Menhut Serahkan 8,3 Juta Sertifikat Perhutanan Sosial di IKN, Dorong Kesejahteraan Warga

Menhut Serahkan 8,3 Juta Sertifikat Perhutanan Sosial di IKN, Dorong Kesejahteraan Warga

JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam memperluas akses kelola hutan bagi masyarakat kembali ditegaskan melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. 

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni secara langsung menyerahkan SK tersebut dengan total luas 833 hektare yang diperuntukkan bagi 140 Kepala Keluarga (KK), Sabtu (28/2).

Penyerahan ini menjadi bagian dari total 8,3 juta sertifikat perhutanan sosial yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan itu, Raja Juli Antoni juga menyampaikan salam hormat dari Presiden Prabowo Subianto kepada para petani hutan yang hadir.

Baca Juga

Cara Cek PIP 2026 Secara Resmi, Panduan Lengkap dan Tips Hindari Penipuan Dana Pendidikan

“Salam hormat kepada para kelompok petani hutan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, ini sekali lagi saya tegaskan adalah program unggulan Pak Presiden. Di mana kemudian hutan sebagai sumber daya alam dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Raja Antoni di IKN.

Ia menegaskan bahwa program perhutanan sosial merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan hutan tidak hanya dijaga kelestariannya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

Empat Kelompok Tani Hutan Terima SK Resmi

Adapun empat KTH yang menerima SK Perhutanan Sosial tersebut adalah KTH Meranti Bakungan Makmur, KTH Sentosa Rimba, KTH Quarry, dan KTH Perjuangan Penjaga Hutan Teluk Pandan. Total luas lahan yang tercakup mencapai 833 hektare dan akan dikelola oleh 140 KK yang tergabung dalam kelompok tersebut.

Raja Juli Antoni merinci bahwa penyerahan SK ini merupakan bagian dari distribusi besar sertifikat perhutanan sosial yang telah berjalan secara nasional.

“Kita sama-sama menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial di 4 KTH ini bagian dari 8,3 juta sertifikat perhutanan sosial yang sudah dibagikan kepada masyarakat,” jelas Raja.

Dengan diterbitkannya SK tersebut, para anggota KTH memiliki kepastian hukum dalam mengelola kawasan hutan. Pemerintah berharap, legalitas ini dapat mendorong masyarakat memanfaatkan hutan secara produktif dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan aspek konservasi.

Meski demikian, Raja juga mengakui bahwa pekerjaan rumah pemerintah belum sepenuhnya selesai. Ia menekankan pentingnya memastikan aspek legal benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus tetap menjaga kelestariannya.

Legalitas dan Kelestarian Jadi Fokus Utama

Program perhutanan sosial tidak hanya berbicara tentang distribusi lahan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pengelolaan yang berimbang. Pemerintah menargetkan agar masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan secara optimal, namun tetap dalam koridor keberlanjutan.

Raja Juli Antoni mengamini bahwa masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah memastikan masyarakat memiliki kepastian hukum dalam mengelola kawasan hutan yang telah diberikan. Dengan legalitas tersebut, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam menjalankan aktivitas produktif di dalam kawasan yang telah ditetapkan.

Pemerintah memandang hutan sebagai sumber daya alam strategis yang dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, optimalisasi tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya pelestarian. Karena itu, perhutanan sosial diposisikan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi.

Penyerahan SK ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang dibagikan, tetapi juga dari dampak nyata terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat serta terjaganya fungsi hutan dalam jangka panjang.

IKN Jadi Lokasi Spesial Penyerahan Sertifikat

Penyerahan SK Perhutanan Sosial di IKN dinilai memiliki makna tersendiri. Raja Juli Antoni, yang sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, menyebut lokasi acara tersebut sebagai sesuatu yang spesial.

Menurutnya, IKN merupakan ibu kota impian yang menjadi manifestasi cita-cita besar bangsa Indonesia untuk memiliki pusat pemerintahan baru. Ia juga menyoroti dukungan politik yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan IKN maupun terhadap program perhutanan sosial.

“Acaranya spesial karena diselenggarakan di IKN, sebuah lokasi yang benar-benar menjadi impian, cita-cita sekaligus manifestasi dari keinginan besar rakyat Indonesia memiliki ibu kota yang baru, Ibu Kota Nusantara. Alhamdulillah kita melihat ada dukungan politik dari Presiden Prabowo Subianto yang sangat kuat. Ini pemberian sertifikat perhutanan sosial yang sangat spesial karena dibagikan di IKN,” dia menutup.

Sebagai informasi, penyerahan SK Perhutanan Sosial ini dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat akses kelola hutan bagi masyarakat. Momentum ini sekaligus mempertegas bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dihadiri Pejabat Daerah dan Tinjau Rehabilitasi Hutan

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Kehadiran para pejabat daerah ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program perhutanan sosial.

Selain menyerahkan SK, Menhut Raja Juli Antoni bersama Basuki Hadimuljono juga melakukan penanaman dan peninjauan hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pemeliharaan tahap ke-2 di kawasan IKN. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di ibu kota baru.

Dengan rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah berharap program perhutanan sosial dapat terus diperluas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar hutan. Distribusi 8,3 juta sertifikat yang telah dilakukan menjadi tonggak penting dalam memperkuat akses legal masyarakat terhadap hutan, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.