Pemerintah Indonesia Berikan Subsidi Energi 2025 Sebesar Rp 203,4 Triliun: Menjaga Ketersediaan Energi Bagi Masyarakat

Pemerintah Indonesia Berikan Subsidi Energi 2025 Sebesar Rp 203,4 Triliun: Menjaga Ketersediaan Energi Bagi Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahun 2025 yang mencakup alokasi subsidi energi sebesar Rp 203,4 triliun. Meski mengalami sedikit penurunan dari usulan sebelumnya, pemerintah memastikan alokasi ini tetap akan menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.

Alokasi dana subsidi energi ini meliputi beberapa sektor penting, yakni Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik, seiring dengan komitmen pemerintah untuk mendukung kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat. Meski sedikit lebih rendah dari anggaran yang diusulkan sebelumnya sebesar Rp 204,5 triliun, perubahan ini murni disebabkan oleh penyesuaian asumsi nilai tukar, sehingga tidak mengurangi nilai inti dari subsidi itu sendiri.

Anggaran Subsidi Energi: Rincian dan Alokasi Tahun 2025

Evaluasi anggaran subsidi energi oleh Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah telah menghasilkan keputusan final sebesar Rp 203,4 triliun untuk tahun 2025. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, memberikan klarifikasi bahwa penurunan ini bukan pengurangan subsidi, tetapi akibat penyesuaian nilai tukar.

"Subsidi energi tahun 2025 Rp 203,4 triliun lebih rendah dari usulan 2025 terutama penyesuaian asumsi nilai tukar, bukan karena subsidi dikurangi. Udah takut-takut aja nih urusan subsidi," ucap Said Abdullah.

Dalam sektor BBM dan LPG, alokasi anggaran telah dipatok sebesar Rp 113,6 triliun. Subsidi ini mencakup alokasi untuk LPG dan BBM yang masing-masing ditetapkan sebesar 8,2 juta metrik ton dan 19,41 juta kiloliter. Kebijakan ini menggambarkan upaya pemerintah untuk mendistribusikan energi secara lebih tepat sasaran.

Efisiensi Penyaluran: Fokus Utama Subsidi BBM dan LPG

Rapat kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII DPR RI menghasilkan keputusan bahwa total volume BBM bersubsidi yang akan dialokasikan pada tahun mendatang mencapai 19,41 juta kiloliter. Untuk LPG bersubsidi dalam ukuran tabung 3 kg, alokasi ditetapkan sebanyak 8,2 juta metrik ton, angka yang disesuaikan dari usulan awal.

“Harapannya jangan ada lagi mobil-mobil mewah memakai barang-barang subsidi,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tegas dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, Jakarta.

Meski ada penyesuaian dari target tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh strategi efisiensi guna menjamin penerapan subsidi yang lebih ****targeted****. Lebih lanjut, pemerintah mengajukan untuk mempertahankan subsidi minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter pada tahun 2025, memperhitungkan dampak sosial ekonomi pada masyarakat luas.

Subsidi Listrik: Kenaikan Anggaran Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Selain alokasi untuk BBM dan LPG, pemerintah juga menetapkan angka subsidi listrik sebesar Rp 90,22 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dari tahun 2024 yang hanya sebesar Rp 73,24 triliun, di mana terdapat pula sisa kurang bayar dari tahun 2023 sebesar Rp 2,02 triliun.

"Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan meningkatnya jumlah penerima subsidi listrik, dari 40,89 juta pelanggan pada tahun 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan pada tahun 2025," jelas Bahlil Lahadalia menjelaskan rasionalitas di balik kenaikan anggaran ini.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, menegaskan agar penargetan subsidi listrik bisa lebih akurat dan efektif. Ia juga mendorong pemerintah untuk fokus memberdayakan daerah-daerah seperti wilayah Indonesia Timur dan pedalaman Kalimantan yang sangat membutuhkan dukungan energi bersubsidi.

"Kita harus fokus pada masyarakat di wilayah Indonesia Timur dan pedalaman Kalimantan yang memang sangat membutuhkan subsidi energi," tegas Maman Abdurrahman.

Untuk lebih mengoptimalkan penggunaan dana subsidi, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki data pencatatan penerima subsidi agar tidak ada lagi masyarakat mampu yang memanfaatkan subsidi energi. Tujuannya agar alokasi anggaran negara dapat digunakan dengan lebih efisien, menjamin hasil maksimal pada target kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan alokasi subsidi yang telah ditetapkan pada APBN 2025 mencerminkan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menangani tantangan energi yang ada dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Melalui langkah-langkah strategis dan efisien dalam penyaluran subsidy, pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi yang terjangkau demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara lebih berkelanjutan.

Dengan begitu, masyarakat terutama yang kurang mampu bisa tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau dan bisa menjalankan aktivitas ekonominya dengan baik. Hal ini menjadi dasar penting untuk menciptakan kemandirian dan pertumbuhan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam menghadapi tahun-tahun mendatang.

Baca Juga

Transisi Energi Bersih Dihadapkan pada Tantangan: Pendanaan Merosot dan Perang Dagang AS China Mengancam Ekonomi Global