menyatakan sebagian pelaku justru adalah individu-individu yang memiliki dasar pendidikan keagamaan atau dikenal sebagai figur agama di tengah masyarakat.

"Yang menyedihkan adalah pelaku kartel-kartel ini, kartel haji, adalah orang-orang yang paham agama. Mohon maaf Pak, para ustaz, para kiai, bisa jadi dari ormas macam-macam," ujarnya.

Sebagai langkah nyata pemberantasan prosedur tersebut, Kementerian Haji dan Umrah memperketat pengawasan terhadap pengelola bimbingan ibadah haji, termasuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH/KBIHU).

Dahnil menyatakan otoritas melakukan inspeksi terhadap sejumlah KBIH yang dicurigai melakukan tindakan penyimpangan sepanjang musim haji.

"Kemarin kami agak ketat Pak, KBIH, KBIHU, semuanya kami razia. Bapak Ibu tahu nggak berapa miliar yang terpaksa kami sita dan kami OTT?" ungkapnya.

Menurut Dahnil, pemantauan dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian yang dibentuk khusus pada lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.

Direktorat tersebut, ucapnya, diperkuat oleh staf yang mempunyai pengalaman pada bidang pemberantasan korupsi.

"Kebetulan di Haji itu ada Dirjen Pengendalian, Pak. Isinya teman-teman KPK yang kami rekrut di sini. Jadi di haji itu ada Dirjen Pengendalian namanya. Ini yang melakukan kendali terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai di haji," jelasnya.

Dalam momen tersebut, Dahnil pun membeberkan adanya indikasi penipuan berbalut layanan ibadah haji, seperti badal serta dam.

Menurut pandangannya, tindakan tersebut mampu mendatangkan dana pada nominal yang sangat besar sepanjang musim haji.

"Pak, yang kami tangkap langsung yang dilakukan oleh teman-teman KBIH misalnya, ada satu KBIH yang melakukan penipuan badal, penipuan dam. Dia bisa mengumpulkan puluhan miliar pada saat musim haji. Ada yang kami OTT dia sudah ngumpulin Rp2 miliar, Rp1,4 miliar. Itu kami tangkap-tangkapin karena kita tangkap di luar yurisdiksi hukum kita, maka nanti pas kembali itu langsung diambil oleh Polda. Misal Jawa Barat, ada beberapa yang langsung ketika mendarat itu langsung diambil, Pak," katanya.

Ia menuturkan para terduga pelaku yang diamankan selanjutnya diserahkan kepada pihak berwajib di Indonesia karena penindakan dijalankan di luar kawasan yurisdiksi hukum nasional.

Dahnil kembali menyoroti latar belakang sejumlah pihak yang dicurigai berperan dalam tindakan tersebut.

Menurut pandangannya, permasalahan ini menjadi tanggung jawab bersama bagi segenap elemen umat Islam.

"Pelakunya siapa? Mohon maaf, ini PR kami semua yang berasal dari ormas. Yang ustaz, yang berstatus ustaz, mengaku dirinya ustaz, mengaku dirinya ajengan, mengaku dirinya kiai. Ini PR kami semuanya dari kelompok Islam," ujarnya.

Ia bahkan membeberkan salah satu pengalaman saat petugas mengamankan pengurus KBIH yang dicurigai membawa dana hasil penipuan dam.

"Bahkan ada satu pengurus KBIH yang tertangkap begitu, dia bawa Rp1,4 miliar dari penipuan-penipuan dam. Itu ketika ditangkap oleh petugas kami, apa Pak yang ditawarkan? 'Pak, kami bagi dua aja.' Bagi dua, Pak! Tapi kemudian tetap kami amankan, kemudian ditangkap di Jawa Barat," ungkap Dahnil.

Pada penghujung pernyataannya, Dahnil menegaskan bahwa tindakan-tindakan penyimpangan tersebut berlawanan dengan nilai ibadah haji.

Menurut pandangannya, haji semestinya jadi momen guna membenahi akhlak serta membangun peradaban, bukan dijadikan sarana mencari keuntungan dengan cara melanggar aturan.

"Saya mau katakan apa? Ini masalah peradaban dan keadaban, Pak. Islam, agama kami, harusnya itu menjadi-apalagi ibadah haji-itu harusnya menjadi sarana untuk memperbaiki peradaban dan keadaban," pungkasnya.