Paket Stimulus 2026 Diperpanjang Pemerintah Demi Perkuat Ekonomi Nasional

Paket Stimulus 2026 Diperpanjang Pemerintah Demi Perkuat Ekonomi Nasional

JAKARTA - Pemerintah memastikan kelanjutan paket stimulus ekonomi pada 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi. 

Program ini akan memperluas penciptaan lapangan kerja dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Persiapan berbagai program sedang dimatangkan agar target dapat tercapai dengan optimal.

Paket stimulus 2026 mencakup perpanjangan insentif fiskal dan program ketenagakerjaan. 

Baca Juga

Tabel Angsuran KUR BRI 2026 Lengkap, Persyaratan dan Dokumen Penting

Program Magang Nasional, insentif PPh Final 0,5 persen bagi UMKM, serta perpanjangan PPh Pasal 21 DTP sektor pariwisata dan industri padat karya menjadi prioritas. Langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah akan melanjutkan PPN DTP untuk sektor perumahan. Diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah juga diperluas. Semua program dirancang agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan dunia usaha.

Keberhasilan Implementasi Paket Ekonomi 2025

Sepanjang 2025, implementasi Paket Ekonomi menunjukkan hasil signifikan. Program Magang Nasional telah menjangkau lebih dari 102 ribu peserta, melampaui target awal 100 ribu. Hal ini menandakan kesiapan tenaga kerja muda memasuki pasar kerja dengan pengalaman praktis yang memadai.

Di sisi perlindungan pekerja, PPh Pasal 21 DTP diterapkan untuk sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 juta. Kebijakan ini membantu menjaga daya beli dan meringankan beban pajak pekerja. Dampaknya, sektor pariwisata dapat pulih lebih cepat dengan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga.

Penyaluran bantuan pangan juga berjalan lancar. Lebih dari 18 juta keluarga menerima beras dengan alokasi 10 kilogram per KPM. Realisasi penyaluran mencapai hampir 96 persen dari total pagu, menunjukkan efektivitas program dalam menjaga ketahanan pangan.

Perluasan Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan

Selain pangan, pemerintah memperluas perlindungan sosial melalui diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja BPU. Fokus utama adalah sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek online dan kurir. Program ini telah menjangkau lebih dari 731 ribu peserta untuk periode Oktober 2025 hingga Maret 2026.

Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan juga resmi diterapkan. Skema relaksasi suku bunga diharapkan memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan begitu, kesejahteraan pekerja meningkat secara menyeluruh.

Selain itu, Program Padat Karya Tunai memberikan kesempatan kerja di sektor konstruksi dan kehutanan. Realisasi anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp6,63 triliun dengan lebih dari 25 ribu pekerja terserap. Kementerian Kehutanan juga memanfaatkan anggaran Rp1,18 triliun untuk menciptakan lebih dari 16 ribu lapangan kerja baru.

Deregulasi dan Layanan Investasi Terpadu

Pemerintah mempercepat pelaksanaan Paket Deregulasi untuk mengurangi hambatan investasi. Satgas Penyelesaian Pengaduan dan Layanan Aduan Terpadu dibentuk melalui kanal digital Lapor Debottlenecking. Hingga akhir 2025, satgas telah menindaklanjuti 23 pengaduan untuk memperlancar proses bisnis dan investasi.

Program Perkotaan dijalankan melalui proyek percontohan di Jakarta. Platform ekonomi digital disiapkan untuk mendukung gig economy. Langkah ini akan diperluas ke 15 kota di Indonesia dengan Jakarta sebagai prototipe, memperkuat pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah memperluas digitalisasi layanan ekonomi untuk meningkatkan efisiensi. Pemanfaatan teknologi memungkinkan masyarakat mengakses berbagai program stimulus secara cepat. Hal ini juga mempermudah pemerintah memantau implementasi dan penyerapan anggaran.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesra

BLTS Kesra menjadi salah satu program penting dalam paket stimulus 2026. Hingga kini, penyaluran telah mencapai lebih dari 33 juta KPM atau 94,8 persen dari target 35 juta. Program ini meringankan beban masyarakat dan membantu pemulihan ekonomi di tingkat rumah tangga.

Di provinsi terdampak bencana, realisasi BLTS Kesra juga signifikan. Aceh mencapai 92,12 persen, Sumatera Utara 86,35 persen, dan Sumatera Barat 90,21 persen. Dengan penyaluran ini, masyarakat terdampak tetap memperoleh dukungan untuk kebutuhan dasar mereka.

Secara keseluruhan, paket stimulus 2026 dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan memperkuat daya beli masyarakat. Pemerintah optimistis, kelanjutan program ini akan memberikan manfaat nyata bagi pemulihan ekonomi nasional. Dengan langkah terintegrasi, sektor usaha dan masyarakat mendapat dukungan penuh untuk menghadapi tantangan ekonomi global.