Gerak BRI, Mandiri, Hingga HSBC Dukung Net-Zero Emission di Tanah Air Jelang Lahirnya Bursa Karbon

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) alias BRI menyebut siap mendukung penuh kebijakan bursa karbon yang akan diterbitkan dalam rangka mendukung pencapaian target penurunan emisi di Indonesia.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan dukungan penuh BRI diwujudkan dengan men-support portofolio pembiayaan nasabah dalam mengelola emisinya dan mendorong portofolio untuk mengambil bagian dalam bursa karbon.

“Terkait dengan implementasi kebijakan bursa karbon dan upaya Pemerintah dalam menurunkan emisi karbon, BRI telah aware dan turut mendukung serta berpartisipasi aktif dalam hal pengelolaan emisi di dalam operasional perusahaan,” katanya, Jumat (8/9/2023).

Baca Juga

Prabowo dan PM Inggris Sepakat Dorong Gencatan Senjata di Gaza

Selain memperbesar portofolio kredit yang ramah lingkungan. BRI, kata dia mengadopsi global standard SBTi (Science-based target initiatives), yaitu dengan mengimplementasikan inisiatif yang secara langsung dapat menurunkan emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun bisnis perusahaan.

Strategi dan inisiatif BRI dalam mendukung net-zero emission tersebut diantaranya penggunaan kendaraan listrik, pemasangan solar panel, penggunaan teknologi lain yang rendah emisi, serta melakukan dukungan secara finansial dan non-finansial yang dibutuhkan nasabah portofolio pinjaman dan investasi sehingga transisi ekonomi dapat dilakukan.

Langkah mendukung lingkungan yang lebih baik juga ditempuh oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI). Perusahaan ini yang telah melakukan persiapan dalam hal capability development di internal dan ikut membentuk awareness pasar karbon Indonesia dengan mengedepankan tema ini dalam berbagai diskusi yang dilakukan bersama stakeholders.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan salah satu bentuk dukungannya, yakni dalam Mandiri ESG Festival yang dilaksanakan pada 12 Juli yang lalu, di mana Bank mandiri mengedepankan tema Workshop ‘Carbon Talk: Navigating the Climate Crisis’.

“Melibatkan regulator termasuk Kementerian LHK, Bursa Efek Indonesia, pelaku industri, dan nasabah utama Bank Mandiri untuk memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semua pihak, sehingga kedepannya seluruh pihak bisa berkontribusi dalam perdagangan karbon,” katanya, Jumat (8/9/2023).

Selain itu, Rudi menuturkan aksi nyata lainnya dilakukan melalui inisiatif Bank Mandiri dalam melakukan tracking emisi karbon operasional, green operasional melalui digitalisasi bisnis proses, instalasi solar panel, penggunaan kendaraan listrik (EV/hybrid), green building, efisiensi konsumsi listrik hingga carbon insetting program yang meliputi restorasi lahan/hutan.

Tak hanya Bank Mandiri juga menyambut positif regulasi dalam hal ini POJK yang akan diterbitkan dalam waktu dekat mengenai mekanisme perdangan karbon Indonesia beserta regulasi teknis lainnya yang nantinya akan mengatur peran seluruh pihak di dalam perdaganan karbon termasuk peran Lembaga keuangan di dalamnya “Bank Mandiri siap untuk menjadi first mover untuk mendukung pasar karbon Indonesia,” ucapnya.

Sebelumnya Wakil Direktur Bank Mandiri Alexandra Askandar sendiri menyatakan siap berperan sebagai penghubung antara pasar keuangan dan bursa karbon yang segera beroperasi guna mendukung keberlanjutan. “Sebagai bank pertama yang telah meluncurkan digital carbon tracking di Indonesia, Bank Mandiri berharap dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon dan telah menargetkan NZE secara operasional pada 2030,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Lebih lanjut, pihaknya pun mendukung perdagangan karbon lintas batas di Asean-Indo Pasifik yang bisa berdampak positif pada perekonomian dan kelestarian lingkungan. Di sisi lain, Presiden Direktur HSBC Indonesia Francois de Maricourt mengatakan dengan gamblang bahwa penyelenggaraan bursa karbon akan berkontribusi besar terhadap kondisi keuangan domestik.

"Saya harap bursa karbon benar-benar bisa berkembang lebih pesat di Indonesia, semoga kita dapat melihat lebih banyak pajak karbon di Indonesia yang akan membantu mengurangi emisi karbon," ujarnya.

Kendati demikian, Francois menyebut meski kemungkinan bKl melibatkan investor yang tertarik dalam upaya ini, tetapi pihaknya belum akan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bursa karbon dalam waktu dekat.

"Masih terlalu dini untuk saat ini terlibat di bursa karbon, karena pasar yang sesuai belum terbentuk. Tapi, kami sendiri akan terus menelaah, dan kami sudah berupaya untuk ikut berpartisipasi dalam dekarbonisasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan memastikan bahwa kami berinvestasi dalam beberapa proyek [green financing] yang dikelola oleh pemerintah." ujarnya.

Sebagai informasi, OJK resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon dan Bursa Karbon pada Kamis (3/8/2023).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan bahwa POJK Perdagangan Karbon dan Bursa Karbon akan mengatur tentang ketentuan umum bursa karbon, jenis unit karbon yang diperdagangkan, ketentuan unit karbon yang merupakan efek, hingga tata cara perizinan perdagangan bursa karbon.

Terkait mekanismenya, Inarno mengatakan untuk saat ini yang dapat berpartisipasi dalam perdagangan karbon adalah pelaku usaha yang telah memiliki Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPEGRK) dan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) yang tercatat dalam SRN PPI oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Tentunya sangat dimungkinkan ke depannya investor ritel bisa masuk, tapi mungkin tidak masuk dalam perdagangan karbon, melainkan dalam produk-produk turunannya," katanya dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner OJK Agustus 2023, Selasa (5/9/2023).