Narasi Iklim Pemerintah di Panggung Global Dinilai Kontradiktif
JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) berpendapat pemaparan penguasa terkait keadilan ekologi serta peralihan daya yang dipaparkan pada London Climate Action Week (LCAW) 2026 belum selaras dengan situasi pada domestik.
Ketika Indonesia menggaungkan terkait pemeliharaan ekosistem serta peralihan daya yang setara di ajang global, realitasnya penguasa tetap memelihara keterikatan terhadap bahan bakar fosil, menambah PLTU captive guna sektor hilirisasi, dan terus memacu program-program yang melenyapkan kawasan hutan serta area pemukiman warga.
Sampai dengan tahun 2024, kisaran 85% daya tampung instalasi setrum Indonesia masih bersumber dari daya fosil, sedangkan sumbangsih daya terbarukan baru menyentuh kisaran 15%.
Di pihak lain, pendirian PLTU captive pada area manufaktur nikel layaknya Morowali serta Weda Bay kian melonjak, membuktikan bahwasanya program hilirisasi masih menyandarkan diri pada komoditas batu bara.
“Pemerintah tidak bisa terus berbicara mengenai keadilan iklim di forum internasional, sementara di dalam negeri masih mempertahankan model pembangunan yang bergantung pada batu bara, memperluas industri ekstraktif, dan mengorbankan ruang hidup masyarakat. Kredibilitas kepemimpinan iklim Indonesia ditentukan oleh konsistensi kebijakan, bukan oleh pidato di panggung global,” ujar Puspa Dewy, Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Pengetahuan WALHI.
Bukan hanya itu, WALHI bersama ICEL turut menyoroti masih tingginya angka penggundulan hutan akibat perluasan lahan tambang, area manufaktur, serta program strategis nasional.
Ketika penguasa mengampanyekan pemeliharaan hutan selaku bagian penanggulangan masalah iklim, kehancuran kawasan hutan serta sengketa area pemukiman masih terus berlangsung.
"Implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) pun dinilai belum mampu menjawab persoalan meningkatnya emisi dari PLTU captive maupun memastikan transisi yang adil bagi masyarakat terdampak," ujar Puspa.
Keterikatan secara sistemis pada bahan bakar fosil berimbas pada kerentanan naik-turunnya nilai jual sektor pasar serta menaikkan beban subsidi daya yang terus menguras kapasitas finansial negara.
Penyusunan rencana kerja Transition Away from Fossil Fuel (TAFF) yang mengacu pada nationally determined bertransformasi krusial.
Metode tersebut menggaransi bahwasanya negara tidak dipaksa mengikuti batas waktu global yang seragam serta top-down lantaran berisiko mengancam stabilitas finansial domestik dan kedaulatan daya nasional.
Sebaliknya, TAFF mestinya bertransformasi menjadi pijakan taktis bagi negara demi melepaskan diri dari keterikatan pada daya fosil, membentuk kemandirian lewat mekanisme daya yang terdesentralisasi, serta menggaransi bahwasanya haluan, manajemen, dan kegunaan peralihan sepenuhnya berpijak pada kepentingan nasional.
“Selama pemerintah masih membuka ruang bagi ekspansi batu bara, maka komitmen iklim target net zero emission Indonesia akan sulit untuk dicapai. Dibutuhkan kepastian hukum dan kebijakan yang selaras dengan tujuan Perjanjian Paris agar transisi energi benar-benar berjalan secara adil,” kata Sylvi Sabrina, Peneliti ICEL.
Di samping masalah polusi, kedua lembaga turut menyoroti aspek keadilan sosial pada peralihan daya.
Sampai detik ini, warga adat, kelompok lokal, nelayan, kaum perempuan pesisir, beserta para buruh pada bidang daya fosil belum mendapati proteksi maupun jaminan peralihan yang layak.
Sebaliknya, kegunaan ekonomi dari hilirisasi bahan mineral serta sektor ekstraktif masih lebih melimpah dirasakan oleh kalangan korporasi raksasa.
WALHI bersama ICEL menegaskan bahwasanya momentum London Climate Action Week 2026 mestinya bertransformasi menjadi momen peninjauan ulang bagi penguasa guna memadukan diplomasi global dengan regulasi domestik.
Janji menuju peralihan daya yang setara cuma bakal mempunyai arti jika dibarengi dengan penyetopan perluasan daya fosil, pemeliharaan hutan serta kawasan kelola warga, dan pemenuhan hak-hak warga yang selama ini memikul beban paling berat dari masalah iklim.
