Presiden Prabowo Tunjuk Jaksa Kuntadi Pimpin Badan Pemulihan Aset
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk jaksa Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.
Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.179/TPA 2025, yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di Kejagung.
Informasi mengenai penunjukan Kuntadi telah dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna. “Benar [Kuntadi ditunjuk Presiden jadi Kepala BPA Kejagung],” ujar Anang.
Baca JugaUpdate Harga Pangan Nasional 27 November 2025: Cabai dan Telur Masih Mahal
Pergantian Pimpinan BPA
Dengan keputusan ini, Kuntadi menggantikan Amir Yanto yang memasuki masa pensiun sebagai Kepala BPA. Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan dan penguatan struktur di Kejagung, khususnya di Badan Pemulihan Aset, yang memiliki peran strategis dalam penanganan aset negara dan tindak pidana korupsi.
Kuntadi sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Diklat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung. Pengalaman panjangnya di bidang hukum dan penanganan tindak pidana khusus menjadi modal penting untuk memimpin BPA.
Pelantikan Pejabat Lain di Kejagung
Selain Kuntadi, Kejagung juga melantik beberapa pejabat lain sebagai bagian dari rotasi dan mutasi struktural. Jaksa Syarief Sulaeman Nahdi ditunjuk sebagai Asisten Khusus Jaksa Agung dan akan menjabat sebagai Dirdik Jampidsus menggantikan Kuntadi.
Sementara itu, Jaksa Nurcahyo Jungkung Madyo dimutasi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah. “Iya [Kuntadi, Nurcahyo hingga Syarief dilantik besok],” ujar Anang. Pelantikan para pejabat ini dijadwalkan berlangsung Kamis, 27 November 2025, dan menjadi bagian dari penguatan kapasitas dan kesinambungan kepemimpinan di Kejagung.
Peran Strategis Kepala BPA
Badan Pemulihan Aset memiliki tanggung jawab penting dalam memulihkan aset-aset negara yang menjadi korban tindak pidana korupsi maupun kejahatan lain yang merugikan negara. Sebagai kepala baru, Kuntadi akan memimpin upaya koordinasi antara berbagai unit di Kejagung dan instansi terkait untuk memastikan pengembalian aset berjalan efektif.
Peran ini menuntut kepemimpinan yang tegas, kemampuan analisis hukum yang mendalam, serta pengalaman dalam menangani kasus korupsi besar. Dengan pengalaman Kuntadi di Jampidsus, diharapkan BPA dapat lebih maksimal dalam menjalankan fungsi strategisnya.
Strategi Kejagung dalam Penguatan Struktur
Mutasi dan pelantikan pejabat di Kejagung bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari strategi penguatan manajemen dan kapasitas institusi. Penempatan Kuntadi di BPA diharapkan membawa pendekatan baru dalam tata kelola aset negara dan penegakan hukum.
Selain itu, pengangkatan Syarief dan mutasi Nurcahyo ke posisi strategis lainnya diharapkan memperkuat koordinasi antarunit di Kejagung. Dengan begitu, proses penegakan hukum dan pemulihan aset dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan transparan.
Pelantikan dan Kontinuitas Layanan
Pelantikan para pejabat tinggi ini menjadi momentum penting bagi Kejagung untuk menjaga kontinuitas pelayanan hukum. Pimpinan yang baru akan memastikan program strategis, termasuk pemulihan aset negara, tetap berjalan tanpa gangguan.
Kejagung menekankan bahwa pemilihan pejabat dilakukan dengan memperhatikan pengalaman, kompetensi, dan integritas, sehingga posisi strategis dapat diisi oleh individu yang mampu menghadapi tantangan penegakan hukum secara profesional.
Optimisme Kejagung untuk Pemulihan Aset Negara
Dengan penunjukan Kuntadi, Kejagung berharap pemulihan aset negara dapat lebih terstruktur dan terfokus. Badan Pemulihan Aset di bawah kepemimpinan Kuntadi akan terus melakukan koordinasi lintas lembaga, penelusuran aset, dan pelaporan hasil pemulihan kepada publik.
Kejagung juga menegaskan bahwa mutasi dan pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesinambungan kepemimpinan dan profesionalisme di institusi hukum tertinggi Indonesia. Dengan pimpinan yang tepat, Kejagung optimis dapat meningkatkan efektivitas pengembalian aset dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Penunjukan Kuntadi sebagai Kepala BPA oleh Presiden Prabowo Subianto menandai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola aset negara. Bersamaan dengan pelantikan Syarief dan mutasi Nurcahyo, langkah ini diharapkan meningkatkan kapasitas Kejagung dalam menghadapi tantangan hukum dan memperkuat integritas institusi.
Dengan kepemimpinan baru, Badan Pemulihan Aset diharapkan mampu bekerja lebih efisien, transparan, dan profesional, mendukung misi Kejagung dalam melindungi kepentingan negara dan masyarakat.
Rekomendasi
