Airlangga dan Sri Mulyani Bahas Implementasi Coretax, Pastikan Penerimaan Negara Tetap Stabil

Airlangga dan Sri Mulyani Bahas Implementasi Coretax, Pastikan Penerimaan Negara Tetap Stabil

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengadakan pertemuan penting dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membahas sistem administrasi perpajakan baru, Coretax. Pertemuan yang berlangsung pada hari Senin ini difokuskan untuk memastikan bahwa penerimaan negara tidak terganggu selama penerapan sistem baru tersebut.

Sistem Coretax merupakan langkah progresif dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak di Indonesia. Meski demikian, implementasinya tidak luput dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh beberapa wajib pajak. Airlangga menekankan pentingnya kesiapan sistem dan kolaborasi dari berbagai pihak agar Coretax dapat berfungsi optimal dan tidak mengganggu penerimaan negara.

"Kita lihat progres dari Coretax. Kita beri dukungan, bahwa ini kan agar dipersiapkan dan yang kedua terkait dengan penerimaan negara, terutama yang 2024 kan masih menggunakan legacy system sampai dengan laporan perpajakan nanti akhir Maret. Itu yang kami pastikan saja supaya penerimaan anggaran tidak terganggu dengan implementasi Coretax yang tentu perlu penyempurnaan," ujar Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.

Penggunaan sistem Coretax diharapkan dapat memaksimalkan potensi pengumpulan pajak yang lebih efisien dan terkendali. Namun demikian, Airlangga mengakui masih ada kendala yang dirasakan oleh wajib pajak dalam transisi ke sistem baru ini. "Ya itu semua pada saat launching sistem seperti ini pasti ada kendala. Justru kendala itu menjadi feedback untuk masukan perbaikan," ungkapnya.

Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan semua sistem kementerian/lembaga (KL) dan perbankan terintegrasi dengan Coretax. Airlangga menggarisbawahi pentingnya interoperabilitas dan kesiapan dari semua pihak terkait, termasuk perbankan dan wajib pajak, untuk mendukung keberhasilan sistem ini. "Itu kan semua harus mempersiapkan interoperability, apakah itu perbankan, apakah itu wajib pajak. Jadi ini kan bukan sistem yang satu pihak. Bukan hanya dari DJP, tetapi dari wajib pajaknya pun perlu mempersiapkan," jelasnya.

Selain itu, Airlangga juga menyoroti kebutuhan akan sistem yang disesuaikan untuk jenis wajib pajak tertentu, terutama bagi perusahaan dengan transaksi faktur tinggi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua wajib pajak dapat bertransaksi dengan efisien di bawah sistem baru.

Ketika ditanya tentang waktu konkret untuk stabilisasi sistem, Airlangga menyerahkan wewenang penetapan target tersebut kepada DJP. "Ya itu dipersilakan kepada DJP," katanya singkat menyikapi pertanyaan dari media.

Adanya dialog terbuka antara pemerintah dan wajib pajak diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang muncul selama masa transisi. Dengan langkah proaktif dan koordinasi yang solid, penerapan Coretax bisa menjadi titik tolak bagi transformasi sistem perpajakan di Indonesia agar lebih efisien dan handal.

Dampak dan Harapan dari Coretax

Melalui penerapan Coretax, pemerintah berharap bisa mencapai sejumlah tujuan utama dalam reformasi pajak, termasuk meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi kebocoran pajak, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Implementasi sistem ini diyakini akan mempermudah pengawasan dan pelaporan pajak secara lebih akurat dan komprehensif.

Sebagai salah satu pilar penting bagi perekonomian nasional, sektor pajak membutuhkan inovasi dan teknologi yang mampu mendukung pertumbuhan penerimaan negara secara berkelanjutan. Dengan adanya sistem Coretax, bukan hanya pengelolaan perpajakan yang diharapkan menjadi lebih baik, namun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan juga akan meningkat.

Keberhasilan implementasi Coretax bukan hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada komitmen dan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, wajib pajak, dan sektor swasta menjadi kunci utama untuk menghadapi tantangan di lapangan dan memastikan bahwa sistem pajak Indonesia semakin maju sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan demikian, pertemuan antara Airlangga dan Sri Mulyani menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa sistem ini tidak mengganggu stabilitas penerimaan negara, terutama menjelang laporan perpajakan akhir Maret mendatang. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki layanan publik dan menghasilkan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional.