Pemerintah Percepat Pemulihan Bencana Melalui Pembangunan Huntara Sumatera Barat

Pemerintah Percepat Pemulihan Bencana Melalui Pembangunan Huntara Sumatera Barat

JAKARTA - Pemerintah pusat mulai mengambil langkah konkret dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dengan merealisasikan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi masyarakat terdampak.

Penyediaan tempat tinggal sementara ini dipandang sebagai kebutuhan mendesak agar warga yang kehilangan rumah dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan layak sembari menunggu pembangunan hunian permanen.

Upaya tersebut dilakukan secara bertahap di sejumlah kabupaten dan kota sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan lahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa pembangunan huntara menjadi bagian penting dari strategi pemulihan yang terintegrasi, mulai dari penyediaan tempat tinggal, pemulihan aktivitas sosial, hingga stabilitas ekonomi warga terdampak.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Jaminan Hidup Korban Banjir Sumatra Rp 10 Ribu/Hari

Pesisir Selatan Masuki Tahap Persiapan Pelaksanaan

Di Kabupaten Pesisir Selatan, pembangunan huntara direncanakan berlokasi di Jorong Taratak Teleng, Nagari Puluik-Puluik. Hingga saat ini, pelaksanaan pembangunan masih berada pada tahap awal berupa pematangan lahan sebagai dasar untuk proses konstruksi selanjutnya.

“ Saat ini proses pematangan lahan. Tahap I alokasi untuk 73 kepala keluarga,” demikian laporan BNPB.

Tahap persiapan ini dinilai krusial untuk memastikan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar keselamatan. Pemerintah menargetkan agar hunian sementara yang dibangun benar-benar dapat memberikan kenyamanan dasar bagi warga selama masa transisi pascabencana.

Pembangunan Huntara Mulai Berjalan di Lima Puluh Kota

Sementara itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota, pembangunan huntara telah memasuki tahap pelaksanaan. Proses pembangunan dimulai sejak 15 Desember 2025 dan menjadi salah satu wilayah dengan progres yang cukup signifikan.

Pembangunan huntara di wilayah ini dilakukan menggunakan format kopel atau barak sebagai solusi hunian sementara bagi warga terdampak. Skema tersebut dipilih untuk mempercepat penyediaan tempat tinggal sekaligus memaksimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia.

“ Tahap I telah dimulai sebanyak 60 kepala keluarga, yaitu unit dalam format kopel atau barak. Kapasitas dalam satu kopel atau barak sebanyak lima unit, sehingga target pembangunan tahap awal sebanyak 12 kopel atau barak,” tulis BNPB dalam laporannya.

Model hunian ini diharapkan mampu menampung warga secara layak sekaligus memudahkan pengelolaan fasilitas bersama selama masa penempatan.

Padang Pariaman dan Agam Fokus Pematangan Lahan

Selain Pesisir Selatan dan Lima Puluh Kota, pembangunan huntara juga direncanakan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Saat ini, kedua daerah tersebut masih berada pada tahap pematangan lahan sebagai langkah awal sebelum pembangunan fisik dimulai.

BNPB mencatat bahwa berbagai sarana pendukung telah disiapkan untuk mempercepat proses di lapangan. Alat berat, material konstruksi, serta personel TNI telah berada di lokasi guna mendukung kelancaran pekerjaan.

“ Pelaksanaan dimulai tanggal 15 Desember 2025. Alat berat, material, dan personel TNI telah berada di lokasi,” ungkap BNPB.

Keterlibatan berbagai unsur ini menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor untuk memastikan pembangunan huntara berjalan sesuai target waktu dan kualitas.

Kota Padang Masih Susun Usulan Pembangunan

Untuk wilayah Kota Padang, BNPB menyampaikan bahwa usulan pembangunan huntara masih dalam tahap penyusunan. Proses ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan warga dengan ketersediaan lahan serta skema penanganan yang paling tepat.

Sambil menunggu realisasi pembangunan huntara, sebagian warga terdampak di Kota Padang telah ditempatkan sementara di rumah susun Kampung Nelayan, Kecamatan Koto Tangah. Penempatan ini bersifat sementara sambil menunggu keputusan lanjutan terkait pembangunan hunian sementara di wilayah tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang lebih aman bagi warga terdampak, sekaligus mengurangi risiko kesehatan dan sosial akibat tinggal di lokasi pengungsian darurat dalam waktu lama.

Progres Fisik Terus Digenjot di Lima Puluh Kota

BNPB mencatat bahwa khusus di Kabupaten Lima Puluh Kota, progres fisik pembangunan huntara terus menunjukkan perkembangan. Hingga 17 Desember 2025, pembersihan atau clearing lahan telah mencapai sekitar 4.700 meter persegi atau sekitar 75 persen dari total lahan yang dapat dimatangkan.

Selain itu, pekerjaan pemasangan bouplank lantai telah dilakukan pada dua barak. Sementara itu, satu barak lainnya telah memasuki tahap pengecoran lantai dengan progres sekitar 90 persen.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa pembangunan huntara di wilayah tersebut berjalan sesuai tahapan yang direncanakan dan diharapkan dapat segera digunakan oleh warga terdampak.

Personel Gabungan Dikerahkan Secara Terpadu

Dalam pelaksanaan pembangunan huntara di Kabupaten Lima Puluh Kota, personel lintas satuan dikerahkan secara terpadu. BNPB mencatat bahwa sebanyak 40 personel Kodim, 25 personel Yonif 131/Brs, serta 20 personel Zipur terlibat langsung di lapangan.

Keterlibatan personel gabungan ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan lancar, aman, dan tepat waktu. Dukungan TNI juga menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur darurat di wilayah terdampak bencana.

Komitmen Pemerintah Dorong Pemulihan Berkelanjutan

Pembangunan huntara di Sumatera Barat menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal sementara, langkah ini juga diharapkan mampu memulihkan stabilitas sosial dan psikologis masyarakat terdampak.

Melalui koordinasi yang kuat antara BNPB, pemerintah daerah, TNI, dan pihak terkait lainnya, pemerintah berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan hingga masyarakat benar-benar dapat kembali ke kehidupan normal.