HPM Timah Disiapkan Menteri ESDM Demi Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Daerah

HPM Timah Disiapkan Menteri ESDM Demi Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Daerah

JAKARTA - Upaya menjaga stabilitas harga komoditas strategis nasional kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. 

Kali ini, fokus diarahkan pada sektor timah yang menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai perlunya kebijakan khusus agar harga timah rakyat tidak berfluktuasi tajam dan mampu memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pelaku usaha, termasuk penambang kecil.

Dalam konteks tersebut, Menteri ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana penerbitan Harga Pokok Minimum (HPM) komoditas timah. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kesejahteraan masyarakat penambang di daerah penghasil timah.

Baca Juga

Distribusi Ribuan Vaksin DBD Perkuat Perlindungan Kesehatan Masyarakat Kaltim

Pernyataan ini disampaikan Bahlil usai menghadiri pelantikan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Minggu. Menurutnya, keberadaan regulasi harga sangat dibutuhkan agar nilai jual timah rakyat tidak jatuh dan tetap memberikan kepastian ekonomi.

HPM Timah Akan Segera Diterbitkan

Menteri ESDM menegaskan bahwa penerbitan HPM timah akan dilakukan dalam waktu dekat. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga harga komoditas agar tetap berpihak kepada masyarakat.

"Dalam waktu dekat ini, saya akan mengeluarkan HPM Timah agar harga timah masyarakat selalu terjaga dengan baik," kata Bahlil Lahadalia.

Ia menilai, fluktuasi harga timah tanpa regulasi yang jelas berpotensi merugikan penambang rakyat. Dengan adanya HPM, harga dasar bijih timah diharapkan memiliki batas bawah yang melindungi pendapatan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan di sektor pertambangan, khususnya di daerah penghasil utama seperti Kepulauan Bangka Belitung.

Kekayaan Timah Bangka Belitung Perlu Dikelola Berkeadilan

Bahlil menekankan bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, terutama bijih timah. Potensi tersebut, menurutnya, harus dikelola melalui regulasi yang tepat agar memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan, Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki kekayaan yang luar biasa khususnya sumber daya alam yaitu bijih timah, sehingga diperlukan regulasi, penataan ulang penambangan yang baik demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Tanpa penataan yang baik, kekayaan alam justru berisiko menimbulkan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah pusat merasa perlu hadir melalui kebijakan yang mengatur harga sekaligus tata kelola pertambangan timah.

Menurut Bahlil, regulasi HPM timah bukan hanya soal harga, tetapi juga tentang keadilan ekonomi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai produksi timah.

Menjaga Keseimbangan Pengusaha dan Penambang Rakyat

Dalam penerapan HPM, Menteri ESDM menegaskan bahwa kepentingan pengusaha dan penambang rakyat harus berjalan beriringan. Pemerintah tidak ingin kebijakan yang diambil hanya menguntungkan salah satu pihak.

"Regulasi HPM untuk timah ini untuk menjaga harga bijih timah rakyat, agar para pengusahanya bagus tetapi masyarakat penambang juga bagus. Jangan pengusahanya dibuat baik tetapi rakyat tidak baik dan ini tidak boleh," katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem pertambangan yang inklusif. Penambang rakyat sebagai pelaku di tingkat hulu harus merasakan dampak positif dari kebijakan negara, bukan justru menjadi pihak yang paling rentan terhadap gejolak harga.

Dengan HPM, pemerintah berharap nilai jual bijih timah rakyat memiliki standar minimum yang adil dan berkelanjutan.

Koordinasi dengan DPR untuk Percepatan Regulasi

Untuk mempercepat penerbitan HPM timah, Kementerian ESDM telah melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

"Ia menyatakan, dalam mempercepat penerbitan regulasi HPM komoditas timah ini, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Komisi XII DPR Republik Indonesia."

"Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya untuk segera mengeluarkan regulasi HPM timah ini, agar harga timah timah rakyat selalu terjaga dengan baik dan juga mendorong investasi sektor pengolahan timah di daerah ini," katanya.

Koordinasi ini dinilai penting agar regulasi yang diterbitkan memiliki dasar hukum yang kuat serta mendapatkan dukungan legislatif. Selain menjaga harga, HPM juga diharapkan mampu menarik investasi di sektor hilirisasi timah.

Investasi Harus Tumbuh Bersama Masyarakat

Bahlil menegaskan bahwa investasi di sektor timah tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan semata. Dampak ekonomi harus dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah penghasil.

Menurut dia, investasi timah harus berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Babel ini.

"Investasi ini harus tumbuh bersama-sama rakyat. Investasi tumbuh maka ekonomi masyarakat juga harus tumbuh," katanya.

Dengan adanya HPM timah, pemerintah berharap tercipta kepastian usaha yang mendorong investasi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan penambang dan masyarakat sekitar. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengelola sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.