Kemenhaj Perketat Sistem Kesehatan Haji dengan Penguncian Data Digital
JAKARTA - Upaya meningkatkan keselamatan jemaah haji Indonesia terus dilakukan pemerintah menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Salah satu langkah penting yang diambil adalah memperketat sistem pemeriksaan dan pendataan kesehatan jemaah secara digital. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menilai bahwa keakuratan data kesehatan menjadi kunci utama agar hanya jemaah yang benar-benar memenuhi syarat kesehatan yang diberangkatkan ke Tanah Suci.
Sebagai bagian dari langkah tersebut, Kemenhaj resmi menghapus fitur “edit” pada aplikasi input data kesehatan jemaah haji yang digunakan petugas di daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah manipulasi data kesehatan yang berpotensi meloloskan jemaah dengan kondisi risiko tinggi.
“Tahun ini kita tidak memberikan fasilitas untuk bisa memberikan edit. Kalau sebelumnya kan petugas pemerintah kesehatan itu meng-input sendiri dan dia bisa meng-edit sendiri,” kata Kepala Pusat Kesehatan Haji (Kapuskes Haji) Kemenhaj Liliek Marhaendro Susilo kepada awak media usai memberikan paparan dalam Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Asrama Haji Pondok Gede, Selasa malam.
Baca Juga
Penghapusan fitur edit tersebut merupakan bagian dari perombakan menyeluruh sistem pemeriksaan kesehatan (screening) jemaah haji yang dilakukan Kemenhaj. Kebijakan ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, di mana masih banyak jemaah dengan kondisi kesehatan berisiko tinggi yang tetap diberangkatkan.
Situasi tersebut berdampak pada tingginya angka kesakitan dan kematian jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Oleh karena itu, pada musim haji tahun ini, pengawasan kesehatan diperketat dengan memanfaatkan sistem digital yang lebih transparan dan terkontrol.
Liliek menjelaskan bahwa mekanisme baru ini membuat proses perubahan data kesehatan tidak bisa dilakukan secara sepihak di tingkat puskesmas. Apabila petugas kesehatan di daerah menemukan kesalahan input data, mereka wajib mengikuti prosedur berjenjang untuk melakukan koreksi.
Menurutnya, petugas puskesmas harus terlebih dahulu melapor ke dinas kesehatan kabupaten atau kota. Jika perubahan tersebut disetujui, laporan kemudian diteruskan ke dinas kesehatan provinsi. Tahap terakhir, perubahan data harus mendapatkan persetujuan dari Pusat Kesehatan Haji Kemenhaj.
Verifikasi berlapis ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap perubahan data benar-benar disebabkan oleh kesalahan teknis atau administratif, bukan sebagai upaya untuk meloloskan jemaah yang sebenarnya tidak memenuhi syarat istitha’ah kesehatan.
Selain mengunci akses edit data, Kemenhaj juga melakukan integrasi sistem pemeriksaan kesehatan haji dengan data riwayat layanan BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui integrasi ini, sistem secara otomatis dapat melacak riwayat kunjungan medis jemaah dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.
Langkah ini memungkinkan petugas pusat untuk melihat secara menyeluruh kondisi kesehatan jemaah, termasuk apakah penyakit yang diderita bersifat stabil atau justru membutuhkan pengawasan ketat. Dengan demikian, peluang terjadinya kelolosan jemaah berisiko tinggi dapat ditekan secara signifikan.
“Jadi kalau jemaah rutin mengakses faskes, pasti ada catatannya. Kami bisa melihat apakah penyakitnya stabil atau tidak. Dengan cara ini, kita tidak ‘kecolongan’ lagi. Harapannya, yang berangkat benar-benar jemaah yang realitas kesehatannya bagus,” ujar Liliek.
Tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, sistem pemeriksaan kesehatan jemaah haji tahun ini juga mencakup penilaian kesehatan mental dan kognitif. Penilaian tersebut dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya gangguan seperti demensia yang dapat mengganggu kemampuan jemaah dalam menjalankan ibadah haji secara mandiri.
Proses penilaian kesehatan mental dilakukan melalui aplikasi digital dengan serangkaian pertanyaan berbasis proses. Salah satu contohnya adalah pertanyaan sederhana seperti menanyakan nama Presiden. Jawaban jemaah akan dinilai oleh sistem secara otomatis untuk menentukan kelayakan, tanpa adanya intervensi dari petugas.
Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan objektivitas penilaian dan meminimalisir potensi rekayasa hasil pemeriksaan. Dengan sistem otomatis, keputusan kelayakan kesehatan jemaah sepenuhnya berbasis data dan algoritma yang telah ditetapkan.
Langkah tegas ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi jemaah haji Indonesia pada tahun sebelumnya. Berdasarkan evaluasi, sekitar 80 persen jemaah haji diketahui memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Namun, sebagian besar dari mereka tetap lolos seleksi kesehatan di tingkat daerah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang optimal. Kemenhaj berharap, dengan pengetatan sistem pemeriksaan dan pengawasan digital ini, angka kesakitan dan kematian jemaah haji Indonesia di Tanah Suci dapat ditekan secara signifikan.
Melalui sistem yang lebih transparan, terintegrasi, dan berlapis, Kemenhaj menegaskan komitmennya untuk menempatkan keselamatan jemaah sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Rekomendasi
