Waspada Scam Digital: Pemerintah Soroti Kerentanan Milenial dan Gen Z
JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia membawa dua wajah yang saling bertolak belakang.
Di satu sisi, konektivitas internet membuka akses informasi, transaksi, dan peluang ekonomi yang semakin luas. Namun di sisi lain, ruang digital yang semakin padat justru menjadi ladang subur bagi berbagai modus penipuan berbasis teknologi atau scam. Ironisnya, kelompok masyarakat yang paling akrab dengan dunia digital—Milenial dan Generasi Z—justru tercatat sebagai kelompok paling rentan menjadi korban.
Data pemerintah menunjukkan bahwa hingga 2025, sekitar 80 persen dari total 284 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet, atau setara lebih dari 229 juta pengguna. Angka ini mencerminkan lonjakan signifikan dibandingkan satu dekade lalu dan menandai masifnya transformasi digital di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, peningkatan konektivitas tersebut juga diiringi lonjakan kasus kejahatan digital yang terus berkembang dari tahun ke tahun.
Baca JugaLonjakan Minat Haji Generasi Muda Dorong Kinerja Bank Mega Syariah Sepanjang 2025
Ledakan Pengguna Internet dan Ancaman Kejahatan Digital
Ketua Tim Layanan Aduan Transaksi Elektronik Direktorat Pengawasan Sertifikasi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Nanik Ramini, menegaskan bahwa semakin luasnya akses internet secara langsung meningkatkan potensi kejahatan digital. Dalam webinar Pencegahan Scam dan Kejahatan Siber di Lingkungan Pemerintah, Rabu, 21 Januari 2026, ia menekankan bahwa tantangan ini tidak bisa dihindari.
“Semakin banyak masyarakat yang terkoneksi internet, semakin besar pula potensi kejahatan digital, termasuk scam. Ini menjadi tantangan bersama,” ujar Nanik.
Menurutnya, penipuan digital saat ini tidak lagi bersifat sporadis atau sederhana. Modus yang digunakan semakin beragam, mulai dari penipuan transaksi belanja daring, investasi bodong, penyamaran identitas melalui panggilan palsu (fake call), hingga manipulasi psikologis melalui media sosial.
Ribuan Aduan Masuk, Tapi Masih Banyak yang Tak Tercatat
Sejak diluncurkan pada 2017, layanan CekRekening.id milik Kemkomdigi telah menerima lebih dari 849 ribu laporan masyarakat terkait dugaan penipuan transaksi elektronik. Sementara itu, AduanNomor.id yang mulai beroperasi pada 2022 telah mencatat sekitar 176 ribu laporan penyalahgunaan nomor komunikasi.
Namun demikian, Nanik menekankan bahwa angka tersebut belum menggambarkan kondisi sesungguhnya di lapangan. Banyak kasus penipuan yang tidak pernah dilaporkan ke pemerintah.
“Banyak korban tidak melapor karena merasa malu atau menganggap kerugiannya kecil. Padahal laporan sangat penting untuk memutus rantai penipuan,” jelasnya.
Minimnya pelaporan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memetakan pola kejahatan digital dan mempercepat pemblokiran rekening maupun akun yang digunakan pelaku.
Pandemi Jadi Titik Balik Lonjakan Kasus Scam
Lonjakan aduan penipuan digital paling signifikan tercatat pada periode 2020–2021, bertepatan dengan pandemi Covid-19. Pembatasan aktivitas fisik mendorong masyarakat beralih ke transaksi daring, baik untuk belanja, investasi, hingga layanan keuangan.
Perubahan perilaku ini dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyasar masyarakat yang belum sepenuhnya memahami risiko transaksi digital. Berdasarkan data pengaduan CekRekening.id, kelompok usia Gen Z (17–27 tahun) dan Milenial (28–43 tahun) menjadi kelompok yang paling banyak melaporkan kasus scam.
Fenomena ini cukup kontras mengingat kedua generasi tersebut dikenal sebagai digital native yang sejak awal tumbuh bersama teknologi internet dan gawai pintar.
Overconfidence Jadi Celah Utama Penipuan
Temuan pemerintah ini sejalan dengan riset Global Anti-Scam Alliance (GASA) Indonesian Chapter. Dalam riset tersebut, hampir dua dari tiga orang dewasa di Indonesia mengaku pernah menghadapi upaya penipuan, dengan frekuensi rata-rata setidaknya sekali dalam sepekan.
Menariknya, sekitar 86 persen responden merasa yakin mampu mengenali modus scam. Namun pada praktiknya, 35 persen di antaranya tetap menjadi korban.
“Kepercayaan diri berlebihan atau overconfidence justru menjadi celah. Banyak korban berasal dari kelompok berpendidikan tinggi dan ekonomi mapan,” ungkap Nanik.
Menurutnya, pelaku scam kini tidak lagi hanya mengandalkan tipu daya sederhana, melainkan juga memanfaatkan data pribadi, rekayasa sosial, serta situasi emosional korban untuk melancarkan aksinya.
Pentingnya Literasi Digital dan Kesadaran Melapor
Pemerintah menilai peningkatan literasi digital menjadi kunci utama untuk menekan laju penipuan digital, terutama di kalangan generasi muda. Kemampuan menggunakan teknologi saja dinilai tidak cukup tanpa dibarengi pemahaman risiko dan kehati-hatian dalam bertransaksi.
Selain itu, pemerintah terus mendorong masyarakat agar tidak ragu melapor apabila menemukan atau menjadi korban scam. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang rekening pelaku diblokir dan kerugian korban diminimalkan.
Nanik menegaskan bahwa pencegahan kejahatan digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat, pelaku industri, dan platform digital.
“Kesadaran, kehati-hatian, dan keberanian melapor adalah kunci untuk melindungi diri sendiri sekaligus orang lain,” tutupnya.
Di tengah laju digitalisasi yang kian cepat, peringatan ini menjadi pengingat bahwa kecakapan teknologi harus selalu berjalan seiring dengan kewaspadaan. Tanpa itu, generasi yang paling melek digital justru berisiko menjadi sasaran empuk kejahatan siber.
Rekomendasi
