Menteri P2MI Dorong Pelatihan Plate Welder untuk Penempatan Pekerja Migran

Menteri P2MI Dorong Pelatihan Plate Welder untuk Penempatan Pekerja Migran
Menteri P2MI Dorong Pelatihan Plate Welder untuk Penempatan Pekerja Migran

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat kapasitas pekerja migran Indonesia melalui program pelatihan vokasi yang terstandarisasi.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Rabu, meresmikan pelatihan juru las plat (plate welder) bagi 200 peserta yang dipersiapkan untuk bekerja di negara-negara Eropa. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja luar negeri sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.

Pelatihan Sesuai Standar Industri Eropa

Baca Juga

Rapimnas 2025 Kadin Jadi Momentum Susun Strategi Dunia Usaha

Balai Diklat Industri Jakarta, bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, menjadi pelaksana teknis program pelatihan ini. “Balai Diklat Industri Jakarta membuka diklat welder untuk batch kedua,” kata Mukhtarudin seusai peresmian. Pelatihan ini dirancang untuk memenuhi standar kompetensi 3G GTAW (Gas Tungsten Arc Welding posisi vertikal ke atas), yang menjadi acuan industri di negara tujuan.

Para peserta menjalani pelatihan selama 14 hari, terdiri dari materi teori dan praktik, serta sehari untuk uji kompetensi. Setelah lulus, mereka akan ditempatkan di negara-negara Eropa seperti Republik Ceko dan Slovakia. Mukhtarudin menegaskan bahwa kurikulum disusun sesuai kemampuan peserta sekaligus permintaan pasar kerja luar negeri.

“Peserta dilatih sesuai kompetensi pasar kerja dan ditempatkan di negara yang sudah kami siapkan,” ujarnya. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga memastikan kesiapan pekerja untuk langsung bekerja di sektor yang membutuhkan.

Strategi Nasional untuk Tenaga Kerja Migran

Program pelatihan plate welder ini menjadi bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 500.000 pekerja migran siap kerja. Menurut Mukhtarudin, pemerintah melihat pelatihan vokasi sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja asing sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja.

“Kami ingin program ini memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan pekerja, keluarga, dan mendukung perekonomian nasional,” jelasnya. Pendekatan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat perlindungan dan kapasitas calon pekerja sebelum keberangkatan.

Penguatan Perlindungan dan Kompetensi

Pelatihan ini tidak hanya menitikberatkan pada keterampilan teknis. KP2MI memastikan peserta memahami standar keselamatan kerja, etika profesional, dan budaya kerja di negara tujuan. Upaya ini dilakukan agar pekerja migran dapat beradaptasi dengan cepat, mengurangi risiko konflik di tempat kerja, dan menjaga reputasi Indonesia sebagai pemasok tenaga kerja berkualitas.

Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya perlindungan pekerja migran melalui regulasi dan pendampingan. Dengan kesiapan kompetensi dan pemahaman aturan, pekerja akan lebih terlindungi dari praktik ilegal atau penempatan yang tidak sesuai standar.

Ekspansi Pelatihan ke Berbagai Sektor

Mukhtarudin menambahkan bahwa pada 2026, KP2MI berencana memperluas jenis pelatihan vokasi untuk berbagai sektor. Selain pengelasan, pemerintah menyiapkan pelatihan untuk bidang hospitality, perawat, ABK niaga, ABK kapal pesiar, ABK perikanan, hingga industri manufaktur. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang kerja di berbagai negara dan sektor, sekaligus memenuhi permintaan global yang terus meningkat.

“Kami menargetkan pelatihan ini bisa menjadi pintu masuk pekerja Indonesia ke berbagai industri di luar negeri, sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia,” tuturnya.

Sinergi Antar-Kementerian

Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian. Kementerian P2MI fokus pada aspek perlindungan dan pengelolaan tenaga kerja migran, sementara Kementerian Perindustrian mendukung penyusunan kurikulum teknis. Balai Diklat Industri Jakarta bertanggung jawab menyiapkan fasilitas, instruktur, dan sarana praktik agar pelatihan berlangsung optimal.

Sinergi ini memastikan program vokasi tidak hanya menjadi pelatihan sementara, tetapi bagian dari strategi pembangunan SDM yang berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi, kualitas pelatihan dan kesiapan peserta untuk bekerja di luar negeri dapat lebih terjamin.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Program ini diharapkan membawa dampak positif secara ekonomi dan sosial. Bagi pekerja, pelatihan meningkatkan keterampilan dan daya saing. Bagi keluarga, penghasilan dari pekerjaan di luar negeri berpotensi meningkatkan kualitas hidup. Bagi negara, program ini mendukung target pengiriman pekerja migran terampil sesuai arahan Presiden.

Selain itu, pengalaman peserta yang bekerja di luar negeri dapat menjadi modal untuk berbagi keterampilan saat kembali ke Indonesia. Hal ini mendorong transfer teknologi, peningkatan standar kerja, dan potensi pengembangan industri domestik berbasis keahlian pekerja migran.

Langkah ke Depan

KP2MI berkomitmen melanjutkan program pelatihan vokasi secara bertahap, memastikan setiap peserta memiliki kompetensi sesuai permintaan pasar global. Pemerintah juga terus memantau hasil penempatan pekerja migran, melakukan evaluasi, dan menyusun strategi baru agar program lebih efektif.

Mukhtarudin menegaskan, pemerintah akan tetap menyesuaikan program pelatihan dengan tren kebutuhan tenaga kerja internasional. Dengan demikian, pekerja Indonesia tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga kompeten secara profesional dan sosial untuk menghadapi dinamika pasar kerja global.

Mazroh Atul Jannah

Mazroh Atul Jannah

Energika.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.

Rekomendasi

Berita Lainnya

Pemerintah Pertimbangkan Akuisisi Bank untuk Koperasi Gantikan Bukopin

Pemerintah Pertimbangkan Akuisisi Bank untuk Koperasi Gantikan Bukopin

RI Targetkan Investasi Besar Demi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

RI Targetkan Investasi Besar Demi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pemerintah Koordinasi Menentukan UMP 2026, Gubernur Tunggu Panduan Resmi

Pemerintah Koordinasi Menentukan UMP 2026, Gubernur Tunggu Panduan Resmi

Menko AHY Pastikan Kesiapan Infrastruktur Hadapi Libur Nataru 2025/2026

Menko AHY Pastikan Kesiapan Infrastruktur Hadapi Libur Nataru 2025/2026

Menteri ATR Ungkap Penanganan Sengketa Pertanahan Hampir Tuntas Tahun Ini

Menteri ATR Ungkap Penanganan Sengketa Pertanahan Hampir Tuntas Tahun Ini