Krisis Listrik, Urgensi Transisi ke Energi Terbarukan Makin Mendesak

BALI - Pemadaman listrik bergilir di Jawa dan Sumatera menunjukkan rapuhnya sistem ketenagalistrikan nasional yang masih bergantung pada energi fosil.

Gangguan pasokan listrik berdampak pada rumah tangga, industri, hingga iklim investasi.

Meski Indonesia mengalami surplus listrik dan menjadi produsen batubara besar, dominasi PLTU membuat pasokan listrik rentan terhadap fluktuasi harga, ekspor batubara, gangguan rantai pasok, serta cuaca ekstrem yang memengaruhi distribusi energi.

Peneliti menilai ketahanan energi hanya dapat diperkuat melalui percepatan pengembangan energi terbarukan, modernisasi jaringan transmisi dan distribusi, serta pergeseran sistem dari pembangkit terpusat menuju sistem energi yang lebih terdesentralisasi.

Organisasi masyarakat sipil mengkritik tata kelola energi yang dinilai masih mengunci Indonesia pada batubara, menghambat pengembangan PLTS atap, serta membebankan biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan dari energi fosil kepada masyarakat.

Pemadaman listrik bergilir di sejumlah kota di Jawa dan Sumatera belum lama ini membuat warga kelimpungan.

Sejumlah usaha besar dan kecil termasuk manufaktur mengalami kerugian akibat terputusnya pasokan listrik ini.

Berbagai kalangan pun mengingatkan bahaya menggantungkan listrik kepada energi fosil dan mendorong beralih ke energi terbarukan.

“Biaya rumah tangga dan produksi bisa naik, memicu peningkatan biaya, secara makro mempengaruhi kepastian akses investasi,” kata Berly Martawardaya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam diskusi daring bertajuk “Di Balik Pemadaman Listrik: Menelisik Keandalan Sistem Energi dan Urgensi Transisi Energi Berkeadilan”, Jumat (25/6/26).

Bagi dia, fenomena pemadaman listrik sebagai anomali di tengah produksi setrum yang kelebihan kapasitas dalam 10 tahun terakhir.

Apalagi, berdasar data INDEF, konsumsi perkapita listrik Indonesia atau rata-rata penggunaan listrik penduduk per kwh per tahun masih di bawah Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Dia menyoroti sikap pemerintah yang masih memprioritaskan pembangkit berbahan fosil, seperti gas dan batubara ketimbang memberi ruang pada energi terbarukan.

Padahal, perhitungan biaya energi terbarukan seperti surya dan angin lebih murah.

Dampaknya, ketika harga batubara naik dan pasokan berkurang, produksi listrik turun yang berujung pada pemadaman bergilir.

“Batubara kini mahal karena ketidakpastian konflik, supply minyak terganggu. Produsen batubara Indonesia mengekspor dua kali lebih banyak dibanding dalam negeri karena harga jual ke luar lebih mahal,” katanya.

Sejak 2019, dalam data terlihat produksi batubara meningkat.

Pada 2024 misal, produksi batubara capai 836 juta, 11% di atas target 711 juta ton.

Dari angka itu, volume ekspor capai 555 juta ton, pasokan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) hanya 233 juta ton.

Hal ini beriringan dengan tren kenaikan harga batubara global.

Berly juga mengkritik praktik monopoli PLN yang mewajibkan surplus produksi harus dijual ke PLN.

“Harusnya tidak hanya bisa jual ke PLN, karena wajib menyediakan energi bersih dengan harga terakses.”

Kendati sumber energi terbarukan di Indonesia begitu melimpah, nyatanya, produksi energi terbarukan negara ini tertinggal dari Vietnam dan Malaysia.

Dia mendorong pemerintah lebih fokus kembangkan energi terbarukan.

Raden Raditya Wiranegara, peneliti Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, dari tiga pemadaman listrik menunjukkan kerentanan distribusi energi terkait cuaca dan distribusi batubara.

Dia mendesak pemerintah memperkuat jaringan transmisi untuk energi terbarukan.

Saat ini, kata Raden, ekspansi jaringan ketenagalistrikan masih tertinggal dibandingkan dengan ekspansi pembangkit listrik.

Pertumbuhan jaringan transmisi, distribusi, dan kapasitas gardu induk berada di angka 10%, 1,5%, dan 3% per tahun.

Sedangkan, konsumsi listrik untuk seluruh golongan pelanggan tumbuh hingga 10,3% per tahun.

Menurut dia, cuaca ekstrem sebagai manifestasi perubahan iklim juga menjadi ancaman tersendiri bagi infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Pemadaman di Sumatera yang terjadi di bulan Mei disebut merupakan gambaran kerentanan itu.

“Belum adaptasi dengan perubahan iklim seperti di Sumatera jaringan tersambar petir sehingga kolaps,” katanya.

Bauran energi fosil masih mendominasi sekitar 85% sedangkan target KEN PP 79/2014 untuk 23% energi terbarukan gagal tercapai yang menjadi krisis energi saat ini.

Kegagalan mencapai target KEN PP 79/2014, membuat sistem energi yang sangat bergantung pada fosil, rentan dengan faktor geopolitik yang dengan mudah mengganggu kestabilan dalam negeri.

Cadangan penyangga energi, berdasarkan Perpres 96/2024 ditetapkan sebesar 90 hari, namun ini menurut IESR merupakan tantangan dan biaya yang besar untuk pemenuhannya.

Konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak dalam negeri berada di 605 ribu barel per hari.

Energi terbarukan dinilai memperpendek rantai pasok sampai ke konsumen.

Misal energi fosil perjalanannya panjang dari pertambangan Sumatera dan Kalimantan, sedangkan PLTU dibangun di Pulau Jawa, proses logistik yang panjang dan kompleks.

Produksi listrik terganggu ketika PLTU di Jawa cadangannya tipis karena harga batubara mahal, lebih US$100 kalau jual ke luar negeri, sedangkan harga dalam negeri US$70 per ton.

Nilai kalori pun makin menurun.

“Harus melakukan pergeseran paradigma dari sentralisasi ke desentralisasi sesuai karakter energi terbarukan. Modernisasi jaringan ketenagakerjaan dan aturannya, perencanaan dan pendanaan yang diprioritaskan ke jaringan ketenagalistrikan bukan pembangkitnya,” kata Raditya.

Beyrra Triasdian dari Trend Asia menyoroti rapuhnya sistem energi yang tersentralisasi dan bergantung pada pembangkit besar di Jawa.

Gangguan jaringan berdampak luas pada layanan publik.

Keandalan tak hanya jumlah MW, tapi keandalan sistem.

Pemadaman listrik di tengah tingginya produksi batubara membuktikan adanya kesalahan dalam tata kelola.

“Kesalahan ini justru dipakai untuk membatasi PLTS atap. Sistem makin terkunci pada batubara dan energi terbarukan makin tertekan. Ketergantungan batubara tak menciptakan ketahanan energi, biaya kenaikan batubara ditanggung masyarakat.”

Beyrra mengingatkan, ada dampak yang tak nampak dengan bergantung pada energi fosil ini seperti cemaran jalur distribusi, kerusakan lingkungan, cemaran limbah, kebocoran tempat penyimpanan di tongkang dan lainnya.

Konsentrasi keuntungan pun di perusahaan saja.

PLTU jadi lebih mahal dengan berbagai risiko itu