Menkes Usul Rapid Test MBG untuk Cegah Keracunan Anak
JAKARTA - Pemerintah kini menyoroti langkah pencegahan lebih ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-deretan kasus keracunan yang menimpa ribuan anak di berbagai wilayah.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan penggunaan metode rapid test sebagai upaya awal memastikan keamanan bahan baku dan makanan sebelum disajikan kepada anak-anak.
“Ada yang bisa dilakukan pengujian kualitas bahan baku. Ini yang kami bicarakan dengan BGN (Badan Gizi Nasional), supaya bahan bakunya nanti termasuk airnya, kalau bisa diuji rapid,” ujar Budi saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan.
Baca Juga
Menurut Budi, pemeriksaan dilakukan secara bertahap, dimulai dari bahan baku dan air, baru kemudian pada makanan yang sudah matang. “Jenis (rapid test) kedua untuk makanan setelah jadi, ada rapid test-rapid test untuk ngecek bakterinya apa,” lanjutnya. Metode ini bertujuan mendeteksi potensi kandungan bahan kimia berbahaya yang bisa memicu keracunan.
Budi menekankan, metode rapid test ini bukan hal baru. Pendekatan serupa diterapkan saat penyajian makanan untuk pejabat negara dan catering jemaah haji, guna memastikan keamanan makanan sebelum dikonsumsi. “Rapid test untuk mengecek ada keracunan kimianya apa. Contohnya, setiap pejabat negara atau kepala negara yang mau makan kan dirapid test dulu, atau kita juga lakukan pada catering haji,” ujarnya.
Kasus keracunan MBG menjadi sorotan publik karena dampaknya cukup luas. Kepala BGN Dadan Hidayana melaporkan hingga 30 September 2025, lebih dari 6.457 orang terdampak. “Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” jelas Dadan di rapat Komisi IX DPR RI. Wilayah III mencatat 1.003 orang terdampak.
Menyikapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). “Sertifikat laik higienis dan sanitasi syarat, tetapi pasca-kejadian harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS. Akan dicek, kalau enggak ada ini akan kejadian lagi, kejadian lagi,” katanya usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Prioritas MBG di Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Selain kewajiban SLHS, pemerintah meminta dapur SPPG bermasalah ditutup sementara, dievaluasi, dan dilakukan investigasi menyeluruh. Zulhas menambahkan, langkah sterilisasi alat makan serta perbaikan proses sanitasi, terutama alur limbah, menjadi prioritas utama. “SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujarnya.
Langkah rapid test diusulkan sebagai penguatan dari prosedur SLHS agar kejadian keracunan tidak berulang. Pemerintah menekankan bahwa kualitas makanan bagi anak-anak menjadi prioritas nasional. Penerapan metode ini juga diharapkan memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa program MBG tetap aman, sehat, dan layak dikonsumsi.
Kementerian Kesehatan bersama BGN saat ini tengah memfinalisasi mekanisme rapid test untuk diterapkan di seluruh dapur MBG. Metode ini akan menguji bahan mentah seperti beras, sayuran, daging, dan air minum, sekaligus makanan siap saji sebelum didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan demikian, potensi kontaminasi kimia maupun bakteri bisa diminimalkan.
Pemerintah menegaskan bahwa selain rapid test, pengawasan rutin dan audit kualitas makanan juga akan terus dilakukan. Pendekatan ini mencakup pelatihan juru masak SPPG, pemantauan kebersihan dapur, serta protokol sanitasi yang lebih ketat. Dengan kombinasi SLHS, rapid test, dan evaluasi berkelanjutan, pemerintah berharap program MBG tetap berjalan optimal tanpa risiko kesehatan bagi anak-anak.
Menkes Budi menggarisbawahi bahwa keamanan makanan bukan sekadar prosedur, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial dan kesehatan publik. Ia menambahkan, sistem pengawasan ini akan terus diperbarui seiring teknologi rapid test yang semakin canggih, sehingga hasil uji lebih cepat dan akurat.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah menegaskan komitmen menjaga kesehatan anak-anak peserta MBG, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas nasional tersebut.
Rekomendasi
