Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera Jelang Idul Fitri 2026

Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatera Jelang Idul Fitri 2026

JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kelancaran arus mudik dan stabilitas harga kebutuhan pokok, tetapi juga pada percepatan pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam.

Di sejumlah daerah di Sumatera, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kini digenjot agar masyarakat dapat menyambut Lebaran dengan kondisi yang lebih aman dan layak.

Pemulihan pascabencana menjadi agenda penting karena menyangkut langsung kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak. Pemerintah menilai, momentum Idul Fitri harus diiringi dengan hadirnya negara dalam memastikan akses hunian, infrastruktur, dan pelayanan dasar kembali berfungsi. Karena itu, percepatan dilakukan dengan tetap mengedepankan ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta kepastian hukum dan sosial bagi masyarakat.

Baca Juga

Seskab: Indonesia Targetkan Kuasai Teknologi Strategis melalui Kerja Sama Danantara–Arm

Penekanan Pemerintah pada Pemulihan yang Tepat Sasaran

Komitmen percepatan pemulihan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar di Jakarta, Senin, 23 Februari 2026. Dalam rapat itu, pemerintah mengevaluasi berbagai hambatan sekaligus merumuskan langkah strategis agar pemulihan dapat berjalan lebih efektif.

Pratikno menegaskan bahwa percepatan pemulihan bukan sekadar mengejar target waktu. Menurutnya, kebijakan yang dijalankan harus benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat terdampak di lapangan. Oleh karena itu, seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus berbasis data yang valid serta dilaksanakan secara terkoordinasi antarinstansi.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban administrasi dalam setiap tahapan program. Langkah ini dinilai krusial untuk menghindari potensi persoalan hukum maupun konflik sosial di kemudian hari, sekaligus memastikan bantuan dan pembangunan tepat sasaran.

Hunian Layak Jadi Prioritas Jelang Lebaran

Salah satu fokus utama dalam percepatan pemulihan pascabencana adalah pembangunan hunian bagi warga terdampak. Pemerintah menilai, ketersediaan tempat tinggal yang layak dan aman merupakan kebutuhan mendesak, terutama menjelang perayaan Idul Fitri yang identik dengan kebersamaan keluarga.

Dalam rapat tersebut, Pratikno menekankan agar pembangunan hunian dapat dipercepat sehingga masyarakat tidak lagi berada dalam kondisi darurat saat Lebaran tiba. “Percepatan hunian dipercepat sebelum lebaran,” kata Pratikno.

Pembangunan hunian tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan dan keberlanjutan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa rumah-rumah yang dibangun memiliki ketahanan terhadap potensi bencana serupa di masa depan, sehingga risiko kerusakan dapat diminimalkan.

Koordinasi Satgas Perkuat Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Untuk memastikan percepatan berjalan optimal, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Satgas ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait yang memiliki peran strategis dalam pemulihan wilayah terdampak.

Melalui satgas tersebut, koordinasi lintas sektor terus diperkuat, termasuk dalam hal sinkronisasi data dan penyesuaian program di lapangan. Pemerintah menyadari bahwa perbedaan data dan lemahnya koordinasi dapat memperlambat proses pemulihan, sehingga langkah integratif menjadi kunci utama.

Selain itu, satgas juga berperan dalam memantau realisasi program, mengidentifikasi kendala teknis, serta memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai rencana. Dengan kerja bersama ini, diharapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan secara lebih efisien dan terukur.

Dampak Sosial dan Ekonomi Jadi Pertimbangan Utama

Percepatan pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah menilai, keberhasilan rehabilitasi harus diukur dari sejauh mana masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun kehidupan sosial.

Pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana alam di Sumatera menjadi perhatian khusus karena wilayah tersebut memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi regional. Dengan pulihnya infrastruktur dan hunian, diharapkan roda perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak, sehingga dampak bencana tidak berlarut-larut.

Pemerintah juga menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dalam setiap program pemulihan. Masyarakat terdampak tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi juga dilibatkan dalam proses pembangunan agar hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Komitmen Pemerintah Sambut Idul Fitri Lebih Bermakna

Melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemerintah berharap masyarakat terdampak dapat menyambut Idul Fitri 2026 dengan kondisi yang lebih baik. Kehadiran hunian layak, infrastruktur yang kembali berfungsi, serta pelayanan publik yang membaik diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan hingga tuntas. Dengan koordinasi yang solid, kebijakan berbasis data, dan pengawasan yang ketat, pemulihan pascabencana diharapkan tidak hanya menjadi respons darurat, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan yang lebih tangguh di masa mendatang.