Zulhas Targetkan Teknologi Pengolahan Sampah Masuk E-Katalog dalam Sebulan ke Depan

Zulhas Targetkan Teknologi Pengolahan Sampah Masuk E-Katalog dalam Sebulan ke Depan

JAKARTA - Upaya percepatan penanganan persoalan sampah nasional mulai diarahkan pada pemanfaatan teknologi yang mudah diakses oleh pemerintah daerah.

Pemerintah menilai bahwa kondisi darurat sampah membutuhkan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan, terutama di tingkat daerah yang selama ini terkendala pengadaan solusi teknis.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah menargetkan perangkat teknologi pengolahan sampah dapat masuk ke dalam katalog elektronik (e-katalog) dalam waktu satu bulan ke depan. Dengan langkah tersebut, daerah diharapkan tidak lagi kesulitan dalam memperoleh teknologi yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan sampah secara cepat dan terukur.

Baca Juga

Seskab: Indonesia Targetkan Kuasai Teknologi Strategis melalui Kerja Sama Danantara–Arm

“Ini kita target (teknologi pengolahan sampah) satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu,” kata Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas.

Penanganan Sampah Masuk Kategori Darurat

Zulhas menjelaskan, rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpinnya membahas dua agenda utama, salah satunya adalah percepatan penerapan teknologi pengolahan sampah. Langkah ini diambil menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang menilai persoalan sampah di berbagai daerah telah berada dalam kondisi darurat.

Menurut Zulhas, situasi tersebut menuntut pemerintah untuk tidak hanya fokus pada kebijakan jangka panjang, tetapi juga menyediakan solusi praktis yang dapat segera dijalankan oleh pemerintah daerah. Masuknya teknologi pengolahan sampah ke e-katalog dinilai menjadi pintu masuk penting agar daerah bisa melakukan pengadaan secara cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan lokal.

Dengan sistem e-katalog, pemerintah daerah tidak perlu lagi melalui proses pengadaan yang panjang dan rumit untuk memperoleh teknologi pengolahan sampah. Hal ini diharapkan dapat mempercepat respons daerah dalam menangani penumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Program Waste to Energy Tetap Dilanjutkan

Dalam rapat tersebut, Zulhas juga menegaskan bahwa pemerintah tetap melanjutkan program pembangkit listrik tenaga sampah atau waste to energy (WTE) melalui fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Program ini kini ditetapkan untuk diterapkan di 33 kota, berkurang dari sebelumnya 34 kota.

“PSEL tetap, tadinya 34 sekarang ada di 33 kota,” ujar dia.

Untuk wilayah DKI Jakarta, penerapan PSEL dirancang di tiga lokasi meskipun masih berada dalam satu wilayah administrasi. Dua fasilitas direncanakan berada di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jakarta Barat, sementara satu fasilitas lainnya berada di Sunter, Jakarta Utara.

Keberadaan PSEL diharapkan dapat menjadi salah satu solusi utama pengolahan sampah di kota-kota besar dengan volume sampah harian yang tinggi. Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa pendekatan ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh.

Empat Teknologi untuk Tangani 80 Persen Sampah

Zulhas mengungkapkan bahwa penerapan WTE di 33 kota tersebut diproyeksikan baru dapat menyelesaikan sekitar 20 persen persoalan sampah nasional. Artinya, masih terdapat sekitar 80 persen persoalan sampah yang perlu ditangani melalui pendekatan lain.

“Kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota, baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi yang belum kita selesaikan,” katanya.

Untuk menangani sisa persoalan tersebut, pemerintah membagi penanganan ke dalam empat kategori teknologi. Pertama, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) non-refuse derived fuel (non-RDF). Kedua, TPST berbasis RDF. Ketiga, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS 3R). Keempat, pengolahan sampah organik yang dilakukan langsung dari sumber atau masyarakat.

Pembagian kategori ini bertujuan agar daerah dapat memilih teknologi yang paling sesuai dengan karakteristik wilayahnya, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Dengan variasi teknologi tersebut, pemerintah berharap penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Koordinasi Lintas Kementerian dan Penegakan Larangan Open Dumping

Untuk memastikan kesesuaian teknologi dengan kebutuhan daerah, Zulhas menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Pemerintah meminta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Lingkungan Hidup untuk segera merumuskan jenis dan spesifikasi teknologi pengolahan sampah yang tepat.

Koordinasi ini mencakup penyesuaian teknologi bagi wilayah pedesaan dan perkotaan agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat seragam, melainkan kontekstual. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk terus menegakkan larangan praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping.

“Open dumping tidak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” kata Zulhas menegaskan.

Penertiban praktik open dumping, menurutnya, harus diiringi dengan ketersediaan teknologi pengolahan sampah yang mudah diakses oleh pemerintah daerah. Tanpa solusi yang konkret, larangan tersebut berpotensi sulit diterapkan secara konsisten di lapangan.

Target Perubahan Pengelolaan Sampah Nasional

Pemerintah menargetkan perubahan nyata dalam pengelolaan sampah nasional mulai terlihat dalam dua tahun ke depan. Fokus utama diarahkan pada penanganan lokasi-lokasi pembuangan terbuka berskala besar yang selama ini menjadi sumber persoalan lingkungan.

Zulhas menyebut penyelesaian masalah sampah nasional ditargetkan tercapai pada akhir 2027 atau awal 2028. Pemerintah optimistis kombinasi kebijakan, teknologi, serta koordinasi lintas sektor dapat membawa perubahan signifikan.

“Dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Akhir 2027 atau awal 2028 ini bisa kita selesaikan,” kata Zulhas.

Langkah percepatan masuknya teknologi pengolahan sampah ke e-katalog menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan target tersebut, sekaligus memperkuat peran daerah dalam menangani persoalan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.