Pemerintah Siapkan Jaminan Hidup Korban Banjir Sumatra Rp 10 Ribu/Hari

Pemerintah Siapkan Jaminan Hidup Korban Banjir Sumatra Rp 10 Ribu/Hari

JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memastikan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatra terus dimatangkan. Selain fokus pada penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan skema bantuan langsung untuk menopang kebutuhan dasar warga selama masa pemulihan pascabencana. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemberian jaminan hidup sementara bagi para korban banjir.

Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu korban memenuhi kebutuhan sehari-hari sembari menunggu tersedianya hunian sementara maupun hunian tetap yang lebih layak. Pemerintah menilai dukungan ekonomi jangka pendek menjadi elemen penting agar para penyintas dapat bertahan di tengah situasi sulit.

Skema Bantuan Jaminan Hidup Korban Banjir

Baca Juga

Prabowo Tinjau Langsung Kembali Lokasi Banjir Di Sumatra Barat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan jaminan hidup atau jadup bagi korban banjir di wilayah Sumatra. Besaran jadup yang diusulkan adalah Rp10 ribu per hari untuk setiap individu. Bantuan tersebut diberikan selama masa transisi setelah penyediaan hunian sementara atau hunian tetap.

“Setelah nanti ada huntara (hunian sementara) atau huntap (hunian tetap), ada jadup jaminan untuk hidup sementara selama 3 bulan, di mana setiap keluarga, setiap individu mendapatkan dukungan Rp 10.000 per harinya,” kata Gus Ipul.

Menurut Gus Ipul, skema jadup tersebut akan menyesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Artinya, besaran bantuan yang diterima satu keluarga bergantung pada jumlah individu yang tercatat sebagai penerima manfaat. Dengan demikian, keluarga dengan anggota lebih banyak akan menerima bantuan yang lebih besar.

“Untuk jadup per 10.000 per individu ya. Kalau keluarganya lima ya dapat Rp 10.000 kali 5. Kalau empat ya kali 4, itu selama 3 bulan,” ujarnya.

Usulan Nominal Masih Menunggu Keputusan

Meski telah disampaikan kepada publik, Gus Ipul menegaskan bahwa besaran jadup sebesar Rp10 ribu per hari tersebut belum bersifat final. Saat ini, nominal tersebut masih merupakan usulan yang diajukan Kementerian Sosial kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Menurut Gus Ipul, angka Rp10 ribu per hari mengacu pada indeks standar yang digunakan pada tahun 2020. Namun, pemerintah menyadari bahwa kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi apakah nominal tersebut masih relevan atau perlu disesuaikan dengan situasi terkini.

“Tadi kami lapor kepada Pak Menko, apakah indeks Rp 10.000 ini masih memenuhi standar hari ini atau perlu ditingkatkan. Tentu nanti kami mohon arahan lebih lanjut,” ucapnya.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar mampu meringankan beban korban banjir, sekaligus tetap sesuai dengan kebijakan anggaran negara dan prinsip keadilan sosial.

Santunan Korban Dan Bantuan Tambahan

Selain jaminan hidup harian, Kementerian Sosial juga menyiapkan berbagai bentuk bantuan lain bagi korban banjir di Sumatra. Bantuan tersebut mencakup santunan bagi korban meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka berat akibat bencana.

Untuk korban wafat, pemerintah akan memberikan santunan sebesar Rp15 juta yang diserahkan kepada ahli waris. Sementara itu, korban luka berat akan menerima santunan senilai Rp5 juta. Bantuan ini dimaksudkan sebagai bentuk empati negara sekaligus dukungan awal bagi keluarga korban dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi pascabencana.

Tidak hanya itu, Kemensos juga menyiapkan bantuan untuk melengkapi kebutuhan dapur dengan nilai Rp3 juta. Bantuan ini diharapkan dapat membantu korban memenuhi kebutuhan pangan dan perlengkapan dasar rumah tangga selama masa pemulihan. Selain bantuan konsumtif, pemerintah juga menyalurkan dukungan pemberdayaan ekonomi tahap pertama senilai Rp5 juta untuk membantu korban mulai memulihkan aktivitas ekonomi mereka.

Peran Kemensos Dalam Penanganan Bencana

Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak bekerja sendiri dalam penanganan bencana banjir di Sumatra. Kemensos merupakan bagian dari tim besar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Setiap instansi memiliki peran masing-masing dalam memastikan penanganan bencana berjalan terpadu dan berkelanjutan.

“Jadi kami ingin sampaikan bahwa Kementerian Sosial menjadi bagian dari tim besar pemerintah, bukan sendirian. Dukungan logistik yang diberikan oleh Kementerian Sosial di masa tanggap darurat misalnya, itu adalah sebagian saja, bisa jadi mungkin sebagian kecil,” imbuhnya.

Dalam masa tanggap darurat, Kemensos berperan menyalurkan bantuan logistik, kebutuhan dasar, serta memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang memadai. Sementara pada tahap pemulihan, fokus diarahkan pada bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat terdampak dapat kembali bangkit.

Pemerintah berharap seluruh skema bantuan ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan kombinasi jaminan hidup, santunan, serta dukungan ekonomi, korban banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diharapkan mampu melewati masa pemulihan dengan lebih baik dan berangsur kembali ke kehidupan normal.