Kemendagri Perkuat Cold Chain Berbasis BUMD Pangan untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan

Kemendagri Perkuat Cold Chain Berbasis BUMD Pangan untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan

JAKARTA - Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kini semakin diarahkan pada pembenahan sistem distribusi dan logistik. 

Pemerintah menyadari bahwa produksi saja tidak cukup tanpa dukungan tata kelola distribusi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar diskusi kelompok terarah analisis strategis dalam rangka penguatan sistem distribusi dan logistik pangan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Diskusi tersebut bertema "Peran Strategis Kemendagri Membangun Interkonektivitas Rantai Dingin (Cold Chain) Berbasis BUMD Pangan Guna Penguatan Ketahanan Pangan Nasional".

Baca Juga

Mudik Gratis 2026 InJourney Airports Resmi Dibuka, Layani Rute Makassar–Surabaya via Kapal Laut

Forum ini menjadi wadah pertukaran gagasan antara pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkret dalam membangun sistem rantai dingin yang mampu menjaga kualitas pangan dari hulu hingga hilir.

Peran Strategis Daerah dan BUMD Pangan

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Kemendagri Rochayati Basra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menegaskan penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"Pemerintah daerah memegang peran yang sangat strategis dalam menjamin kelancaran distribusi, stabilisasi pasokan, serta pengelolaan logistik yang efektif. Dalam konteks ini, penguatan BUMD Pangan menjadi langkah konkret untuk membangun sistem cold chain yang terintegrasi," katanya.

Rochayati mengatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan urusan pangan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

Oleh karena itu, perangkat daerah bersama BUMD memiliki posisi penting dalam membangun sistem distribusi pangan yang berkelanjutan. BUMD pangan dinilai memiliki fleksibilitas dan kedekatan dengan kebutuhan lokal sehingga dapat berperan sebagai penggerak utama dalam penguatan sistem rantai dingin.

Hasil Kajian di Enam Daerah

Pendekatan berbasis BUMD pangan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah diuji melalui kajian di sejumlah wilayah. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara terhadap enam pemerintah daerah, meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kota Balikpapan, BUMD pangan dinilai sebagai pendekatan yang implementatif dan realistis dalam memperkuat interkonektivitas distribusi serta sistem rantai dingin di daerah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa BUMD dapat menjadi simpul distribusi yang menghubungkan produsen, penyimpanan, hingga konsumen akhir. Interkonektivitas ini penting untuk menjaga kualitas produk, terutama komoditas yang mudah rusak dan memerlukan penyimpanan bersuhu terkendali.

Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tiga tantangan utama, yakni belum kuatnya regulasi terkait penyertaan modal BUMD di sektor pangan, tingginya biaya operasional serta rendahnya tingkat utilisasi yang belum mencapai titik impas, serta risiko operasional akibat kapasitas cold storage yang belum optimal.

Ketiga tantangan tersebut menjadi perhatian serius karena tanpa dukungan regulasi dan model bisnis yang berkelanjutan, sistem cold chain sulit berkembang secara optimal di daerah.

Perlu Intervensi Regulasi dan Insentif Energi

Menjawab berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah intervensi yang lebih terarah. Untuk itu, kata Rochayati, diperlukan intervensi yang terfokus melalui penyusunan payung hukum penyertaan modal BUMD, penerapan skema insentif energi, serta mekanisme jaminan volume pasokan agar operasional cold chain dapat berjalan berkelanjutan.

Payung hukum yang jelas akan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menanamkan modal pada BUMD sektor pangan. Sementara itu, insentif energi dinilai penting mengingat operasional cold storage membutuhkan konsumsi listrik yang besar.

Selain itu, mekanisme jaminan volume pasokan dapat membantu memastikan tingkat utilisasi fasilitas penyimpanan tetap stabil sehingga tidak merugi. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem rantai dingin yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga layak secara ekonomi.

Hasil kajian strategis ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden sebagai bagian dari penguatan sistem ketahanan pangan nasional.

Dengan demikian, diskusi ini bukan sekadar forum akademik, melainkan bagian dari proses penyusunan kebijakan nasional yang lebih komprehensif.

Kolaborasi Jadi Kunci Swasembada Pangan

Dalam FGD tersebut, Hasanuddin Yasni selaku perwakilan Organisasi Rantai Pendingin Indonesia menyampaikan pentingnya ekosistem rantai dingin dalam mendukung swasembada pangan nasional.

Dia menekankan swasembada pangan tidak hanya terkait produksi, tetapi juga kemampuan suatu negara dalam mengelola, mengolah, dan mendistribusikan produk pangan melalui dukungan teknologi dan kebijakan rantai dingin yang memadai.

Menurutnya, penguatan cold chain membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta model bisnis kolaboratif.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan investasi dan teknologi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Terpenting sekarang bagaimana BUMD ini bisa menggairahkan perekonomian di daerah tersebut dengan model bisnis kolaborasi, nah ke depan itu akan seperti itu. Kalau kita sendiri, kita mempunyai keterbatasan bukan hanya SDM, tapi juga investasi," tuturnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan sistem rantai dingin tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sinergi lintas sektor diperlukan agar penguatan cold chain benar-benar mampu menopang ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi daerah.