Satu Data Indonesia Dorong Percepatan Kopdes Merah Putih Nasional Pemerintah Daerah

Satu Data Indonesia Dorong Percepatan Kopdes Merah Putih Nasional Pemerintah Daerah

JAKARTA - Upaya pemerintah mempercepat pembangunan ekonomi desa kini semakin bertumpu pada kekuatan data. 

Di tengah tantangan akurasi dan keterpaduan informasi di tingkat akar rumput, kebijakan integrasi data nasional dinilai menjadi kunci agar berbagai program strategis berjalan tepat sasaran. Salah satu program yang diharapkan mendapat manfaat besar dari langkah ini adalah Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas.

Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, pemerintah berusaha mengatasi persoalan klasik berupa tumpang tindih data, perbedaan angka antarlembaga, serta lemahnya validitas informasi desa. Dengan satu rujukan data nasional, pembangunan diharapkan lebih terarah dan terukur, termasuk dalam pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Baca Juga

Jaga Momentum Ekonomi Awal Tahun, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Lewat Kopra by Mandiri

Integrasi Data Jadi Fondasi Pembangunan Kopdes

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai kebijakan Satu Data Indonesia akan membawa dampak signifikan terhadap efektivitas program pemerintah, terutama dalam pembangunan Kopdes Merah Putih. Ia meyakini, ketika data antarinstansi terhubung dan terverifikasi, proses perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan akan menjadi lebih cepat dan akurat.

“Satu Data akan membuat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lebih efektif, termasuk dalam program Kopdes Merah Putih,” kata Ferry saat peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

Kolaborasi Satu Data Indonesia merupakan inisiatif pemerintah untuk menyatukan, mengintegrasikan, serta memastikan validitas data lintas kementerian, lembaga, dan daerah. Melalui sistem ini, pembangunan nasional diharapkan benar-benar berbasis data yang akurat, presisi, dan terkoordinasi. Dengan begitu, kebijakan tidak lagi disusun berdasarkan perkiraan, melainkan pada kondisi nyata di lapangan.

Tantangan Data Presisi di Tingkat Desa

Dalam praktiknya, pembangunan Kopdes Merah Putih menghadapi hambatan utama pada ketersediaan data yang valid di tingkat desa. Ferry mengakui, salah satu kendala terbesar adalah sulitnya memperoleh data presisi terkait kebutuhan dasar masyarakat, seperti jumlah kepala keluarga pengguna LPG 3 kilogram maupun penerima pupuk bersubsidi.

Menkop mengakui salah satu kendala pembangunan Kopdes Merah Putih adalah ketersediaan data presisi di tingkat desa, termasuk jumlah kepala keluarga pengguna LPG 3 kg maupun pupuk bersubsidi.

Kondisi tersebut menyebabkan perencanaan koperasi sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tanpa data yang jelas, penentuan jenis usaha koperasi, volume distribusi, hingga penyaluran bantuan menjadi rawan meleset dari sasaran. Inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pendataan berbasis integrasi nasional.

Pemanfaatan Teknologi dan Kecerdasan Buatan

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Koperasi telah melakukan berbagai langkah inovatif. Ferry menyebut pihaknya telah melakukan uji coba aplikasi presisi, pengumpulan data melalui numerator, hingga analisis berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya telah melakukan percobaan aplikasi presisi, pengumpulan data melalui numerator, hingga analisis berbasis kecerdasan buatan (AI).

Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat proses pengumpulan data sekaligus meningkatkan ketepatannya. Dengan dukungan teknologi, data yang sebelumnya tersebar dan tidak seragam dapat dipetakan secara lebih sistematis. Hasilnya, koperasi desa tidak lagi dibangun berdasarkan asumsi, melainkan kebutuhan konkret masyarakat setempat.

Selain itu, Ferry menekankan bahwa validitas data kini menjadi kebutuhan mendesak agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menilai potensi persoalan tersebut hanya dapat diantisipasi melalui kerja kolaboratif lintas kementerian dan lembaga, sehingga integrasi data benar-benar terjaga dan dapat mendukung kebijakan pembangunan secara tepat sasaran.

“Kalau tanpa kerja kolaboratif, masalahnya adalah validitas rendah hingga kesimpangsiuran data,” ujarnya.

Komitmen Bappenas dalam Pembangunan Berbasis Data

Sejalan dengan pandangan Menkop, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya Satu Data Indonesia sebagai fondasi pembangunan nasional. Ia menyebut kolaborasi ini merupakan ikhtiar bersama untuk meneguhkan komitmen bahwa kebijakan publik harus disusun berdasarkan data yang terintegrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan inisiatif kolaborasi Satu Data Indonesia ini merupakan ikhtiar meneguhkan komitmen bersama bahwa pembangunan nasional harus berbasis data akurat dan terintegrasi.

“Kita sering mendapat amanat bahwa pembangunan harus berdasarkan data ilmiah, dan kali ini Satu Data Indonesia seharusnya ke depan menjadi bagian dari pembangunan nasional kita,” ujar Rachmat.

Menurutnya, dengan satu sistem data yang rapi dan dapat diakses lintas instansi, pemerintah akan lebih mudah memantau perkembangan program serta melakukan evaluasi secara berkala. Hal ini juga diyakini mampu mengurangi potensi konflik kebijakan akibat perbedaan angka dan informasi antarlembaga.

Sinergi Lintas Lembaga untuk Implementasi Nyata

Sebagai bentuk keseriusan, dalam forum peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia juga dilakukan penandatanganan Komitmen Sinergi untuk Negeri oleh lintas kementerian, lembaga, serta kepala daerah. Langkah ini dimaksudkan sebagai wujud nyata implementasi Satu Data Indonesia berbasis kebijakan pembangunan nasional.

Dalam forum tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Komitmen Sinergi untuk Negeri oleh lintas kementerian/lembaga serta kepala daerah sebagai wujud nyata implementasi Satu Data Indonesia berbasis kebijakan pembangunan nasional.

Dengan adanya komitmen tersebut, pemerintah berharap integrasi data tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar diterapkan dalam praktik pembangunan. Khusus untuk Kopdes Merah Putih, sistem data yang solid diharapkan mampu mempercepat pembentukan koperasi, menentukan jenis usaha yang sesuai potensi desa, serta memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui Satu Data Indonesia, pembangunan koperasi tidak lagi berjalan secara parsial. Setiap kebijakan akan memiliki dasar informasi yang jelas, sehingga risiko kesalahan sasaran dapat ditekan. Pada akhirnya, integrasi data ini diharapkan menjadi pilar utama dalam mewujudkan koperasi desa yang kuat, mandiri, dan mampu mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.