Atasi Masalah Struktural Polusi, Jakarta Perlu Transisi Energi
JAKARTA - Persoalan polusi udara di Jakarta dinilai tidak hanya bisa diselesaikan melalui kebijakan jangka pendek.
Perbaikan kualitas udara membutuhkan keberanian untuk mempercepat transisi energi serta investasi pada pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.
Direktur PT Gema Aset Solusindo, Syam Basrijal, menilai berbagai langkah yang selama ini ditempuh seperti imbauan penggunaan masker, penerapan work from home (WFH), rekayasa cuaca, uji emisi kendaraan, hingga pembatasan lalu lintas, hanya mampu meredam dampak polusi untuk sementara waktu.
“Polusi udara Jakarta terus berulang dari tahun ke tahun dengan pola yang hampir sama. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Jakarta bukan lagi sekadar masalah lalu lintas perkotaan, melainkan masalah struktural dari sistem energi dan industri yang menopang aktivitas ekonomi nasional,” ujar Syam dalam keterangannya, Kamis, 2 Juli 2026.
Ia menjelaskan Jakarta berada dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali yang menjadi pusat pasokan energi bagi kawasan industri, pemerintahan, transportasi, pelabuhan, hingga pusat data nasional.
Namun, menurutnya, dominasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara masih menjadi penyumbang utama emisi pencemar udara.
“Ketika ketergantungan terhadap PLTU batubara tetap tinggi, maka polusi udara Jakarta pada dasarnya tidak pernah benar-benar selesai,” katanya.
Syam mengingatkan dampak polusi udara tidak lagi hanya menjadi persoalan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi isu kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
Syam melihat Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat transisi energi.
Ia menyoroti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang memproyeksikan kebutuhan investasi sektor ketenagalistrikan mencapai sekitar 183 hingga 188 miliar dolar Amerika Serikat.
Menurutnya, arah investasi yang mulai berfokus pada energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System (BESS) menjadi fondasi penting menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
“Yang sering dilupakan, transisi energi bukan sekadar proyek kelistrikan. Ia adalah peluang ekonomi nasional dalam skala besar,” tutur Syam.
Ia menilai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan BESS berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat industri baterai nasional, mempercepat hilirisasi mineral strategis seperti nikel, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Syam menilai cara pandang terhadap teknologi PLTS-BESS harus diubah.
Menurutnya, sistem tersebut seharusnya dinilai sebagai bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengaktualisasikan semangat Net Zero Emission (NZE), bukan sebagai ancaman bagi sistem kelistrikan konvensional.
“PLTS-BESS memiliki kemampuan strategis untuk mengurangi tekanan beban siang hari di sistem perkotaan, memperkuat stabilitas jaringan listrik modern, mendukung ekosistem kendaraan listrik, mengurangi ketergantungan terhadap PLTU batubara, sekaligus menurunkan emisi PM2.5 regional secara bertahap,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga komitmen dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Syam mendorong percepatan perizinan, kepastian regulasi, kemudahan interkoneksi jaringan listrik, serta jaminan kepastian investasi jangka panjang agar Indonesia mampu menarik lebih banyak investasi di sektor energi bersih.
