BGN Ubah Strategi Makan Bergizi Gratis Setelah Pemangkasan Anggaran
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah fokus pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul pemangkasan anggaran tahun ini.
Pemerintah tidak lagi memprioritaskan penambahan dapur baru secara masif, melainkan mengutamakan penyaluran manfaat ke daerah-daerah terpencil serta meningkatkan kualitas dapur yang telah beroperasi.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut perubahan strategi ini ditempuh setelah alokasi anggaran program MBG 2026 dikurangi menjadi Rp 268 triliun dari rencana awal sebesar Rp 335 triliun.
Perubahan arah kebijakan tersebut diumumkan sehari setelah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditangkap atas dugaan korupsi dalam program ini, yang sebelumnya juga berujung pada pemberhentian oleh Presiden Prabowo Subianto.
Nanik menegaskan bahwa fokus utama BGN saat ini bukan mengejar target ambisius menjangkau 83 juta penerima manfaat pada 2026.
Menurutnya, hal yang lebih mendesak adalah memastikan dapur yang telah berjalan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, serta memprioritaskan anak-anak dan kelompok penerima manfaat di daerah terpencil yang minim akses makanan bergizi.
"Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan," tegas Nanik.
Saat ini, lebih dari 27.000 dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
BGN akan melakukan pemetaan untuk menentukan daerah dengan kapasitas dapur memadai agar pengajuan pembangunan dapur baru dapat dibatasi.
Langkah ini diambil guna menekan belanja negara di tengah tekanan fiskal.
Guna menjaga keberlanjutan program, BGN juga membuka peluang pendanaan alternatif dari sektor swasta melalui hibah dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Program MBG merupakan salah satu janji utama Presiden Prabowo dalam kampanye Pilpres 2024, dengan anggaran awal setidaknya US$ 15 miliar untuk menyediakan makanan bagi 83 juta anak dan ibu hamil.
Sejak diluncurkan Januari 2025, program ini terus mendapat sorotan, baik dari sisi defisit anggaran maupun persoalan tata kelola.
Kasus korupsi yang menjerat mantan kepala BGN dan laporan keracunan makanan yang dialami sedikitnya 33.000 anak hingga April 2026 menjadi tamparan bagi program ini, sehingga pemerintah kini mengalihkan fokus dari ekspansi cepat menuju penguatan kualitas layanan dan pengawasan keamanan pangan.
