Rapim Kemhan TNI 2026 Bahas Arah Program Pertahanan Nasional

Rapim Kemhan TNI 2026 Bahas Arah Program Pertahanan Nasional

JAKARTA - Pemerintah mulai mematangkan arah kebijakan pertahanan nasional untuk tahun 2026 melalui forum strategis tingkat pimpinan. 

Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan dan TNI menjadi momentum penting untuk menyatukan visi, strategi, dan langkah konkret dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah dinamika keamanan global dan regional yang terus berkembang.

Forum ini dipandang sebagai ruang konsolidasi kebijakan, sekaligus evaluasi kesiapan pertahanan negara dalam menghadapi tantangan masa depan. Melalui Rapim, jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI diharapkan memiliki pemahaman yang sama terkait prioritas program kerja dan arah kebijakan pertahanan yang akan dijalankan sepanjang 2026.

Baca Juga

Pariwisata Indonesia Kian Mendunia, Puluhan Penghargaan Internasional Diraih Awal 2026

Menhan Pimpin Rapim Kemhan dan TNI Tahun 2026

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin langsung Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2026. Rapat tersebut diselenggarakan melalui konferensi video dari Gedung Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, pada Senin.

Dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahanan yang diterima di Jakarta, dijelaskan bahwa Rapim Kemhan dan TNI Tahun 2026 mengusung tema “Pengembangan Sistem Pertahanan Negara Menjaga dan Mengendalikan Kedaulatan NKRI”.

Pelaksanaan rapat secara daring memungkinkan partisipasi pimpinan dari berbagai satuan dan wilayah, sehingga pembahasan dapat berlangsung secara menyeluruh dan terintegrasi. Rapim ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pertahanan antara Kemhan dan TNI sebagai satu kesatuan sistem pertahanan negara.

Program Pertahanan Berlandaskan Amanat Konstitusi

Dalam arahannya, Sjafrie menekankan bahwa seluruh program pertahanan negara harus berpijak pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menegaskan bahwa kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan program pertahanan.

Penegasan tersebut dinilai penting agar seluruh perencanaan dan pelaksanaan program pertahanan tidak keluar dari nilai-nilai konstitusional. Dengan menjadikan UUD 1945 sebagai rujukan utama, kebijakan pertahanan diharapkan tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.

Sjafrie juga menekankan bahwa sistem pertahanan negara harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip dasar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Oleh karena itu, setiap program yang dirancang untuk tahun 2026 harus memiliki orientasi jangka panjang serta mendukung stabilitas nasional.

Strategi Defensif Aktif dan Arah Kebijakan 2025–2029

Selain menekankan landasan konstitusional, Sjafrie dalam rapat tersebut juga menjelaskan berbagai kebijakan strategis yang menjadi acuan penyelenggaraan pertahanan negara. Salah satunya adalah strategi pertahanan defensif aktif, yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang cinta damai namun siap menghadapi berbagai ancaman.

Dalam Rapim tersebut, turut dibahas kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2025–2029, termasuk kebijakan sentralisasi serta arah kebijakan pertahanan nasional. Seluruh poin tersebut dikaji secara mendalam untuk memastikan kesinambungan antara rencana jangka menengah dan program kerja tahunan.

Pembahasan yang detail ini bertujuan agar program pertahanan yang dijalankan pada 2026 benar-benar selaras dengan arah kebijakan negara. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih program maupun ketidaksesuaian antara perencanaan strategis dan pelaksanaan di lapangan.

Koordinasi antara Kemhan dan TNI menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa kebijakan pertahanan dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam program nyata yang mendukung kesiapsiagaan nasional.

Dorong Profesionalisme dan Keteladanan Institusi Pertahanan

Melalui Rapim Kemhan dan TNI Tahun 2026, Sjafrie berharap seluruh jajaran dapat terus memperkuat profesionalisme dalam menjalankan tugas negara di bidang pertahanan. Profesionalisme tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola organisasi yang baik, serta pelaksanaan tugas yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Dengan profesionalisme yang kuat, Kemhan dan TNI diharapkan dapat terus menjadi instrumen negara yang andal dan dipercaya publik. Tidak hanya itu, Sjafrie juga menekankan pentingnya peran Kemhan dan TNI sebagai teladan bagi kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

Harapan tersebut sejalan dengan visi menjadikan institusi pertahanan sebagai kebanggaan nasional bagi bangsa Indonesia. Melalui perencanaan yang matang, kebijakan yang terarah, serta pelaksanaan program yang konsisten, Kemhan dan TNI diharapkan mampu menjaga kedaulatan NKRI sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah regional dan global.

Rapat Pimpinan ini menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa seluruh program kerja pertahanan tahun 2026 disusun secara sistematis, selaras dengan kebijakan negara, dan mampu menjawab tantangan pertahanan di masa depan.