China Dukung Thailand dalam Memutus Aliran Listrik Sindikat Penipuan Myanmar: Langkah Tegas Memberantas Kejahatan Telekomunikasi

China Dukung Thailand dalam Memutus Aliran Listrik Sindikat Penipuan Myanmar: Langkah Tegas Memberantas Kejahatan Telekomunikasi

JAKARTA - Dalam upaya bersama untuk memerangi kejahatan lintas negara, Pemerintah China secara resmi menyatakan dukungannya terhadap tindakan drastis Thailand yang memutus aliran listrik ke beberapa wilayah di Myanmar. Langkah ini adalah bagian dari operasi besar-besaran untuk menghentikan industri penipuan telekomunikasi yang merugikan masyarakat dengan nilai miliaran dolar AS.

Kerjasama China dan Thailand dalam Melawan Kejahatan Teknologi

Di tengah meningkatnya kasus penipuan telekomunikasi yang menjangkiti wilayah perbatasan Thailand-Myanmar, China menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara dalam menghadapi ancaman kriminalitas modern ini. "Soal penipuan telekomunikasi lintas batas di sepanjang perbatasan Thailand dan Myanmar, China berupaya keras untuk meminta negara-negara terkait untuk bersama-sama mencari solusi melalui konsultasi. Kami menyambut baik tindakan tegas yang diambil oleh negara terkait," ujar Lin Jian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam konferensi pers yang digelar di Beijing.

Tindakan Thailand: Memutus Aliran Listrik sebagai Pukulan terhadap Sindikat Penipuan

Pada hari yang sama, Rabu, 5 Februari 2025, pemerintah Thailand melalui Menteri Dalam Negeri Anutin Charnvirakul mengumumkan bahwa Thailand telah memutus pasokan listrik ke lima lokasi di Myanmar yang selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas penipuan daring. Keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi Dewan Keamanan Nasional Thailand terhadap aktivitas ilegal yang merugikan negara mereka hingga 80 juta baht (sekitar 2,3 juta dolar AS) setiap harinya.

Charnvirakul menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen Thailand untuk menumpas aktivitas kriminal yang mencoreng keamanan dan kestabilan ekonomi negara. Dalam acara yang disiarkan langsung di televisi nasional, Charnvirakul menyatakan, "Kami telah meninjau stasiun kontrol di jaringan listrik nasional untuk memastikan pemutusan pasokan listrik dilaksanakan sesuai rencana."

Pendapatan dari pemasokan listrik di wilayah tersebut mencapai sekitar 600 juta baht (17,8 juta dolar AS) per tahun. Namun, kerugian akibat penipuan yang disusun di lokasi yang sama jauh lebih signifikan, mengharuskan tindakan drastis sebagai langkah pencegahan.

Kompleks Penipuan yang Masih Beroperasi dan Dampaknya

Meskipun tindakan pemutusan ke beberapa kompleks penipuan sudah dilakukan, laporan menyebutkan bahwa setidaknya satu kompleks masih beroperasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas langkah tersebut dalam meminimalisir operasi penipuan digital yang melibatkan banyak sindikat kejahatan China di Myanmar, terutama di tengah situasi politik tidak stabil akibat kudeta militer pada 2021.

Kompleks-kompleks semacam ini, terutama di kota strategis seperti Myawaddy yang berbatasan langsung dengan Thailand, seolah tidak terjamah hukum karena perlindungan dari aparat korup yang menguasai wilayah tersebut.

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penipuan Lintas Negara

Penipuan telekomunikasi ini tidak hanya mencuri data dan merugikan finansial para korbannya, tetapi juga memanipulasi pekerja migran. Ada sekitar 6.500 korban dari 23 negara yang dilaporkan "terjebak" dan dipaksa untuk melakukan kegiatan ilegal di kompleks-kompleks ini. Dari jumlah tersebut, 4.500 di antaranya adalah warga negara China.

Thailand kini berada di bawah sorotan internasional dengan tuntutan untuk mengambil langkah tegas melawan aktivitas kriminal tersebut, terutama di wilayah perbatasan yang rawan dengan berbagai macam pelanggaran hukum.

Langkah ke Depan dan Komitmen Kerjasama

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra yang saat ini sedang melakukan kunjungan ke Beijing untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping, diharapkan akan membahas lebih lanjut kerjasama di bidang keamanan dan regulasi migrasi ilegal.

Pemerintah China sendiri melalui Lin Jian menyatakan komitmennya untuk memperketat kerjasama penegakan hukum dengan negara-negara lain. "Kami siap bekerja sama dengan Thailand dan negara-negara lain untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum, menindak tegas perjudian daring dan penipuan telekomunikasi, melindungi keselamatan warga negara China di luar negeri serta menjaga lalu lintas di perbatasan China dan negara-negara terkait tetap berjalan lancar," tegas Lin Jian dalam kesempatan tersebut.

Lin Jian juga menegaskan posisi China dalam hal penanganan migrasi ilegal. "Kami dengan tegas menentang segala bentuk migrasi ilegal dan menentang segala tindakan yang mendukung atau bahkan mendukung migrasi ilegal. China menjunjung tinggi supremasi hukum, kami akan meningkatkan kerja sama penegakan hukum dan keamanan internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah yang relevan," katanya.

Langkah besar yang dilakukan Thailand ini adalah sinyal kuat kepada dunia bahwa kerja sama internasional diperlukan untuk menanggulangi kejahatan siber dan penipuan lintas negara. Dengan dukungan dari negara tetangga seperti China, ada harapan bahwa kawasan Asia Tenggara bisa lebih aman, tidak hanya bagi warga lokal tetapi juga bagi warga asing yang tinggal dan bekerja di kawasan tersebut. Penegakan hukum yang tegas dan kerjasama internasional menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan nyata ini.