Cara Cek dan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Online Tahun 2025

pajak bumi dan bangunan online

Jakarta - Kemudahan akses terhadap pajak bumi dan bangunan online telah membuat proses pengecekan dan pembayaran menjadi jauh lebih praktis. 

Melalui layanan digital yang disediakan oleh sejumlah pemerintah daerah maupun platform daring resmi, masyarakat kini dapat mengurus kewajiban ini tanpa perlu antre di kantor pajak.

Cukup dengan koneksi internet dan perangkat seluler atau komputer, berbagai informasi terkait tagihan bisa diperoleh secara instan, lengkap dengan opsi pembayaran yang tersedia.

Baca Juga

Cara & Syarat Pengajuan KPR Rumah Second/Bekas 2025

Langkah-langkah yang perlu diikuti juga relatif sederhana, dimulai dari memasukkan nomor objek pajak, memverifikasi data, hingga menyelesaikan pembayaran melalui metode yang diinginkan. 

Dengan hadirnya sistem pajak bumi dan bangunan online, masyarakat dapat lebih mudah mematuhi kewajiban perpajakan sekaligus menghemat waktu dan tenaga.

Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan dan Mengapa Penting?

PBB merupakan jenis pungutan yang dibebankan kepada individu atau badan atas hak milik maupun pemanfaatan lahan dan bangunan yang dimiliki.

Dana yang dikumpulkan dari kewajiban ini dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan serta penyediaan layanan umum di tingkat daerah. 

Oleh karena itu, membayar PBB secara tepat waktu menjadi bagian dari peran aktif masyarakat dalam mendukung kemajuan lingkungan tempat tinggalnya.

Cara Cek Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Online

Kewajiban tahunan ini dibebankan kepada setiap pemilik properti sebagai bentuk kontribusi terhadap pendapatan daerah. 

Demi meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban tersebut, kini tersedia berbagai cara untuk memeriksa tagihan, baik secara langsung maupun melalui layanan pajak bumi dan bangunan online yang disediakan oleh pemerintah. 

Di bawah ini adalah beberapa pilihan metode yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan secara praktis.

1. Lewat Situs Resmi Pemerintah Daerah
   Banyak pemerintah daerah menggunakan layanan e?SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang elektronik) untuk memudahkan warga mengecek tagihan PBB secara daring. Berikut cara khasnya:

• Akses situs web resmi pajak daerah.
• Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak yang ingin dicek.
• Klik “Cari” atau “Lihat Tagihan” agar detail tagihan muncul.
• Bila belum terdaftar e?SPPT, isi data pribadi seperti nama, NIK, NPWP, nomor HP, dan email yang aktif. Setelah diverifikasi, tautan e?SPPT akan dikirim lewat email.

1. Melalui Platform e?Commerce
   Beberapa toko online menyediakan fasilitas untuk mengecek dan membayar PBB. Ini langkah umum yang bisa diikuti:

• Buka aplikasi atau situs platform yang Anda gunakan.
• Cari menu “PBB” atau “Pajak Bumi dan Bangunan”.
• Isi NOP dan tahun pajak.
• Klik “Lihat Tagihan” agar informasi tagihannya muncul.
• Setelah mengetahui jumlahnya, Anda bisa segera melakukan pembayaran lewat platform tersebut.

1. Via Aplikasi Pembayaran Digital
   Aplikasi pembayaran digital juga menyertakan fitur untuk memeriksa dan melunasi tagihan PBB. Tahapan biasanya seperti berikut:

• Jalankan aplikasi pembayaran digital yang Anda pakai.
• Pilih menu “Pajak” atau langsung “PBB”.
• Masukkan NOP dan tahun pajak.
• Tekan “Cek Tagihan” untuk melihat jumlah yang terutang.
• Setelah data muncul, langsung lakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut.

Cara Membayar PBB Secara Online

Setelah mengetahui besarnya tagihan yang harus dibayarkan, langkah berikutnya adalah menyelesaikan pembayarannya. Berikut beberapa cara yang bisa digunakan:

1. Menggunakan Situs Resmi Pemerintah Daerah
Setelah melakukan pengecekan tagihan di laman resmi milik pemerintah daerah, biasanya tersedia berbagai opsi pembayaran, seperti:

• Mesin ATM
• Layanan Mobile Banking
• Internet Banking
• Kantor Pos
• Toko ritel seperti Indomaret dan Alfamart

Ikuti panduan yang tersedia di situs tersebut untuk menyelesaikan proses pembayaran sesuai instruksi.

2. Lewat Platform E-Commerce
Setelah mengecek jumlah tagihan melalui situs belanja daring, proses pelunasan dapat langsung dilanjutkan dengan memilih salah satu metode pembayaran yang disediakan, seperti:

• Transfer antarbank
• Kartu debit atau kredit
• Dompet digital

Lakukan pembayaran sesuai petunjuk dari platform untuk memastikan transaksi berjalan lancar.

3. Melalui Aplikasi Pembayaran Digital
Bila menggunakan aplikasi keuangan digital, pembayaran bisa langsung dilakukan setelah pengecekan tagihan. 

Cukup pilih metode yang tersedia dalam aplikasi tersebut, kemudian ikuti langkah-langkah yang ditampilkan untuk menyelesaikan proses pembayaran dengan benar.

Kendala dalam Pengecekan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Online

Kepemilikan properti mengharuskan pemiliknya memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Meskipun pemeriksaan tagihan kini bisa dilakukan melalui berbagai cara online maupun offline, banyak wajib pajak masih menemui berbagai hambatan, antara lain:

1. Nomor Objek Pajak (NOP) Tidak Valid atau Tidak Terdaftar
   NOP adalah identitas unik yang digunakan dalam sistem PBB. 

Kadang-kadang, NOP yang dimasukkan tidak ditemukan karena data properti belum diperbarui di basis data pemerintah, dokumen resmi memiliki kesalahan input, atau terdapat ketidakcocokan administrasi. 

Akibatnya, wajib pajak tak bisa melanjutkan pengecekan atau pembayaran.

1. Akses Menuju Situs Resmi yang Lambat atau Sering Bermasalah
   Situs resmi lembaga pajak daerah atau badan terkait terkadang mengalami overload pengunjung, terutama menjelang deadline pembayaran. 

Pada momen-momen tersebut, situs bisa jadi sangat lambat, sulit dimuat, atau bahkan tidak bisa diakses sama sekali. 

Kondisi ini memperparah ketidakmampuan wajib pajak untuk melakukan cek tagihan.

1. Kurangnya Pengetahuan atau Kemampuan Teknologi di Kalangan Wajib Pajak
   Tidak semua orang merasa nyaman menggunakan internet atau aplikasi digital. 

Di wilayah yang infrastrukturnya masih minim atau bagi generasi yang jarang menggunakan komputer/smartphone, proses digitalisasi PBB menjadi tantangan tersendiri. 

Mereka mungkin tidak paham cara mendaftar e?SPPT, memasukkan data, atau memahami istilah?istilah dalam sistem online.

1. Keterbatasan Layanan Daring di Beberapa Daerah
   Belum semua kabupaten dan kota memiliki fasilitas digital untuk pengecekan PBB. 

Di banyak tempat, wajib pajak masih harus datang langsung ke kantor pajak, kantor kelurahan, atau lokasi fisik lain untuk melihat tagihan. 

Jarak dan biaya transportasi bisa menjadi beban tambahan terutama bagi yang tinggal jauh dari pusat layanan.

1. Masalah dengan Dokumen SMPT / SPPT
   Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sering menjadi acuan saat memeriksa tagihan. 

Namun sejumlah wajib pajak kehilangan dokumen ini, atau tidak pernah menerimanya, atau SPPT yang diterima tidak mencantumkan NOP atau data penting lainnya dengan jelas. 

Tanpa dokumen itu, proses validasi sangat sulit dilakukan.

1. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi
   Banyak masyarakat tidak mendapatkan penjelasan cukup terkait cara memeriksa tagihan, metode pembayaran, atau hak dan kewajiban mereka. 

Tanpa sosialisasi yang memadai, informasi penting tidak tersampaikan ke orang?orang yang tinggal di daerah terpencil atau yang kurang aktif berselancar di internet.

1. Kesalahan atau Ketidakakuratan Data dalam Sistem
   Kadang nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum berbeda dari kenyataan, alamat objek pajak tidak sesuai dengan peta, atau objek bangunan/luas tanah yang tercatat berbeda dari kondisi aktual.

Kesalahan semacam ini memicu dispute, sehingga wajib pajak harus melapor, mengurus koreksi data ke instansi terkait, yang bisa memakan waktu dan tenaga.

1. Batas Waktu dan Sanksi yang Kurang Jelas atau Terlupakan
   Ada kalanya wajib pajak tidak sadar bahwa ada tenggat waktu untuk membayar atau mengajukan keberatan atas data yang keliru, sehingga terlambat. 

Kurangnya pengingat resmi atau belum semua sistem menyediakan notifikasi otomatis membuat beberapa orang melewatkan waktu pembayaran, yang akhirnya memicu denda atau sanksi administratif.

1. Alternatif Metode Pembayaran Terbatas
   Di daerah yang infrastrukturnya terbatas, metode pembayaran elektronik atau digital mungkin belum tersedia. 

Wajib pajak di area tersebut harus bergantung pada pembayaran manual lewat kantor pos, langsung ke kantor pajak, atau loket fisik lain yang mungkin jauh dan kurang efisien.

Sebagai penutup, dengan hadirnya layanan pajak bumi dan bangunan online, proses cek dan bayar PBB kini jauh lebih praktis, cepat, dan dapat dilakukan kapan saja dari mana saja.