Keamanan Siber Jadi Tulang Punggung Negara Menurut Menko Polkam

Keamanan Siber Jadi Tulang Punggung Negara Menurut Menko Polkam

JAKARTA - Di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan baru berupa ancaman siber yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Pemerintah pun dituntut tidak hanya mengikuti arus digitalisasi, tetapi juga memastikan seluruh sistem negara terlindungi dari serangan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Dalam konteks inilah keamanan siber dinilai memiliki posisi strategis. Keamanan data, perlindungan infrastruktur digital, hingga ketahanan informasi kini menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan negara. Tanpa sistem keamanan siber yang kuat, berbagai sektor vital berpotensi lumpuh akibat serangan digital yang dapat datang kapan saja dan dari mana saja.

Pernyataan Menko Polkam dalam Forum BSSN 2026

Baca Juga

Pemerintah Alokasikan Rp667 Miliar Pulihkan Jalan Malalak Pasca Bencana Sumbar

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa keamanan siber merupakan salah satu tulang punggung negara. Penilaian tersebut disampaikan saat dirinya membuka kegiatan BSSN Executive Town Hall 2026 yang digelar di Depok, Jawa Barat, Senin.

Dalam forum yang dihadiri jajaran pejabat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tersebut, Djamari menekankan pentingnya peran keamanan siber dalam menjaga data strategis nasional serta memperkuat pertahanan negara dari berbagai bentuk serangan informasi.

"Keamanan siber bukan lagi pilihan, tetapi keniscayaan. Ini adalah prasyarat mutlak untuk menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, dan keberlanjutan pembangunan,” kata Djamari saat membuka acara, seperti dikutip dalam siaran pers Kemenko Polkam.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keamanan siber tidak dapat diposisikan sebagai sektor pendukung semata, melainkan telah menjadi bagian inti dari sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Ancaman Siber Lebih Cepat dari Regulasi

Djamari juga menyoroti dinamika ancaman siber yang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan proses penyusunan regulasi. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi negara dalam membangun sistem pertahanan digital yang responsif dan adaptif.

Ia menilai bahwa pendekatan konvensional dalam menghadapi ancaman siber sudah tidak lagi memadai. Perubahan pola serangan, teknik peretasan yang semakin canggih, serta aktor ancaman yang kian beragam menuntut kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu bergerak cepat.

Situasi tersebut membuktikan bahwa adaptasi dan inovasi harus menjadi bagian dari strategi keamanan siber nasional. Tanpa kemampuan beradaptasi, negara berisiko tertinggal dalam menghadapi ancaman yang terus berevolusi di ruang digital.

Tantangan Keamanan Siber di Tahun 2026

Lebih lanjut, Djamari mengingatkan bahwa tantangan keamanan siber pada tahun 2026 diperkirakan akan semakin kompleks. Ancaman tidak lagi sebatas peretasan sistem atau pencurian data, tetapi juga mencakup penggunaan teknologi mutakhir untuk tujuan yang merugikan.

Ia menyebutkan potensi munculnya serangan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence), pemanfaatan quantum computing, hingga penggunaan teknologi deepfake untuk menyebarkan disinformasi dalam skala besar. Ancaman-ancaman tersebut dinilai mampu memengaruhi stabilitas politik, kepercayaan publik, serta keamanan nasional secara luas.

Dengan kompleksitas tantangan tersebut, Djamari menilai bahwa kesiapan negara tidak bisa ditunda. Langkah-langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini, baik melalui penguatan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun kolaborasi lintas sektor.

Peran Strategis BSSN sebagai Garda Terdepan

Menghadapi situasi tersebut, Djamari mengajak seluruh jajaran BSSN untuk bergerak cepat dan proaktif dalam menjawab tantangan keamanan siber global. Menurutnya, BSSN memiliki peran strategis sebagai ujung tombak negara dalam menjaga ketahanan siber nasional.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi, baik di internal lembaga maupun dengan kementerian dan instansi lain, guna membangun sistem pertahanan siber yang terintegrasi. Selain itu, Djamari juga menyoroti perlunya semangat nasionalisme sebagai landasan dalam menjalankan tugas pengamanan siber negara.

Dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, ia meyakini BSSN mampu menjalankan peran strategisnya di tengah meningkatnya ancaman siber dan serangan informasi.

"Saya mengajak seluruh personel dan jajaran BSSN untuk terus menjadi garda strategis bangsa," kata dia.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keamanan siber bukan hanya isu teknis, melainkan bagian dari upaya kolektif menjaga kedaulatan dan ketahanan negara di era digital.