Arkora Hydro: PLTA Jadi Solusi Strategis Transisi Energi Nasional
JAKARTA - Emiten pengelola pembangkit energi terbarukan PT Arkora Hydro Tbk. (ARKO) telah memasukkan risiko perubahan iklim sebagai salah satu faktor utama dalam pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA), terutama melalui analisis pola curah hujan jangka panjang sejak tahap awal perencanaan.
Head of Investor Relations Arkora Hydro, Nicko Yosafat, mengatakan risiko iklim telah menjadi bagian dari studi kelayakan dan desain teknis proyek, mengingat produksi listrik PLTA sangat bergantung pada ketersediaan air.
Menurutnya, perusahaan tidak menunggu hingga tahap pembiayaan untuk memperhitungkan dampak perubahan iklim, melainkan telah mengintegrasikannya sejak proses pengembangan proyek.
"Risiko iklim sebenarnya sudah kami perhitungkan sejak tahap awal pengembangan proyek, meskipun bukan dalam konteks pembiayaan, melainkan dalam tahap perencanaan teknis. Sejak awal pembangunan, kami selalu menganalisis data curah hujan historis dari puluhan tahun ke belakang untuk dapat memprediksi pola curah hujan ke depan," katanya kepada Bisnis belum lama ini.
Nicko menjelaskan analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan kapasitas pembangkit maupun desain teknis sehingga pembangkit dapat beroperasi sesuai karakteristik hidrologi di setiap lokasi.
"Pendekatan ini memungkinkan kami untuk merancang kapasitas dan desain pembangkit sehingga risiko iklim sudah terintegrasi dalam proses feasibility study dan desain teknis sejak awal. Bukan sebagai faktor yang baru dipertimbangkan saat pembiayaan, melainkan justru menjadi dasar dari seluruh perencanaan proyek itu sendiri," ujarnya.
Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang mulai mendapat perhatian dalam pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.
Pergeseran pola hujan, musim kemarau yang lebih panjang, hingga meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem dinilai dapat memengaruhi ketersediaan air sebagai sumber energi utama PLTA.
Di sisi lain, pemerintah masih menempatkan PLTA sebagai salah satu tulang punggung transisi energi nasional.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 52,9 gigawatt (GW) hingga 2034.
Nicko menilai PLTA tetap memiliki posisi strategis dalam sistem kelistrikan nasional karena mampu memasok listrik secara berkelanjutan atau base load, berbeda dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) maupun pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) yang produksinya bergantung pada kondisi cuaca.
"Hingga kuartal pertama 2026, bauran EBT nasional baru mencapai 18,3%, sementara kami perlu mencapai target Net Zero Emission pada 2060. Dalam RUPTL, target penambahan kapasitas pembangkit dari EBT saja mencapai 52,9 GW hingga 2034, sebuah angka yang sangat besar dan menunjukkan bahwa proses transisi ini harus segera dipercepat, dan PLTA menjadi salah satu jalur utama untuk mencapainya," katanya.
Menurutnya, karakteristik tersebut juga membuat PLTA berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan pasokan batu bara maupun volatilitas nilai tukar yang memengaruhi biaya impor energi.
"Selain itu, sifat PLTA yang base load menjadikannya sumber listrik yang andal karena tidak bergantung pada siang-malam atau cuaca cerah-mendung, berbeda dengan PLTS atau PLTB yang sifatnya intermiten."
Nicko mengemukakan isu keterbatasan pasokan batu bara yang belakangan terjadi, ditambah membengkaknya biaya impor energi akibat volatilitas rupiah, makin menegaskan posisi PLTA sebagai solusi strategis.
"PLTA bersifat terbarukan, unlike batu bara dan tidak bergantung pada impor seperti minyak bumi. Karena itu, PLTA masih menjadi sumber listrik yang andal untuk menopang transisi energi nasional dan menciptakan ketahanan energi yang sesungguhnya," kata dia.