Menteri PU Dorong Percepatan Pemulihan Infrastruktur Sanitasi Pascabencana Aceh Tamiang
JAKARTA - Pemulihan layanan dasar menjadi salah satu fokus utama pemerintah setelah bencana melanda suatu wilayah.
Di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, perhatian tersebut diarahkan pada percepatan penanganan infrastruktur sanitasi yang terdampak, guna mencegah munculnya masalah kesehatan lingkungan sekaligus memastikan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil langkah-langkah cepat dan terukur dalam menangani fasilitas sanitasi yang terganggu pascabencana. Upaya ini dinilai krusial karena sanitasi yang tidak berfungsi optimal berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta meningkatkan risiko penyakit di tengah masyarakat.
Baca JugaDaftar Harga BBM Pertamina Terkini Se-Indonesia Kamis 22 Januari 2026, Ini Rinciannya
Sanitasi Jadi Prioritas dalam Penanganan Pascabencana
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur sanitasi merupakan bagian penting dari keseluruhan proses penanganan pascabencana. Menurutnya, sanitasi tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat.
"Sanitasi yang berfungsi dengan baik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penanganan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) harus dilakukan cepat, bertahap, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan risiko kesehatan di kemudian hari," kata Dody.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Kementerian PU untuk memastikan bahwa pemulihan infrastruktur dilakukan tidak sekadar bersifat sementara, melainkan berkelanjutan dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Pembersihan Intensif TPA dan IPLT Libatkan Padat Karya
Dalam kurun waktu 10 hari terakhir, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh telah melakukan pembersihan intensif di kawasan TPA dan IPLT yang terdampak timbunan material pascabencana. Langkah ini menjadi tahap awal untuk mengembalikan fungsi fasilitas sanitasi yang sempat terganggu.
Kegiatan pembersihan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan program padat karya. Melalui pendekatan ini, proses pemulihan lingkungan dapat berjalan lebih cepat sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Warga sekitar turut terlibat dalam kegiatan pembersihan, sehingga selain mempercepat pemulihan, juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat pascabencana.
Pendekatan padat karya dinilai efektif karena menggabungkan aspek teknis dan sosial dalam satu kegiatan pemulihan.
TPA Rantau Jadi Fokus Penanganan Utama
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rantau menjadi salah satu prioritas penanganan karena hingga saat ini masih beroperasi dengan sistem open dumping. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan apabila tidak segera ditangani.
Fokus pekerjaan di TPA Rantau diarahkan pada pembersihan jalan akses menuju lokasi serta penanganan material yang menghambat operasional dan mobilitas. Langkah ini diperlukan agar aktivitas pengelolaan sampah dapat kembali berjalan dengan lebih lancar.
Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Kementerian PU merencanakan pemulihan sekaligus peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi. Tujuannya agar sistem pengelolaan sampah dan air limbah domestik dapat kembali berfungsi secara normal dan berkelanjutan.
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PU menyiapkan pengadaan truk tinja, tangki septik beserta bioaktivator, serta pendampingan tata kelola dan penyusunan studi teknis apabila diperlukan.
Rehabilitasi IPLT dan Peningkatan Kualitas Layanan
Selain TPA, penanganan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Rantau juga menjadi bagian penting dari upaya pemulihan. Penanganan IPLT meliputi pembersihan area fasilitas serta rehabilitasi unit pengolahan, mulai dari bak anaerobik, fakultatif, maturasi, hingga wetland.
Saat ini, pembersihan kawasan IPLT dan pengangkatan lumpur pada bak pengolahan telah dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memulihkan fungsi layanan. Tahapan ini menjadi fondasi penting agar sistem pengolahan lumpur tinja dapat kembali beroperasi secara optimal dan memenuhi standar kesehatan lingkungan.
Secara lebih luas, Kementerian PU juga tengah melaksanakan peningkatan pelayanan sanitasi di berbagai wilayah. Di Provinsi Aceh, peningkatan layanan dilakukan pada 11 TPA sampah di 11 kabupaten/kota serta 10 IPLT di 10 kabupaten/kota. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, peningkatan pelayanan mencakup dua TPA sampah di dua kabupaten/kota serta satu IPLT di satu kota. Adapun di Provinsi Sumatera Barat, peningkatan pelayanan dilakukan pada satu TPA sampah di satu kabupaten.
Inovasi Sanitasi Ramah Lingkungan ke Depan
Seluruh pekerjaan tersebut saat ini berada dalam tahap pelaksanaan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, mencegah risiko kesehatan masyarakat, serta mempercepat pemulihan layanan dasar pascabencana.
Ke depan, Kementerian PU juga mengusulkan penerapan teknologi sanitasi ramah lingkungan melalui pengadaan Net-Zero Toilet 5.0. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi sanitasi berkelanjutan, khususnya di wilayah terdampak bencana, sekaligus mendukung upaya pengurangan dampak lingkungan.
Melalui percepatan penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi, pemerintah berharap masyarakat Aceh Tamiang dapat segera merasakan pemulihan layanan dasar yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.
Rekomendasi
Berita Lainnya
