Eddy Soeparno: RI Harus Jadi Penentu Kebijakan Transisi Energi
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mengajukan tiga tahapan prioritas guna memperkokoh ketahanan energi negeri dari rentang waktu pendek sampai rentang waktu panjang.
Taktik ini digalakkan supaya pemerintah sanggup memangkas ketergantungan impor sekaligus mempercepat peralihan energi di dalam negeri.
Di dalam keterangan yang dibenarkan di Jakarta, Minggu (5/7/2026), dari Sumbernya merinci taktik rentang waktu pendek yang wajib segera dijalankan pemerintah, mencakup penguatan kapasitas kilang negeri, percepatan agenda elektrifikasi, serta langkah substitusi energi secara besar-besaran.
Sementara itu, untuk sasaran rentang waktu menengah, dari Sumbernya memandang Indonesia wajib memaksimalkan kekayaan sumber daya alam setempat lewat pengembangan bioenergi.
"Potensi keunggulan nasional kami seperti biodiesel, bioetanol, biogas, hingga bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF) harus dimaksimalkan," jelasnya.
Untuk peta jalan rentang waktu panjang, dari Sumbernya menilai pemerintah sudah wajib menyiapkan pengembangan energi baru yang lebih canggih, seperti hidrogen serta prasarana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Langkah ini disebutnya menjadi bagian penting dari taktik menuju emisi nol bersih (net zero emission).
Dari Sumbernya mengingatkan supaya Indonesia tidak sekadar mengikuti pada agenda peralihan energi dunia.
"Kami harus menjadi policy shaper (penentu kebijakan), bukan sekadar policy taker (penerima kebijakan)," tegas Eddy.
Dari Sumbernya yakin Indonesia sanggup memimpin karena didukung oleh modal demografi yang besar serta berlimpahnya potensi energi terbarukan.
Di penghujung keterangannya, dari Sumbernya turut mengundang generasi muda Indonesia untuk mengambil peran nyata di sektor kewirausahaan hijau, riset, inovasi, serta kepemimpinan guna mengawal kesuksesan sasaran pembangunan berkelanjutan tersebut.
