Kementerian ATR/BPN Optimalkan Serapan Anggaran Menjelang Akhir 2025
JAKARTA - Upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mengamankan kinerja anggaran sepanjang 2025 memasuki fase penting.
Di tengah tuntutan efisiensi belanja negara dan penguatan layanan publik, kementerian ini menargetkan serapan anggaran dapat mencapai 98 persen pada akhir tahun. Proyeksi ini menjadi sorotan utama dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 24 November 2025. Pendekatan yang ditempuh bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan output dan outcome tetap sesuai rencana meski realisasi anggaran tidak mencapai 100 persen.
Menurut pernyataan Nusron, target 98 persen tersebut disusun dengan mempertimbangkan postur belanja setiap direktorat jenderal serta satuan kerja di lingkungan kementerian hingga akhir tahun. Dengan berbagai komponen belanja yang berjalan dinamis, proyeksi ini dinilai realistis namun tetap mencerminkan tekad kementerian menjaga performa serapan anggaran dalam kondisi efisiensi nasional.
Baca Juga
Kinerja Anggaran yang Terbentuk dari Efisiensi Nasional
Pada tahun 2025, ATR/BPN memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 6,97 triliun. Namun, sesuai arahan efisiensi pemerintah, pagu tersebut mengalami penghematan sebesar Rp 578 miliar. Setelah efisiensi diterapkan, total pagu non-blokir kementerian menjadi Rp 6,39 triliun. Penyesuaian ini membuat setiap unit kerja harus mengoptimalkan rencana belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan target kinerja yang telah ditetapkan.
Hingga akhir kuartal III-2025, atau per September 2025, realisasi anggaran ATR/BPN telah mencapai Rp 4,79 triliun. Angka ini setara dengan 75,01 persen dari total pagu yang tersedia. Dengan sisa waktu tiga bulan menuju akhir tahun, kementerian mengupayakan percepatan belanja pada program-program yang progresnya masih rendah, sembari tetap menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
Di tengah upaya efisiensi nasional yang berdampak pada seluruh kementerian dan lembaga, ATR/BPN memanfaatkan sisa anggaran dengan prioritas pada pelayanan pertanahan, penyelesaian tugas-tugas teknis, serta peningkatan kualitas pengelolaan tata ruang. Dalam konteks ini, penyusunan proyeksi serapan hingga 98 persen menjadi bagian dari strategi penyesuaian realistis namun tetap produktif.
Distribusi Serapan pada Berbagai Program Kementerian
Penjelasan Nusron dalam rapat kerja tersebut juga merinci komposisi serapan anggaran per program. Dukungan manajemen menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja ATR/BPN, dengan alokasi Rp 4,93 triliun. Dari jumlah tersebut, 81,78 persen atau sekitar Rp 4,03 triliun telah direalisasikan hingga akhir September 2025. Tingginya serapan pada bagian ini menunjukkan proses administratif dan dukungan kelembagaan berjalan cukup efektif.
Program pengelolaan dan pelayanan pertanahan juga mendapatkan porsi signifikan dalam anggaran. Dari alokasi awal Rp 1,74 triliun, setelah penyesuaian efisiensi pagunya menjadi Rp 1,35 triliun. Hingga kuartal III-2025, realisasi mencapai Rp 721,402 miliar atau sekitar 53,35 persen. Program ini mencakup layanan langsung kepada masyarakat, seperti sertifikasi tanah dan peningkatan kualitas administrasi pertanahan.
Sementara itu, serapan paling rendah terlihat pada program penyelenggaraan penataan ruang. Dari total pagu Rp 151,4 miliar, setelah disesuaikan menjadi pagu efektif Rp 107,23 miliar, realisasi anggaran baru mencapai 36,36 persen atau sekitar Rp 38,987 miliar. Rendahnya serapan pada program ini dipengaruhi oleh tahapan-tahapan teknis yang memerlukan waktu lebih panjang, termasuk peninjauan dokumen dan koordinasi lintas lembaga dalam penyusunan rencana tata ruang.
Komposisi serapan ini menunjukkan adanya disparitas progres antarprogram, sekaligus menjadi dasar bagi kementerian untuk melakukan percepatan pada unit-unit yang progresnya masih di bawah 50 persen. Upaya perbaikan dan penyesuaian strategi belanja menjadi langkah penting untuk mengejar target serapan hingga akhir tahun.
Komitmen Kementerian Menjaga Target Kinerja Layanan Publik
Meskipun target serapan anggaran hanya berada di angka 98 persen, Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN bahwa target output dan outcome yang telah disepakati akan tetap tercapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kementerian lebih memprioritaskan pemenuhan manfaat dan dampak program ketimbang sekadar mengejar serapan anggaran secara penuh.
"Kami akan maksimalkan meskipun dalam kondisi target proyeksinya hanya 98 persen tidak mungkin 100 persen, tapi kami berkomitmen target output dan outcome yang telah kami sepakati tetap akan sampai di angka 100 persen," ujar Nusron.
Fokus pada kualitas hasil program ini dinilai sebagai pendekatan strategis dalam menjaga layanan publik, terutama yang berkaitan dengan administrasi pertanahan dan tata ruang—dua sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas serta pembangunan nasional. Dengan cara ini, kementerian berupaya memastikan bahwa pagu anggaran yang telah disesuaikan tetap memberikan manfaat optimal bagi publik.
Seiring mendekati akhir 2025, upaya konsolidasi, penguatan koordinasi, dan percepatan belanja pada program prioritas menjadi faktor penentu dalam mencapai target serapan yang telah dicanangkan. Kementerian ATR/BPN berharap langkah-langkah tersebut dapat menjaga momentum kinerja layanan pertanahan serta mendukung stabilitas administrasi tata ruang dalam mendukung pembangunan yang lebih terarah.
Rekomendasi
