Pengendalian Tembakau di Era Prabowo: Memahami Revisi PP Kesehatan 2024 untuk Masa Depan Lebih Sehat

Pengendalian Tembakau di Era Prabowo: Memahami Revisi PP Kesehatan 2024 untuk Masa Depan Lebih Sehat

Indonesia baru saja mengambil langkah besar dalam sektor kesehatan dengan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Dikenal sebagai regulasi yang menggantikan 31 peraturan sebelumnya, dokumen ini muncul di akhir pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo. Perubahan yang signifikan dalam aturan ini adalah pengendalian tembakau, menandai upaya untuk mengurangi prevalensi merokok yang tinggi di tanah air.

Isi dan Tujuan PP Kesehatan No. 28/2024

Regulasi baru ini berisi ketentuan pengendalian tembakau yang terinci dalam pasal 429-463, mengategorikan tembakau sebagai zat adiktif. Salah satu aturan kunci adalah larangan penjualan rokok secara eceran, yang kini tidak boleh lagi dijual per batang. Ini merupakan usaha jelas untuk membatasi akses kaum muda terhadap produk tembakau.

Ketentuan baru juga mencakup larangan bagi produk tembakau untuk mensponsori kegiatan yang diliput media. Larangan ini bertujuan untuk menurunkan visibilitas produk rokok di masyarakat, terutama di kalangan pemuda yang mudah dipengaruhi iklan.

"Batasan ini memberi kesempatan bagi kita sebagai masyarakat untuk hidup lebih sehat tanpa pengaruh negatif dari industri rokok," ujar seorang pakar kesehatan masyarakat yang terlibat dalam konsultasi pembuatan aturan ini.

Perubahan Penting dalam Larangan dan Batasan Usia Konsumsi Rokok

PP terbaru ini juga menegaskan usia legal untuk konsumsi rokok di Indonesia, menaikkan batasan dari 18 menjadi 21 tahun. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan proteksi lebih terhadap anak muda dari kebiasaan merokok.

"Kebijakan ini adalah langkah berani dan perlu dicontoh. Kita membutuhkan lebih banyak aturan seperti ini untuk melindungi generasi muda dari bahaya kesehatan jangka panjang," kata seorang pegiat kesehatan masyarakat.

Tantangan Penegakan Hukum dalam Pengendalian Tembakau

Meski PP Kesehatan 2024 membawa perubahan positif, tantangan dalam penegakannya, seperti sering kali terjadi di Indonesia, menjadi perhatian. Konsistensi dan keberlanjutan pengawasan diperlukan untuk memastikan aturan yang ada tidak sekadar menjadi teks hukum.

Pada sebuah acara musik di Jakarta, pelanggaran terjadi ketika logo sebuah produk rokok masih tampak dalam kegiatan yang diliput media, meski aturan baru telah diterapkan. Kasus seperti ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Urgensi Regulasi yang Lebih Kuat di Era Prabowo

Semua mata kini tertuju pada pemerintahan baru Prabowo Subianto untuk tidak hanya melanjutkan, tetapi juga memperkuat upaya regulasi pengendalian tembakau. Dengan tingkat perokok yang tinggi, Indonesia berada dalam situasi darurat kesehatan yang membutuhkan perhatian segera.

Tiga langkah utama dapat diambil: penerbitan undang-undang yang lebih kuat, penerapan sanksi yang lebih berat, dan memastikan keterlibatan industri rokok tidak mempengaruhi kebijakan kesehatan. Strategi-strategi ini didasarkan pada rekomendasi global, termasuk dari WHO, mengenai pengendalian tembakau.

"Kami membutuhkan UU Pengendalian Tembakau yang dapat memberikan efek jera melalui sanksi pidana," kata seorang legislator dari parlemen. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelanggaran regulasi menemui konsekuensi nyata.

Pentingnya Inisiatif Edukasi dan Kebijakan Pencegahan

Selain penegakan hukum, edukasi dan pencegahan juga memainkan peran kunci. Integrasi tentang bahaya merokok ke dalam kurikulum sekolah adalah langkah penting untuk menekan angka perokok muda di Indonesia. Langkah-langkah seperti ini memastikan bahwa pengetahuan tentang efek negatif merokok tertanam sejak dini, menciptakan generasi yang lebih sadar akan kesehatan mereka.

Pemerintah diharapkan menerapkan kebijakan seperti kenaikan cukai rokok tahunan yang signifikan. Ini bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga sinyal bahwa Indonesia serius dalam mengurangi tingkat konsumsi rokok.

Dengan adanya PP No. 28 Tahun 2024, jalan menuju masa depan yang lebih sehat terbuka, namun tetap memerlukan dukungan, terutama dari pemerintah Prabowo. Regulasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan pendidikan publik akan menjadi pilar penting dalam perang melawan epidemi tembakau di Indonesia. Masyarakat, akademisi, dan media memiliki peran untuk terus mendesak perubahan yang lebih komprehensif. Pada akhirnya, kolaborasi antara berbagai pihak ini akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam menciptakan lingkungan bebas rokok yang lebih aman dan sehat bagi generasi berikutnya.