JAKARTA - Komitmen sektor perbankan dalam menyokong agenda sosial pemerintah terus menguat.
Salah satu wujudnya ditunjukkan oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang mengambil peran strategis dalam pembiayaan dan pengelolaan sistem keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui penyaluran kredit serta penguatan layanan digital, BNI menegaskan posisinya sebagai mitra penting dalam menjalankan program berskala nasional tersebut.
Upaya ini tidak hanya sebatas pemberian dana, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola keuangan, pendidikan, koperasi, hingga perumahan rakyat. Dukungan tersebut disampaikan secara terbuka dalam forum resmi bersama DPR RI, sehingga publik dapat mengetahui sejauh mana kontribusi lembaga keuangan negara terhadap program prioritas pemerintah.
Penyaluran Kredit untuk Program MBG
Dalam rangka mendukung keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis, BNI telah mengucurkan pembiayaan dalam jumlah signifikan. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) atau BBNI mengungkapkan telah menyalurkan kredit mencapai Rp1,5 triliun kepada 577 debitur.
“BNI telah memberikan pembiayaan untuk 577 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp1,5 triliun,” ungkap Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Penyaluran kredit tersebut ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan program MBG yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan dukungan pembiayaan ini, diharapkan dapur-dapur MBG dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memiliki modal kerja yang memadai. Skema pembiayaan juga dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pelaksana di lapangan, baik dari sisi operasional maupun pengadaan bahan pangan.
Digitalisasi Dapur MBG
Selain menyalurkan kredit, BNI juga mengambil peran dalam penguatan sistem keuangan program MBG melalui digitalisasi. Perseroan membantu proses pencatatan dan transaksi keuangan dengan menyediakan Virtual Account serta layanan BNI Direct di ribuan titik dapur MBG.
Selain itu, perseroan telah membantu proses digitalisasi program MBG melalui pembuatan Virtual Account dan BNI Direct di sebanyak 6.560 titik, atau mencakup 38 persen dari total sebanyak 19.188 dapur MBG.
“Dan BNI telah membantu proses digitalisasi MBG, dengan pembuatan Virtual Account serta BNI Direct kurang lebih di 6.560 titik, kurang lebih 34 persen dari total 19.188 dapur telah terintegrasi dengan BNI Direct dengan volume transaksi mencapai Rp26 triliun,” ujar Putrama.
Langkah digitalisasi ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana. Melalui sistem perbankan digital, arus kas dapat dipantau secara real time, sehingga meminimalkan potensi kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan dana. Integrasi tersebut juga memudahkan pelaporan kepada pemerintah serta lembaga pengawas.
Dukungan pada Pendidikan dan Sekolah Rakyat
Tak hanya fokus pada MBG, BNI juga berperan dalam pengelolaan layanan keuangan untuk sektor pendidikan. Putrama mengungkapkan bahwa perseroan menjadi satu-satunya bank yang mendapat mandat untuk mengelola layanan perbankan digital di Sekolah Rakyat (SR).
Kemudian, Putrama mengungkapkan perseroan merupakan satu-satunya bank yang mendapatkan mandat untuk mengelola sebanyak 166 Sekolah Rakyat (SR) melalui penyediaan layanan perbankan digital.
“BNI juga telah mendukung pemerataan pendidikan nasional melalui penyediaan Agen46 Mini Bank, Bank Sampah, pembukaan rekening bagi siswa dan guru, dan penyediaan kartu siswa berbasis reader untuk absensi,” ujar Putrama.
Program tersebut bertujuan memperluas inklusi keuangan sejak usia dini sekaligus memperkenalkan transaksi non-tunai di lingkungan sekolah. Kehadiran Agen46 Mini Bank dan layanan pembukaan rekening diharapkan dapat memudahkan siswa dan tenaga pendidik mengakses layanan perbankan secara aman dan terjangkau.
Peran dalam Koperasi Desa Merah Putih
Dalam mendukung penguatan ekonomi desa, BNI turut terlibat dalam program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Perseroan memberikan pembiayaan sindikasi kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk pembangunan fisik koperasi, termasuk perlengkapan serta kendaraan operasional.
Dalam rangka mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), perseroan telah memberikan pembiayaan sindikasi kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), dalam rangka pembangunan fisik koperasi, termasuk perlengkapan dan kendaraan operasional KDMP.
Melalui Agrinas, BNI telah menyalurkan kredit mencapai Rp66 triliun, yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) masyarakat.
“Kontribusi Agen46 di KDMP adalah untuk memperluas layanan keuangan dan mendorong ekonomi kerakyatan di berbagai daerah,” ujar Putrama.
Pembiayaan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan sarana koperasi serta meningkatkan kapasitas usaha masyarakat desa. Dengan dukungan infrastruktur dan akses keuangan, koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Komitmen pada Program 3 Juta Rumah
Selain MBG, pendidikan, dan koperasi, BNI juga terlibat dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Perseroan ikut serta dalam akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sementara itu, untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, Putrama mengungkapkan perseroan turut serta dalam melakukan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Jumlah debitur FLPP BNI per 31 Desember 2025 adalah 15.159 dengan jumlah mencapai Rp1,9 triliun. Dan untuk 2026, kami mendapatkan mandat untuk menyalurkan 17.356 KPR FLPP,” ujar Putrama.
Melalui penyaluran KPR FLPP, BNI berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi backlog perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional.
Secara keseluruhan, langkah BNI menunjukkan bahwa peran perbankan tidak hanya terbatas pada fungsi bisnis semata, tetapi juga sebagai mitra pembangunan. Dari pembiayaan MBG, digitalisasi dapur, penguatan pendidikan, koperasi desa, hingga perumahan rakyat, kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung agenda sosial dan ekonomi pemerintah secara berkelanjutan.