Respons Ketegangan Global, Indonesia Fokus Bangun Kemandirian Energi
SAMARINDA – Pemerintah Indonesia mengejar kemandirian energi nasional, salah satunya dengan instrumen energi terbarukan untuk merespons situasi geopolitik global yang tidak menentu.
"Situasi geopolitik saat ini yang semakin rumit akibat perang Iran, Israel dan Amerika Serikat, memengaruhi pemenuhan kebutuhan energi kami," ungkap Utusan Khusus Presiden untuk Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin.
Menurut dia, penutupan Selat Hormuz menyebabkan seluruh dunia merasakan dampak negatif secara langsung.
Indonesia turut menghadapi ancaman serius berupa kekurangan pasokan bahan bakar minyak mentah beserta produk turunannya.
Meskipun demikian, kata Hashim, Presiden Prabowo Subianto telah berhasil mengamankan komitmen pasokan dari Rusia.
Presiden Vladimir Putin menyetujui pengiriman 150 juta barel minyak untuk Indonesia pada tahun ini. "Kesepakatan strategis tersebut sangat penting guna menjamin keamanan pasokan energi di dalam negeri. Perihal ini memastikan stabilitas harga bahan bakar minyak nasional tetap terjaga dengan baik," ungkap dia.
Pemerintah juga menjamin stabilitas harga ini dapat dicapai tanpa penghapusan subsidi bagi masyarakat bawah.
Walaupun pasokan sementara aman, negara harus tetap mengantisipasi berbagai potensi krisis geopolitik di masa depan. "Ancaman perluasan perang di kawasan Timur Tengah berpotensi terulang kembali kapan saja. Potensi penutupan kembali Selat Hormuz dapat mengancam jalur distribusi minyak bumi secara mendadak," ucap Hashim.
Oleh karena itu, ujar dia, transisi cepat menuju kemandirian energi mutlak diperlukan agar RI tidak bergantung kepada negara asing.
Hashim menyatakan proyek pengembangan energi terbarukan kini menjadi semakin krusial untuk segera direalisasikan oleh pemerintah.
Salah satu langkah nyatanya adalah dengan memaksimalkan potensi proyek pembangkit listrik tenaga air di Batoq Kelo berkapasitas 300 Megawatt. "Pemanfaatan sumber daya alam sendiri menjadi solusi utama dalam memenuhi tingginya kebutuhan energi rakyat Indonesia," katanya.
Lebih lanjut, upaya ini sejalan dengan visi Indonesia mencapai target emisi nol bersih.
Hashim meneruskan, Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menyampaikan komitmen pencapaian target tersebut pada Sidang Umum PBB. "Kami targetkan emisi nol bersih terealisasi pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat dari itu," tegasnya.
