Wacana Bensin Sawit Prabowo, IESR: Berisiko Ganggu Ketahanan Pangan
JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai wacana pengembangan bensin berbahan baku crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto belum tentu menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menyebut bahwa krisis energi yang terjadi saat ini merupakan dampak dari tingginya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga global.
“Krisis yang terjadi saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil yang dipicu oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas energi fosil, yang harganya sangat volatil akibat berbagai faktor pasar global,” ujar Deon dalam keterangannya kepada Investortrust, Rabu (21/5/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah tengah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya domestik guna menekan impor bahan bakar minyak (BBM).
Selain mempercepat produksi biodiesel dari kelapa sawit, pemerintah turut mengkaji produksi bensin berbahan sawit, bahan bakar sintetis dari batu bara, hingga pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi alternatif.
Namun menurut IESR, penggunaan bahan bakar berbasis sawit maupun batu bara justru berpotensi meningkatkan biaya energi dan belum menyentuh akar permasalahan ketahanan energi nasional.
“Untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan energi sebagaimana dicita-citakan Indonesia, pengurangan bauran energi fosil menjadi langkah yang mutlak diperlukan,” tegas Deon.
Ia menilai berbagai alternatif energi berbasis sawit dan batu bara pada dasarnya memiliki biaya produksi yang lebih mahal dibandingkan energi fosil konvensional yang hendak digantikan.
Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan tekanan terhadap fiskal negara.
“Berbagai alternatif tersebut pada dasarnya merupakan sumber energi yang lebih mahal dibandingkan energi fosil yang digantikan, sehingga berisiko menambah beban fiskal di sektor energi,” ujarnya.
Selain itu, IESR mengingatkan bahwa kelapa sawit dan batu bara tetap merupakan komoditas yang rentan terhadap dinamika pasar global, sehingga tidak sepenuhnya mampu menghilangkan risiko volatilitas harga energi.
IESR juga menyoroti potensi benturan antara agenda ketahanan energi dengan target swasembada pangan nasional.
Menurut Deon, peningkatan penggunaan sawit dan limbah pertanian untuk energi dapat mengganggu pasokan bahan baku bagi kebutuhan pangan dan peternakan.
“Peningkatan permintaan terhadap kelapa sawit dan limbah jagung untuk kebutuhan energi dapat mengancam ketersediaannya bagi produksi minyak goreng dan pakan ternak, yang merupakan kebutuhan penting bagi petani dan masyarakat secara umum,” ucapnya.
Sebagai alternatif, IESR mendorong pemerintah untuk lebih fokus mempercepat pengembangan energi terbarukan serta efisiensi energi melalui elektrifikasi di berbagai sektor.
“IESR mendorong pemerintah untuk memfokuskan upaya pada langkah-langkah yang secara sistematis dapat meningkatkan bauran energi terbarukan, sekaligus mendorong efisiensi energi melalui elektrifikasi,” tegas Deon.
