RI Sepakati Pembelian 50 Pesawat Boeing untuk Armada Garuda Indonesia
JAKARTA - Rencana Indonesia membeli puluhan pesawat buatan Amerika Serikat kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah memastikan seluruh pengadaan tersebut akan dilakukan oleh maskapai nasional Garuda Indonesia.
Komitmen pembelian ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menempatkan sektor penerbangan sebagai salah satu instrumen kerja sama strategis kedua negara.
Kesepakatan tersebut menegaskan kewajiban Indonesia untuk membeli 50 unit pesawat Boeing. Pemerintah memastikan bahwa pengadaan ini tidak melibatkan maskapai lain dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Garuda sebagai tulang punggung transportasi udara nasional, terutama dalam jangka panjang.
Baca JugaCek Jadwal DAMRI Bandara YIA 25 Februari 2026, Rute Lengkap dan Tarif Terbaru
Pembelian Pesawat Masuk Kesepakatan Dagang RI-AS
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pembelian 50 pesawat Boeing tersebut tercantum dalam kerangka Agreement on Reciprocal Tariff yang telah disepakati Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan ini merupakan bagian dari dokumen dagang bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance yang ditandatangani kedua negara pada pekan lalu.
Dalam pernyataannya, Dudy menyebut bahwa komitmen pengadaan pesawat itu mengacu sepenuhnya pada Garuda Indonesia sebagai maskapai pelat merah. Ia menegaskan tidak ada maskapai lain yang dilibatkan dalam kesepakatan tersebut.
“Iya Garuda Indonesia semua, bukan [maskapai lain],” ujar Dudy saat ditemui di Stasiun Gambir.
Meski demikian, Dudy mengaku belum memperoleh informasi teknis secara rinci mengenai mekanisme dan tahapan pengadaan tersebut. Menurutnya, hal tersebut merupakan ranah korporasi Garuda Indonesia sebagai pihak yang akan mengeksekusi pembelian.
Nilai Transaksi Capai Ratusan Triliun Rupiah
Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat ini mencantumkan nilai pengadaan pesawat dan layanan pendukung penerbangan yang tidak kecil. Dalam dokumen tersebut, Indonesia diwajibkan melakukan pembelian pesawat komersial serta barang dan jasa terkait penerbangan senilai US$13,5 miliar atau sekitar Rp227,9 triliun, mengacu pada kurs jisdor 20 Februari 2026 sebesar Rp16.885 per dolar AS.
Nilai transaksi tersebut mencerminkan skala besar dari rencana penguatan armada nasional. Selain pesawat, kesepakatan ini juga mencakup komponen pendukung yang berkaitan dengan operasional dan layanan penerbangan. Pemerintah memandang kerja sama ini sebagai bagian dari hubungan dagang timbal balik yang saling menguntungkan antara kedua negara.
Kesepakatan pembelian pesawat Boeing ini sejatinya bukan hal baru. Komitmen serupa sebelumnya juga sempat muncul dalam pembahasan perdagangan timbal balik Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun lalu.
Garuda Sudah Merencanakan Penambahan Armada Jangka Panjang
Di luar kesepakatan dagang terbaru, Garuda Indonesia memang telah memiliki rencana jangka panjang untuk memperkuat armadanya. Maskapai pelat merah tersebut diketahui menargetkan penambahan hingga 100 armada pesawat baru dalam kurun waktu sampai dengan 2029.
Sejalan dengan itu, kesepakatan pembelian 50 pesawat Boeing dinilai mendukung strategi ekspansi Garuda. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, kesepakatan pembelian tersebut sebenarnya sudah dilakukan, namun baru satu unit pesawat yang terkirim. Sementara itu, pengiriman 49 unit sisanya diproyeksikan paling cepat mulai tahun 2031.
Selain rencana penambahan armada baru, Garuda Indonesia juga tengah melakukan reaktivasi sejumlah pesawat lama untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan transportasi udara, khususnya menjelang periode mudik Lebaran.
Komitmen Transparansi dan Pengawasan Pengadaan Pesawat
Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani Panjaitan sebelumnya menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan proses pengadaan pesawat secara transparan dan sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wamildan menegaskan bahwa setiap proses pengadaan akan dikelola secara bertanggung jawab demi menjaga integritas perusahaan dan mencegah potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
“Kami pastikan, setiap rupiah dalam pengadaan ini, dikelola secara bertanggung jawab. Kehadiran KPK memperkuat komitmen kami terhadap integritas,” kata Wamildan dalam keterangan resmi.
Menurut Garuda Indonesia, pengadaan pesawat dengan nilai besar memerlukan payung hukum yang jelas serta rekomendasi mitigasi risiko. Hal ini penting agar seluruh transaksi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang.
Penguatan Maskapai Nasional dalam Kerja Sama Global
Pembelian 50 pesawat Boeing oleh Garuda Indonesia menjadi simbol penguatan peran maskapai nasional dalam peta kerja sama global. Pemerintah menilai langkah ini tidak hanya berdampak pada hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi juga pada kapasitas dan daya saing industri penerbangan nasional.
Dengan armada yang lebih modern dan memadai, Garuda Indonesia diharapkan mampu meningkatkan layanan, memperluas jaringan penerbangan, serta menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di masa depan. Dalam konteks ini, kesepakatan dagang RI-AS menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas nasional sekaligus menjaga posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi internasional.
Rekomendasi
Berita Lainnya
