Raja Juli Antoni Umumkan Kredit Karbon Kehutanan Senilai 30 Juta Ton
JAKARTA - Pemerintah Indonesia membuka kesempatan investasi hijau yang kian luas melalui pengembangan pembiayaan konservasi serta penguatan pasar karbon.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon sekaligus memperkuat upaya perlindungan lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, dalam forum Indonesia Climate Leadership Luncheon yang digelar di Houses of Parliament, Westminster, London, dalam rangkaian London Climate Action Week 2026.
Acara yang diselenggarakan oleh APPG Indonesia bekerja sama dengan Kadin Indonesia serta didukung oleh London Climate Action Week dan Equatorise Advisory itu dihadiri oleh pejabat pemerintah Indonesia dan Inggris, anggota parlemen Inggris, investor, pelaku usaha, lembaga keuangan, organisasi internasional, serta para pemimpin pasar karbon global.
Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menyoroti berbagai capaian Indonesia dalam aksi iklim dan pengelolaan hutan.
Salah satu pencapaian penting adalah keberhasilan menurunkan luas kebakaran lahan dan hutan secara signifikan.
Luas kebakaran hutan dan lahan tercatat turun dari 2,61 juta hektare pada 2015 menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025.
Penurunan ini didorong oleh penguatan langkah pemantauan terpadu, pencegahan, pengelolaan gambut, penegakan hukum yang konsisten, serta operasi lapangan.
Selain itu, Program Perhutanan Sosial juga terus diperkuat.
Hingga kini, program tersebut telah memberikan akses kelola lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat dengan manfaat bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga.
Pengakuan hutan adat juga terus dipercepat sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat dalam menjaga hutan.
Menteri Kehutanan menegaskan bahwa hutan Indonesia menjadi pilar utama pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030, yang menargetkan penggunaan lahan lainnya dan sektor kehutanan menjadi penyerap emisi bersih pada 2030.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah terus memperkuat tata kelola pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang memberikan kepastian regulasi bagi kegiatan karbon di sektor kehutanan.
Dalam forum tersebut, Raja Juli juga menyampaikan pengumuman penting terkait pengembangan pasar karbon kehutanan nasional.
“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO?e.
Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata.”
Pernyataan tersebut mendapat sambutan positif dari para mitra internasional, investor, pelaku pasar karbon, dan pemimpin bisnis.
Mereka menilai langkah ini menunjukkan kesiapan Indonesia menjadi salah satu pemasok utama kredit karbon berbasis alam yang berintegritas tinggi di tingkat global.
Dalam sesi diskusi mengenai konservasi dan pasar karbon, sejumlah tokoh internasional menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan kualitas dalam pengembangan pasar karbon global.
Sementara itu, diskusi mengenai transisi energi dan mobilisasi modal hijau menyoroti pentingnya memperkuat konektivitas antara pembangunan berkelanjutan, investasi, dan pasar karbon.
Selain penguatan pasar karbon, Menteri Kehutanan juga memperkenalkan langkah inovatif pemerintah dalam pembiayaan konservasi, termasuk pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Gugus tugas tersebut saat ini tengah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif, seperti kredit biodiversitas, pembiayaan karbon, wisata alam berkelanjutan, investasi restorasi ekosistem, hingga blended finance untuk mendukung pengelolaan 57 taman nasional di Indonesia.
Menurut Raja Juli, Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar untuk memperkuat kemitraan dalam bidang infrastruktur pasar, keuangan berkelanjutan, tata kelola, dan inovasi pembiayaan iklim.
Kemitraan tersebut diharapkan dapat mempercepat perlindungan alam, mendorong mobilisasi investasi hijau, sekaligus menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.
Menutup sambutannya, Menteri Kehutanan menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga berupaya memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang berintegritas, kredibel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
